Pembentukan BUMN Ekspor PT DSI Disorot, Ekonom: Waktunya Tidak Tepat

- Pemerintah membentuk badan usaha ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi menjadi “_blunder_” di tengah kondisi rupiah yang sedang tertekan dan ketidakpastian global yang tinggi.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan persoalan utama bukan hanya pada ide pembentukan badan ekspor tersebut, tetapi juga cara pemerintah mengumumkannya ke publik.

“Blunder karena diumumkan tanpa ada kejelasan konsep, sehingga para menteri pun tidak siap memberikan penjelasan ke publik. Ini memperburuk ketidakpastian,” kata Wijayanto kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Baca juga: Rupiah Terus Tersungkur Menuju Rp 18.000, PT DSI Digadang Jadi Penyelamat...

PIXABAY/AWADPALESTINE Ilustrasi ekspor.

Menurut Wijayanto, idealnya kebijakan diumumkan setelah konsep operasional, aturan, hingga mekanisme bisnisnya benar-benar matang agar tidak menimbulkan kebingungan di pasar.

Wijayanto menilai waktu pengumuman pembentukan DSI juga tidak tepat karena dilakukan ketika nilai tukar rupiah sedang melemah dan pelaku pasar sensitif terhadap isu kepastian hukum.

“Diumumkan pada saat yang tidak tepat, saat situasi global sedang dinamis, rupiah tertekan, dan ketidakpastian hukum menjadi sorotan,” ujarnya.

Ia menyoroti konsep PT DSI yang disebut akan membeli komoditas dari produsen nasional lalu mengekspornya kembali ke pasar internasional.

Baca juga: PT DSI Dibentuk, Pemerintah Yakin Rupiah Bisa Rp 16.900 Per Dollar AS

Menurut Wijayanto, model bisnis seperti itu akan sulit dijalankan karena rantai perdagangan komoditas sangat kompleks.

“Bayangkan ada ratusan produsen dengan variasi produk berbeda-beda, lalu ribuan pembeli dengan kontrak berbeda-beda juga. PT DSI tidak akan mampu meng-handle itu,” kata dia.

Belum lagi, kata Wijayanto, perdagangan komoditas juga berkaitan dengan persoalan logistik, asuransi, hingga kebutuhan modal kerja yang sangat besar.

SHUTTERSTOCK/SMALL SMILES Ilustrasi batu bara.

Ia memperkirakan kebutuhan modal kerja untuk mengekspor tiga komoditas utama yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy bisa mencapai Rp 250 triliun hingga Rp 330 triliun per tahun.

Baca juga: Pengamat Sebut PT DSI Bisa Cegah Modus Under Invoicing Ekspor Komoditas

“Ekspor tiga komoditas itu nilainya sekitar Rp 1.100 triliun per tahun. Pertanyaannya, dananya dari mana?” ujarnya.

Wijayanto juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan faktor kepercayaan pelaku usaha global.

Menurut dia, selama ini banyak importir memilih bertransaksi melalui perusahaan di Singapura karena dinilai memiliki kepastian hukum yang lebih baik.

“Jangan-jangan nanti PT DSI juga perlu membuat perantara di Singapura,” kata dia.

Baca juga: PT DSI Bakal Hilangkan Peran Bea Cukai? Ini Kata Purbaya

Karena itu, Wijayanto menyarankan pemerintah mengubah fungsi DSI menjadi lembaga _monitoring_ dan pengawasan ekspor, bukan eksportir tunggal.

Menurut dia, fungsi tersebut bisa dijalankan oleh BUMN seperti PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo dengan dukungan lembaga internasional seperti SGS Swiss.

“Ini langkah yang lebih sederhana, tidak merusak iklim berusaha, tidak membutuhkan modal kerja besar, dan peluang berhasilnya lebih tinggi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung narasi pemerintah mengenai kemungkinan pengurangan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pengawasan ekspor di masa depan.

Baca juga: Dukung Penertiban Under Invoicing, Industri Nikel Minta Kejelasan Aturan Ekspor via PT DSI

Menurut Wijayanto, jika nantinya pemerintah membentuk Badan Penerimaan Negara yang menggabungkan fungsi pajak, bea cukai, dan badan ekspor, maka lembaga tersebut sebaiknya berperan sebagai pengawas dan integrator data, bukan menjadi eksportir tunggal.

“Kalau konsepnya nanti dilebur ke Badan Penerimaan Negara, justru lembaga baru ini sebaiknya monitoring, bukan eksportir tunggal,” katanya.

Tag:  #pembentukan #bumn #ekspor #disorot #ekonom #waktunya #tidak #tepat