Ekonomi Syariah Dinilai Tak Bisa Hanya Besar di Statistik

Pelantikan Pengurus Pusat (PP) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1447-1452 Hijriah menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional agar tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pelantikan yang digelar di Jakarta, Minggu (24/5/2026), Ketua Dewan Pertimbangan PP MES Ma'ruf Amin menilai masa depan ekonomi syariah Indonesia masih terbuka lebar dan memiliki peluang untuk terus berkembang.

“Hari ini, siang ini saya mengatakan bahwa ekonomi syariah masa depannya cerah, tidak gelap,” tegas Ma'ruf, melalui keterangan pers, Minggu (24/5/2026).

Ia memaparkan, ekonomi syariah telah berkontribusi sekitar 30 sampai 40 persen terhadap ekonomi nasional. Meski Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga global, menurut dia, diperlukan strategi agar Indonesia dapat menduduki posisi pertama dunia.

Baca juga: Ekonomi Syariah RI Peringat 3 Besar Dunia, Bersaing dengan Arab Saudi dan Malaysia

Menurut Ma'ruf, ekonomi syariah juga tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata. Sistem ekonomi syariah, kata dia, harus tetap mengedepankan pelayanan dan kemaslahatan publik.

“Syariah hadir sebagai buku petunjuk agar inovasi tersebut berjalan dengan baik, membawa keadilan, dan tidak ada rakyat yang dirugikan,” tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum PP MES Rosan Roeslani mengingatkan bahwa kepengurusan baru harus menghadirkan program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemikiran, wacana, visi, misi tanpa implementasi hanyalah menjadi halusinasi,” ujar Rosan.

“Ekonomi syariah tidak boleh hanya besar di angka, tetapi kecil dalam dampak nyata,” lanjutnya.

Baca juga: FILONOMICS: Bisakah Indonesia Pimpin Ekonomi Syariah Dunia?

Fokus pada Dampak ke Masyarakat

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am CEO BPI Danantara Rosan P. Roslani sekaligus Ketua Umum PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1447-1452 Hijriah.Rosan menegaskan, MES tidak boleh hanya mengejar capaian statistik atau peringkat global semata. Menurut dia, organisasi harus mampu menghadirkan solusi konkret yang dapat membantu masyarakat di daerah.

Ia mencontohkan pentingnya merumuskan skema yang dapat memangkas waktu menabung jemaah umrah di daerah dari 15 tahun menjadi satu atau dua tahun.

Karena itu, Rosan meminta seluruh pengurus menjadikan manfaat program bagi masyarakat sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.

“Di setiap rapat pengurus nantinya, saya harap ada satu hal yang selalu dikedepankan dan dipastikan bersama, yakni apakah program ini benar-benar akan dirasakan dan memberikan manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, agenda Sharia Economic Leaders Forum (SELF) 2026 yang digelar bersamaan dengan pelantikan PP MES turut membahas arah penguatan ekonomi syariah nasional.

Forum tersebut mengusung tema “Syariah Ekonomi Beyond Finance: Orkestrasi Kepemimpinan Daerah dan Industri Halal untuk Akselerasi Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia.”

Baca juga: Ekonomi Syariah dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan

Penguatan UMKM hingga Industri Halal

KOMPAS.com/USMAN Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian PP MES Ferry Juliantono

Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian PP MES Ferry Juliantono mengatakan, ekonomi syariah perlu masuk lebih dalam ke sektor riil agar tidak berhenti hanya pada sektor keuangan.

“Terdapat urgensi pergerakan ekonomi syariah untuk masuk lebih dalam ke sektor riil dan bertransformasi menjadi aksi yang konkret di lapangan,” jelasnya.

Menurut Ferry, ekonomi syariah harus hadir dalam bentuk ekosistem yang menyentuh sektor produksi, perdagangan, industri halal, UMKM, hingga koperasi.

“Kehadiran koperasi pondok pesantren dan koperasi masjid akan menjadi instrumen penting dalam percepatan ekonomi umat guna melahirkan lebih banyak pengusaha muslim di berbagai daerah,” tuturnya.

Dalam forum tersebut, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) K.H. Sholahudin Al Aiyub menyoroti pentingnya kemandirian bahan baku halal untuk menekan impor.

Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak memaparkan inisiatif “Pesantrenpreneur” dan pengembangan Kawasan Industri Halal di Jawa Timur.

Sementara Founder dan CEO Toko Daging Nusantara Diana Dewi mendorong penguatan sertifikasi halal terintegrasi serta pengembangan ekspor berbasis koperasi.

Forum SELF 2026 menyimpulkan bahwa percepatan ekonomi syariah membutuhkan penyederhanaan regulasi perizinan, kemudahan akses permodalan, dan komitmen kuat pemerintah daerah.

Tag:  #ekonomi #syariah #dinilai #bisa #hanya #besar #statistik