Obat Bebas, Risiko Tidak Bebas

KEBIJAKAN pemerintah yang membuka peluang bagi hypermarket, supermarket, dan minimarket (HSM) untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas patut dibaca sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengobatan sederhana.

Melalui KMK No. HK.01.07/MENKES/972/2025 dan Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2026, pemerintah ingin menghadirkan obat lebih dekat kepada warga, terutama untuk keluhan ringan yang kerap ditangani melalui swamedikasi.

Dalam logika pelayanan publik, niat ini tentu dapat diapresiasi.

Dengan melibatkan jaringan ritel modern yang luas, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memperoleh obat untuk batuk, demam, atau keluhan ringan lainnya tanpa harus mencari sarana yang lebih jauh.

Namun, kemudahan akses tidak boleh membuat satu hal mendasar terlupakan: obat bebas bukan berarti bebas risiko.

Risiko obat

Istilah “bebas” dalam penggolongan obat hanya berarti bebas resep, bukan bebas bahaya.

Obat bebas tetap merupakan zat yang bekerja pada tubuh manusia.

Jika dipilih, digunakan, atau disimpan secara keliru, obat dapat menimbulkan masalah, mulai dari efek samping ringan hingga risiko yang lebih serius.

Karena itu, memperluas titik penyerahan obat pada saat yang sama juga berarti memperluas titik risiko jika sistem pengamanannya tidak cukup kuat.

Baca juga: Penyederhanaan Partai, Untuk Siapa?

Indonesia memiliki pengalaman pahit yang seharusnya menjadi pengingat.

Kasus cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada sirup obat tahun 2022 menyebabkan ratusan anak menjadi korban.

Parasetamol, yang selama ini dianggap aman dan termasuk obat bebas, menjadi bagian dari tragedi itu.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem yang sudah memiliki jalur distribusi resmi dan pengawasan formal, celah risiko tetap dapat muncul.

Dalam konteks itu, wajar bila perluasan penyerahan obat ke HSM menimbulkan kegelisahan.

Apotek dibangun dengan orientasi pelayanan kesehatan, sementara HSM dibangun dengan orientasi ritel barang konsumsi.

Di apotek, ada tenaga kefarmasian yang dilatih untuk menilai kesesuaian obat, mengenali interaksi obat, memberikan penjelasan, serta memahami kapan keluhan perlu dirujuk.

Di HSM, hubungan yang terjadi cenderung singkat dan berfokus pada transaksi.

Regulasi memang memberi batasan: HSM hanya boleh mengelola obat bebas dan obat bebas terbatas, termasuk yang mengandung prekursor farmasi, dalam kemasan terkecil dan untuk penggunaan terbatas, sementara obat keras, narkotika, dan psikotropika tetap dilarang.

Namun, keselamatan pasien tidak cukup dijaga hanya dengan membatasi jenis dan jumlah obat.

Keselamatan juga bergantung pada penilaian, penjelasan, dan kewaspadaan terhadap tanda bahaya.

Inilah ruang yang secara alami lebih lemah bila obat diperlakukan sebagai barang di rak swalayan.

Perdebatan makin tajam karena regulasi membuka ruang bagi tenaga pendukung atau penunjang kesehatan di HSM untuk menjadi penanggung jawab pengelolaan obat setelah mengikuti pelatihan.

Bagi pemerintah, ini mungkin kompromi praktis di tengah keterbatasan jumlah apoteker.

Namun, dari sudut keselamatan, muncul pertanyaan yang sah: dapatkah kompetensi yang dibangun melalui pendidikan farmasi bertahun-tahun digantikan oleh pelatihan singkat?

Pertanyaan itu penting karena yang sedang dikelola bukan barang biasa, melainkan produk yang memengaruhi tubuh manusia.

Literatur mengenai penjualan obat di luar fasilitas kefarmasian justru menjadi alasan untuk lebih berhati-hati.

Berbagai studi menunjukkan bahwa outlet non-apotek lebih rentan terhadap lemahnya pengawasan mutu, penyimpanan yang tidak memadai, serta keberadaan obat yang rusak, kedaluwarsa, atau palsu (Guido dkk, 2011; Mortimer dkk, 2018; Wibowo dkk, 2024).

Risiko ini tidak selalu lahir dari niat buruk, tetapi sering kali berasal dari sistem yang memang tidak dirancang untuk mengelola obat secara optimal.

Baca juga: Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Peredaran rokok dapat menjadi perbandingan yang relevan.

Negara telah lama mengetahui bahaya rokok bagi kesehatan, tetapi ketika produk itu masuk sangat dalam ke ekosistem ritel, pengendaliannya menjadi jauh lebih sulit daripada sekadar mengatur di atas kertas.

Hal serupa patut dikhawatirkan pada obat. Begitu obat bebas dan obat bebas terbatas, termasuk yang mengandung prekursor farmasi, masuk semakin luas ke dalam HSM, tantangan pengawasannya tidak lagi sederhana.

Keadilan bagi Ekosistem Farmasi

Masalah lain adalah keadilan regulasi. Selama ini apotek dan fasilitas pelayanan kefarmasian dibebani standar yang tinggi: sarana, penyimpanan, dokumentasi, kehadiran apoteker, dan prosedur pelayanan.

Semua itu dibenarkan karena obat dipandang sebagai objek yang berisiko tinggi.

Namun, ketika HSM diberi ruang untuk menyerahkan obat dengan baseline kompetensi yang lebih ringan, muncul kesan adanya dua standar untuk risiko yang sama.

Karena itu, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada dikotomi antara akses dan penolakan.

Yang dibutuhkan adalah desain kebijakan yang lebih matang. Pertama, perluasan akses obat harus diimbangi dengan pengawasan multipihak yang kuat, termasuk memaksimalkan peran lebih dari 30 ribu apotek dan ratusan ribu tenaga kefarmasian sebagai mitra pengawasan yang aktif.

Kedua, akses melalui HSM tidak harus dibuka seragam di semua daerah; BPOM dan Kementerian Kesehatan dapat memetakan wilayah yang benar-benar membutuhkan karena minimnya sarana kefarmasian.

Baca juga: Mimpi Buruk Jika Dolar Tembus Rp 25.000

Ketiga, karena objek pengawasan BPOM kini bertambah luas, kapasitas pengawasan juga harus diperkuat agar akses tidak berkembang lebih cepat daripada kemampuan negara untuk mengawasinya.

Obat bebas memang tidak memerlukan resep, tetapi tetap memerlukan tanggung jawab.

Jika akses diperluas, standar keselamatan dan kompetensi semestinya diperkuat, bukan justru diturunkan.

Hanya dengan cara itu, niat untuk memudahkan masyarakat dapat benar-benar menjadi kebijakan kesehatan yang melindungi, bukan sekadar kebijakan pasar yang tampak praktis di permukaan.

Tag:  #obat #bebas #risiko #tidak #bebas