Utang Pemerintah Dekati Rp 10.000 Triliun, Ekonom Soroti Tekanan ke APBN

– Posisi utang pemerintah terus meningkat dan mendekati Rp 10.000 triliun pada kuartal I-2026. Di tengah kenaikan tersebut, ekonom mulai menyoroti dampaknya terhadap APBN dan ruang fiskal pemerintah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah mencapai Rp 9.920,42 triliun per 31 Maret 2026.

Jumlah itu naik sekitar Rp 282,52 triliun atau 2,9 persen dibandingkan posisi akhir Desember 2025 sebesar Rp 9.637,99 triliun.

Secara rasio, utang pemerintah setara 40,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meningkat dari 40,46 persen pada akhir tahun lalu.

Baca juga: Risiko Gagal Bayar Utang Pemerintah Meningkat, Ekonom Ingatkan Sinyal Bahaya Fiskal

Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Dari total utang tersebut, mayoritas masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah.

Sementara itu, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp 1.267,52 triliun atau sekitar 12,78 persen.

“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR Kemenkeu dalam laporan resminya, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan fiskal Indonesia saat ini tidak bisa hanya dilihat dari besarnya rasio utang terhadap PDB.

Baca juga: Utang Pemerintah RI Tembus Rp 9.408 Triliun, Didominasi SBN

“Secara formal itu berarti Indonesia belum masuk zona berbahaya. Tetapi dalam praktiknya, kesehatan fiskal sebuah negara hari ini tidak lagi ditentukan hanya oleh seberapa besar stok utangnya,” ujar Yusuf, Jumat (8/5/2026), dikutip dari Kontan.co.id.

Menurut Yusuf, indikator yang perlu dicermati justru rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara yang kini mendekati 16,7 persen. Artinya, dari setiap Rp 100 penerimaan negara, sekitar Rp 16 hingga Rp 17 digunakan untuk membayar bunga utang.

Kondisi tersebut dinilai mulai mempersempit ruang fiskal pemerintah karena sebagian penerimaan negara telah terserap untuk membayar bunga utang sebelum dialokasikan untuk belanja pembangunan, subsidi, pendidikan, maupun kesehatan.

“Masalahnya bukan sekadar jumlah utangnya, tetapi beban yang muncul untuk mempertahankan utang tersebut,” kata Yusuf.

Baca juga: Bayar Utang Pemerintah dan Stabilisasi Rupiah, Cadangan Devisa RI Turun ke 148,7 Miliar Dollar AS Per September 2025

Ia juga menyoroti kondisi primary balance Indonesia yang kembali mengalami defisit cukup dalam. Hal itu menunjukkan penerimaan negara tidak lagi cukup untuk menutup kebutuhan belanja di luar pembayaran bunga utang sehingga pemerintah perlu menambah utang baru.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut dapat memicu lingkaran tekanan fiskal karena kenaikan beban bunga akan diikuti peningkatan kebutuhan pembiayaan dan biaya utang yang lebih mahal.

Tekanan itu, lanjut dia, mulai tercermin di pasar keuangan melalui kenaikan yield SBN dan pelebaran spread terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury.

Kenaikan yield menunjukkan investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk memegang surat utang Indonesia karena risiko dinilai meningkat. Dampaknya, biaya penerbitan utang baru pemerintah ikut menjadi lebih mahal.

Baca juga: Tak Lagi Andalkan Utang, Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pendapatan

Yusuf juga menyoroti perubahan outlook lembaga pemeringkat global seperti Moody's Ratings dan Fitch Ratings yang telah memberikan outlook negatif terhadap Indonesia meski peringkat utang masih berada pada level investment grade.

“Pasar biasanya membaca outlook sebagai sinyal arah ke depan. Ketika outlook berubah negatif, artinya risiko penurunan peringkat mulai dianggap nyata,” ujarnya.

Ia menilai tantangan fiskal Indonesia saat ini bukan ancaman krisis yang datang tiba-tiba, melainkan tekanan bertahap yang terus menggerus ruang gerak pemerintah.

Yusuf mencontohkan defisit APBN kuartal I-2026 yang telah mencapai lebih dari Rp 240 triliun menunjukkan ruang fiskal sudah banyak digunakan sejak awal tahun.

Menurut dia, strategi frontloading belanja memang membantu menopang pertumbuhan ekonomi pada awal tahun. Namun, konsekuensinya bantalan fiskal untuk semester berikutnya menjadi lebih tipis.

Baca juga: Defisit APBN Melebar, Posisi Utang Pemerintah Diprediksi Rp 10.360 T Per 2026

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai posisi utang Indonesia masih dalam batas aman. Ia membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan.

Rasio utang Malaysia berada di kisaran 64 persen terhadap PDB, Thailand sekitar 63,5 persen terhadap PDB, sedangkan Singapura mencapai sekitar 165 persen hingga 170 persen terhadap PDB.

"Dengan standar itu, kita (RI) masih aman. Enggak apa-apa, memang kenapa? Singapura berapa? 100 persen, Malaysia berapa? Lebih dari 60 persen. Thailand berapa? Kalau dengan standar itu kita masih aman," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Rabu (18/2/2026).

Purbaya menjelaskan strategi pemerintah berfokus pada dorongan pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara. Pemerintah memaksimalkan ruang defisit fiskal untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

"Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada, untuk memaksimalkan ekonomi berbalik arah. Itu di triwulanan IV tahun lalu, kan? Dan terbukti, kan, ekonomi berbalik arah, kan? Itu sebetulnya strategi yang amat pintar. Kita enggak lewatin 3 persen," ujar dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Utang Nyaris Tembus Rp10.000 Triliun, Pemerintah Hadapi Tekanan Fiskal Baru

Tag:  #utang #pemerintah #dekati #10000 #triliun #ekonom #soroti #tekanan #apbn