Peneliti Soroti Pentingnya Evaluasi SPPG untuk Jaga Kualitas MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus merespons tingginya ekspektasi masyarakat serta kebutuhan kepatuhan mitra SPPG terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.

Langkah pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG yang kini mulai mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Baca juga: Efisiensi MBG Disiapkan Lima Hari, Purbaya: Bukan Kurangi Kualitas

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi makan bergizi gratis (MBG).

Evaluasi terhadap pelaksanaan program tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada persepsi publik terhadap kualitas layanan yang diberikan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) di tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa dukungan terhadap keberlanjutan program MBG terus tumbuh di berbagai lapisan masyarakat.

Dukungan tersebut tidak hanya datang dari kelompok ekonomi bawah, tetapi juga dari kelompok dengan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi.

Direktur RISED Fajar Rahmadi mengatakan, meningkatnya dukungan publik perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Baca juga: Menata Ulang MBG: Lebih Tepat Sasaran, Lokal, dan Kecil Biaya Birokrasi

“Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG. Saya yakin pelaksanaan MBG saat ini belum maksimal," kata Fajar dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).

"Ketepatan pengantaran, kualitas menu, jenis menu yang diberikan perlu ada evaluasi, sehingga apa yang masyarakat dapatkan sesuai dengan standarnya,” ujar Fajar.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Ilustrasi Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan hasil penelitian RISED, sebanyak 85 persen dukungan terhadap MBG berasal dari keluarga dengan tingkat pengeluaran di bawah Rp 1 juta per bulan.

Sementara itu, 78 persen keluarga dengan pengeluaran Rp 1 juta hingga Rp 3 juta juga mendukung keberlanjutan program tersebut.

Baca juga: BGN Sebut Skema MBG Saat Pembelajaran Online Belum Dibahas

Dukungan serupa juga terlihat pada kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran lebih tinggi.

Sebanyak 75 persen keluarga dengan pengeluaran Rp 3 juta hingga Rp 5 juta menyatakan dukungannya, sedangkan pada kelompok dengan pengeluaran Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, tingkat dukungan mencapai 60 persen.

Meski demikian, Fajar menekankan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri dengan capaian tersebut.

Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program MBG yang perlu segera diatasi agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.

Baca juga: MBG Mau Dipangkas Jadi 5 Hari, Purbaya: Bisa Hemat Rp 40 Triliun

“Saya sangat setuju dengan sidak yang dilakukan BGN akhir-akhir ini. Kita perlu standarisasi SPPG, baik dari sisi menu maupun cara kerja, termasuk higienitas yang harus dijaga. Jika memang ada SPPG yang tidak memenuhi standar, langkah BGN untuk menutup sementara atau mengevaluasi total adalah metode perbaikan yang sangat tepat untuk ke depannya,” tegas Fajar.

Dalam pelaksanaannya, sidak dan evaluasi berkala yang dilakukan BGN difokuskan pada ketaatan mitra dan dapur SPPG dalam mematuhi petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Aspek yang diperiksa meliputi kesiapan operasional, kebersihan, hingga standar keamanan pangan.

BGN juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak memenuhi standar, termasuk penghentian sementara atau suspend operasional.

Baca juga: Presiden Minta Peningkatan Pelayanan Gizi MBG, Kepala BGN Siapkan Sertifikasi

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh unit pelayanan memenuhi standar yang telah ditentukan.

KOMPAS.com/Egadia Birru Ilustrasi menu makan bergizi gratis.

Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro mengatakan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG.

Hal ini mencakup kepatuhan terhadap SOP, kebersihan dapur, hingga tata kelola proses produksi makanan.

Dalam salah satu sidak, Dony menemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional, salah satunya pekerja yang tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan.

Baca juga: BGN: Satu Dapur MBG Terima Rp 1 M per Bulan, Uang Beredar Rp 5 T di Jabar

Temuan tersebut dinilai mencerminkan belum optimalnya penerapan SOP di lapangan.

Menurut dia, kondisi tersebut harus segera diperbaiki karena dapur MBG seharusnya memenuhi standar pengolahan makanan yang layak.

“Dari sini saja sudah terlihat kondisi dapurnya. Tempat memasak ada di lantai dan terbuka. Ini harus direlokasi,” tegasnya.

Melalui sidak rutin, pemerintah berharap setiap unit pelayanan memiliki kesiapan yang sama dalam menyajikan makanan bergizi yang aman, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Baca juga: Tutup Lebih dari 1.000 Dapur MBG, Prabowo: Kalau Tidak Beres, Ditutup

Langkah pengawasan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran negara yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi generasi muda dapat dipertanggungjawabkan melalui kualitas pelayanan yang optimal di lapangan.

Tag:  #peneliti #soroti #pentingnya #evaluasi #sppg #untuk #jaga #kualitas