Surplus Perdagangan Jadi “Tameng”, Airlangga: Perluas Akses Pasar Global

- Surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut menjadi salah satu penopang utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa momentum tersebut untuk memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat posisi dagang Indonesia di tingkat internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, memasuki triwulan II 2026, selain surplus perdagangan, inflasi yang terkendali dan tingginya kepercayaan konsumen turut memperkuat fondasi pertumbuhan.

Baca juga: Airlangga Klaim Ekonomi RI Tangguh di Tengah Gejolak Global, Tak Seperti Krisis 1998

Stabilitas ini juga tecermin dari kinerja sektor keuangan yang tetap ekspansif.

“Tingkat kemiskinan kita turun menjadi 8,25%. Gini ratio kita turun, unemployment kita juga turun. Dan penciptaan lapangan kerja sepanjang tahun 2025 adalah 2,71 juta tenaga kerja baru,” ujar Airlangga dalam forum diskusi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (15/4/2026).

Dengan modal tersebut, Airlangga mengakselerasi diplomasi ekonomi melalui berbagai perjanjian dagang dan kemitraan strategis.

Indonesia aktif dalam sejumlah forum global seperti RCEP, BRICS, hingga negosiasi kerja sama bilateral dengan berbagai negara mitra.

Amerika Serikat menjadi salah satu fokus utama karena kontribusinya terhadap surplus perdagangan Indonesia.

Negeri tersebut secara konsisten menjadi tujuan ekspor utama produk manufaktur nasional.

“Selanjutnya dengan Amerika. Kenapa Amerika penting? Karena sebetulnya neraca dagang yang positif tertinggi itu dengan Amerika. Amerika mengimpor produk manufaktur Indonesia. Minyak sawit, elektronik, sepatu, tekstil, furniture, dan yang lain. Itu yang membedakan Amerika dengan negara lain,” kata Airlangga.

Pemerintah mencatat adanya kemajuan dalam negosiasi perdagangan dengan AS, termasuk penurunan tarif untuk sejumlah komoditas serta peluang pembebasan tarif bagi ribuan produk Indonesia.

Kebijakan ini diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan ekspor, terutama dari sektor padat karya.

Namun Airlangga tak menampik bahwa, tantangan eksternal masih membayangi.

Pemerintah AS tengah melakukan investigasi melalui skema Section 301 yang mencakup isu seperti kelebihan kapasitas produksi dan tenaga kerja.

"Indonesia termasuk dalam negara yang masuk dalam proses tersebut," jelasnya.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons resmi dan akan melanjutkan proses konsultasi dengan otoritas perdagangan AS dalam waktu dekat.

Di sisi lain, posisi Indonesia yang dinilai strategis di tingkat global menjadi keunggulan dalam menghadapi dinamika tersebut.

“Nah ini mungkin yang mempermudah untuk kita menyelesaikan seluruh perundingan. Kalau Indonesia tidak high profile, Indonesia tidak menjadi prioritas,” ujar Airlangga.

Ke depan, surplus perdagangan tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga instrumen strategis untuk memperluas pengaruh ekonomi Indonesia.

Pemerintah menargetkan surplus tersebut dapat terus menopang pertumbuhan sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja melalui peningkatan ekspor nasional.

Baca juga: Nada Kompak Purbaya, Rosan hingga Airlangga soal Ekonomi RI di Tengah Tekanan Global

Tag:  #surplus #perdagangan #jadi #tameng #airlangga #perluas #akses #pasar #global