Kritik Rencana MBG untuk Anak Sekolah Indonesia di Arab, DPR: Urus Dulu yang di Dalam Negeri

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, memberikan catatan kritis terkait rencana Badan Gizi Nasional yang akan memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke siswa Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.

Irma meminta pemerintah untuk tetap fokus menyelesaikan pekerjaan rumah di dalam negeri sebelum merambah ke luar negeri.

Menurutnya, saat ini prioritas utama seharusnya diberikan kepada anak-anak sekolah di tanah air yang masih banyak belum tersentuh oleh program tersebut.

"Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri. Masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG," ujar Irma kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Politisi Partai NasDem ini menekankan bahwa pemerintah perlu membuktikan terlebih dahulu efektivitas program MBG di tingkat nasional.

Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan imunitas, kenaikan tingkat IQ anak, serta penurunan angka stunting melalui distribusi gizi yang tepat di setiap Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG).

"Fokus dulu lah urus yang di dalam negeri agar fungsi MBG dapat dibuktikan betul-betul meningkatkan imunitas dan IQ anak, juga menurunkan tingkat kelahiran anak stunting dengan fokus pada nilai gizi yang didistribusikan di setiap SPPG," tegasnya.

Terkait alasan hak bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau BMI di luar negeri, Irma tidak menampik bahwa mereka juga memiliki hak yang sama.

Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kemampuan fiskal negara serta tantangan dalam hal pengawasan.

"Jika bicara hak, maka anak-anak BMI di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun, lihat juga kemampuan fiskal negara untuk bisa melaksanakan itu, belum lagi nanti kontrolnya di tiap negara yang minta juga," kata dia.

Lebih lanjut, Irma juga menyentil skala prioritas jika pemerintah memang berniat melakukan ekspansi ke luar negeri.

Menurutnya, kondisi anak-anak pekerja migran di Malaysia jauh lebih mendesak untuk diperhatikan ketimbang di Arab Saudi.

"Nggak usah jauh-jauh ke Saudi, anak-anak BMI di Malaysia jauh lebih banyak dan butuh perhatian," pungkasnya.

Sebelumnya, rencana pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke Arab Saudi menuai catatan kritis dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI).

Asosiasi menilai pemerintah sebaiknya lebih dulu menuntaskan berbagai persoalan pelaksanaan MBG di dalam negeri sebelum membawa program unggulan tersebut ke luar negeri.

Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (Suara.com/Riki Chandra)

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan pihaknya pada dasarnya mendukung upaya pemerintah memperluas manfaat MBG bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Namun, menurut dia, langkah tersebut seharusnya dilakukan setelah program benar-benar berjalan optimal di Indonesia.

"Dengan kondisi saat ini, di mana hampir 30 persen dapur MBG pernah disuspend dan lebih dari 2.200 dapur masih dibekukan, serta cakupan di daerah terpencil yang masih sangat terbatas, ekspansi ke Jeddah terasa prematur," ujar Rivai dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurut Rivai, keberhasilan MBG seharusnya terlebih dahulu dibuktikan di dalam negeri, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini paling membutuhkan intervensi gizi.

"Kita harus membuktikan keberhasilan di Indonesia terlebih dahulu sebelum melangkah ke luar negeri," ujarnya.

Pernyataan tersebut merespons rencana Badan Gizi Nasional (BGN) membuka dapur MBG di Jeddah, Arab Saudi. Program itu nantinya ditujukan bagi siswa Indonesia yang bersekolah di Arab Saudi dan saat ini masih berada dalam tahap kajian.

Tag:  #kritik #rencana #untuk #anak #sekolah #indonesia #arab #urus #dulu #yang #dalam #negeri