Reformasi Jilid II: Krisis Nyata atau Ilusi Memori Kolektif?

BELAKANGAN ini, satu frasa berulang dalam percakapan sehari-hari: Reformasi Jilid Dua. Ia muncul di warung kopi, grup keluarga, hingga mimbar kampus.

Nada yang mengiringinya sama—cemas, getir, sekaligus berharap. Lonjakan harga bahan pokok, ketidakpastian kerja, dan riak demonstrasi memanggil kembali ingatan yang tak pernah benar-benar usai sejak Mei 1998.

Namun, di tengah kegelisahan itu, ada pertanyaan yang lebih sunyi sekaligus mendasar: apakah kita benar-benar sedang berada di ambang krisis besar, atau justru sedang membaca masa kini dengan bayangan masa lalu?

Kegelisahan publik hari ini tidak lahir dari ruang kosong. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 2,92 persen, dengan tekanan terbesar berasal dari kebutuhan dasar seperti pangan (BPS, 2026) dan (Antara, 05/01/2026).

Angka itu tampak moderat secara makro, tetapi tidak selalu terasa ringan di tingkat rumah tangga. Dalam praktik sehari-hari, kenaikan harga tidak berdiri sendiri; ia bertemu dengan stagnasi pendapatan dan ketidakpastian kerja.

Tekanan ini terasa lebih kuat di kelompok kelas menengah. Laporan Mandiri Institute menunjukkan proporsi kelas menengah turun dari 17,1 persen pada 2024 menjadi 16,6 persen pada 2025, dengan lebih dari 50 persen penduduk berada di ambang kelas menengah rentan (UGM, 2026).

Penurunan ini bukan sekadar statistik. Ia menggerus keyakinan bahwa kerja keras cukup untuk bertahan, apalagi untuk naik kelas.

Baca juga: MBG: Salah Kaprah Konsep Negara Hadir

Dalam situasi seperti ini, kemampuan membeli rumah, misalnya, semakin menjauh karena kenaikan harga properti melampaui pertumbuhan pendapatan (IDN Times, 12/01/2026).

Di titik ini, teori relative deprivation menemukan relevansinya. Ketidakpuasan tidak muncul karena kemiskinan absolut, melainkan karena jurang antara harapan dan kenyataan.

Ketika seseorang merasa telah mengikuti aturan, tetapi hasilnya tidak sebanding, maka yang lahir bukan sekadar kecewa—melainkan kemarahan moral. Kemarahan ini sah. Ia berakar pada pengalaman hidup yang konkret, bukan sekadar persepsi abstrak.

Namun, kegelisahan itu tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan persoalan kepercayaan terhadap institusi.

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara sangat bervariasi: TNI mencapai lebih dari 85 persen, sementara DPR hanya sekitar 50–64 persen (Indikator, 2025, Kompas, 27/10/2024).

Artinya, kepercayaan itu tidak runtuh total, tetapi terfragmentasi. Sebagian lembaga masih dipercaya, sebagian lain dipandang problematik.

Dalam kondisi seperti ini, demonstrasi menjadi kanal rasional. Sejarah beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil secara rutin turun ke jalan—mulai dari penolakan undang-undang hingga kritik kebijakan ekonomi (Kompas, 30/09/2024).

Bahkan pada 2026, aksi serupa kembali muncul dengan tuntutan yang lebih spesifik terkait pengelolaan ekonomi dan integritas institusi (Bisnis, 12/06/2026). Ini bukan anomali, melainkan bagian dari dinamika demokrasi.

Memori Mengintervensi Nalar

Meski terdapat dasar objektif bagi kegelisahan tersebut, menyamakan kondisi hari ini dengan 1998 adalah penyederhanaan yang problematik.

Krisis 1998 ditandai oleh keruntuhan simultan: nilai tukar anjlok, gelombang PHK massal, runtuhnya legitimasi rezim, serta fraktur tajam di kalangan elite.

