Dudung Minta Anggaran KSP Terpisah dari Kemensetneg

- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meminta kepada jajaran Komisi XIII DPR agar anggarannya bisa dipisah dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Tadi saya katakan ke teman-teman, dulu Jenderal Sudirman mau bergerilya istrinya suruh jual gelang jual kalung. Kita pun sama, ya, tidak ada makan siang gratis sekarang ini. Artinya perlu anggaran, Pak, ya. Perlu anggaran, dan tadi rekan-rekan sudah menyampaikan, sehingga KSP itu anggarannya harus tersendiri sehingga tidak lagi di bawah Setneg," kata Dudung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR, Dudung menjelaskan tugas dan fungsi KSP yang mengalami keterbatasan anggaran.

Baca juga: KSP Buka Layanan Hotline, Warga Bisa Mengadu via WhatsApp

Oleh karenanya, dia berharap Komisi XIII DPR bisa mengakomodir permintaan KSP soal pemisahan anggaran KSP dari Kemensetneg.

"Mudah-mudahan Pak Ketua nanti bisa menjembatani kami. Pokoknya kami KSP Pak, demi bangsa dan negara," lanjutnya.

Dia mengatakan, saat ini anggaran KSP masih di bawah Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

Menurutnya, ia juga pernah harus mengeluarkan uang pribadi saat bertugas sebagai KSP.

"Saya pernah mau berangkat ke Palembang, mau investigasi masalah kampung nelayan. Karena ada perubahan saya dipanggil Presiden, dimundurkan pesawatnya besok, ada penambahan pesawat, kata sekretaris saya, 'Pak Dudung, ini harus uang pribadi, karena di data di anggarannya cuma segini'," ungkapnya.

Baca juga: KSP Dudung Bantu BGN Awasi Program MBG, Harap Tak Ada Oknum Jual-Titip Keuntungan

KSP kawal program Prabowo

Lebih lanjut, ia mengatakan Kantor Staf Kepresidenan memiliki peran sebagai pengawalan pelaksanaan program prioritas nasional yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan, KSP tidak mengambil alih tugas dan kewenangan teknis kementerian maupun lembaga lain, tetapi melainkan memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan arahan Presiden Prabowo.

"Arah kerja KSP melakukan melalui monitor berbasis data, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengelolaan isu-isu strategis nasional serta penyusunan rekomendasi kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan," ujar dia.

KSP akan memastikan setiap hambatan yang muncul terkait program prioritas dapat terdeteksi lebih awal agar dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dengan kementerian lembaga terkait.

Selain itu, KSP juga melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas nasional agar seluruh program strategi pemerintahan pemerintah dapat berjalan secara terintegrasi, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, lanjut Dudung, KSP berupaya memastikan setiap program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Namun, menurutnya, KSP masih mengalami beberapa kendala dan tantangan dalam mengawal program pemerintah.

Kendala itu di antaranya di keterbatasan anggaran untuk menjalankan lima fungsi utama, jumlah SDM yang kurang memadai, hingga dukungan peralatan kerja.

"Saya sebulan saya di Kepala Staf Kepresidenan, ada menteri ini tidak sejalan dengan menteri ini, kita yang menyelesaikan. Menteri ini dengan wamen enggak sejalan, saya menyelesaikan. Ada menteri ini dengan gubernur, saya yang menyelesaikan. Ada perusahaan BUMN dengan kementerian, kita menyelesaikan. Masyarakat dengan kementerian, semua palugada (apa yang lu mau, gua ada)," jelasnya.

"Artinya, kalau kita lihat dari anggaran, untuk KSP sendiri memastikan misalnya bottlenecking dari masing-masing kementerian, menteri ini dengan menteri ini yang harus kita selesaikan, kita kan tidak boleh bersandar ke salah satu kementerian, nanti faktor independennya kita tidak ada," sambung Dudung.

Baca juga: KSP Dudung Bantu BGN Awasi Program MBG, Harap Tak Ada Oknum Jual-Titip Keuntungan

Oleh karenanya, ia berharap dukungan Komisi XIII DPR, khususnya dalam mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini saya pertama berhadapan dengan Komisi XIII, dan saya punya keyakinan dari sorot mata dan perasaan anggota dewan sekalian, insyaallah ke depan kita akan bergerak maju untuk mensukseskan program prioritas nasional," tegasnya.

Tag:  #dudung #minta #anggaran #terpisah #dari #kemensetneg