Hari ini, tekanan ekonomi memang ada, tetapi belum mencapai skala destruktif yang sama. Inflasi masih relatif terkendali, dan institusi demokrasi tetap menyediakan ruang partisipasi.

Perbedaan ini sering kali terlewat karena dominasi memori kolektif. Dalam psikologi kognitif, konsep availability heuristic menjelaskan bahwa manusia cenderung menilai suatu situasi berdasarkan kemudahan mengingat peristiwa serupa.

Dalam konteks Indonesia, 1998 menjadi referensi paling kuat dalam membayangkan perubahan politik drastis.

Baca juga: Perlu Kejujuran Pemerintah

Akibatnya, berbagai gejala parsial dengan mudah dirangkai menjadi narasi besar. Kenaikan harga, kritik terhadap elite, hingga demonstrasi mahasiswa disusun dalam pola yang seolah linier menuju krisis.

Padahal, realitas sosial tidak sesederhana itu. Ia berlapis, tidak seragam, dan sering kali bergerak dalam arah yang tidak tunggal.

Fenomena ini dapat dianalogikan sebagai overfitting: kecenderungan memaksakan pola lama pada data baru.

Memori kolektif bukan hanya menyimpan pengalaman masa lalu, tetapi juga membentuk cara kita menafsirkan masa kini. Ketika memori tersebut terlalu dominan, ia berisiko mengaburkan pembedaan antara kemiripan dangkal dan kesamaan struktural.

Dalam konteks mobilisasi, narasi “Reformasi Jilid II” memiliki fungsi simbolik yang kuat. Ia menyederhanakan kompleksitas, menciptakan rasa urgensi, dan memobilisasi emosi.

Namun, kekuatan simbolik ini tidak selalu sejalan dengan ketepatan analitis. Narasi bisa sangat efektif secara politik, tetapi tetap problematik secara konseptual.

Meski demikian, menolak sepenuhnya kemungkinan krisis juga bukan sikap yang bijak. Sejarah menunjukkan bahwa gejolak besar sering kali tumbuh dari akumulasi kecil yang diabaikan.

Ketimpangan ekonomi, stagnasi mobilitas sosial, dan fragmentasi kepercayaan adalah variabel yang, dalam kondisi tertentu, dapat bersatu menjadi tekanan sistemik.

Namun, pada tahap ini, kita perlu disiplin dalam membedakan antara indikator awal dan kesimpulan akhir.

Gerakan sosial akan mencapai daya ledak maksimalnya jika memenuhi beberapa prasyarat: tekanan ekonomi yang meluas dan sistemik, perpecahan signifikan di kalangan elite, serta artikulasi tuntutan terorganisasi. Tanpa kombinasi ini, mobilisasi cenderung berhenti pada level simbolik.

Baca juga: Gerakan Sosial di Jalanan sebagai Peringatan Dini

Di sinilah ironi bekerja secara halus. Semakin heroik memori tentang 1998, semakin mudah kita melihat pola yang sama dalam setiap gejala ketidakpuasan.

Memori yang seharusnya menjadi sumber refleksi justru berubah menjadi lensa yang menyederhanakan. Ia menjaga kewaspadaan, tetapi sekaligus membuka kemungkinan distorsi.

Pada akhirnya, tantangan kita bukan sekadar menentukan apakah krisis itu ada atau tidak, melainkan memastikan bahwa cara kita membaca realitas tetap jernih.

Kegelisahan publik hari ini nyata dan layak mendapat respons serius dari pembuat kebijakan. Namun, membiarkan memori mendikte kesimpulan berisiko memperkeruh diagnosis.

Dan di titik itulah tulisan ini kembali ke awal: kita mungkin tidak hanya sedang menghadapi krisis, tetapi juga bayangan kita sendiri tentang krisis itu.

Pertanyaannya bukan sekadar apakah sejarah akan terulang, melainkan apakah kita cukup jujur untuk melihat bahwa yang berulang, barangkali, adalah cara kita memahaminya.

Tag:  #reformasi #jilid #krisis #nyata #atau #ilusi #memori #kolektif