Ekonom: Peran Bea Cukai Tetap Penting Meski Ada PT DSI

Pembentukan badan usaha ekspor baru PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memunculkan polemik soal masa depan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai narasi pemerintah yang menyebut peran Bea Cukai akan diperkecil karena persoalan integritas justru perlu dijelaskan secara hati-hati ke publik.

“Narasi pemerintah, Bea Cukai akan diperkecil perannya karena tidak bisa dipercaya, ada masalah integritas kronis,” kata Wijayanto kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Baca juga: Pembentukan BUMN Ekspor PT DSI Disorot, Ekonom: Waktunya Tidak Tepat

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

Menurut dia, pemerintah saat ini juga tengah mengarah pada pembentukan Badan Penerimaan Negara yang nantinya menggabungkan fungsi perpajakan, badan ekspor, dan bea cukai dalam satu lembaga besar.

Namun, Wijayanto mengingatkan agar lembaga baru tersebut tidak diarahkan menjadi eksportir tunggal komoditas Indonesia karena berisiko menimbulkan persoalan baru.

“Nah, jika konsepnya akan dilebur ke Badan Penerimaan Negara, justru peran lembaga baru ini sebaiknya monitoring, bukan eksportir tunggal,” ujarnya.

Ia menilai fungsi pengawasan dan integrasi data jauh lebih realistis dibanding menjadikan negara sebagai pelaku utama perdagangan komoditas ekspor seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.

Baca juga: Rupiah Terus Tersungkur Menuju Rp 18.000, PT DSI Digadang Jadi Penyelamat...

Menurut Wijayanto, negara tetap perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik under invoicing, transfer pricing, hingga kebocoran devisa ekspor.

Namun, hal itu sebaiknya dilakukan melalui sistem monitoring digital dan penguatan tata kelola, bukan mengambil alih seluruh rantai perdagangan.

Ia mengingatkan perdagangan komoditas global sangat kompleks karena melibatkan ribuan pembeli, kontrak internasional, pembiayaan besar, hingga jaringan logistik lintas negara.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Karena itu, Wijayanto khawatir apabila negara terlalu jauh masuk sebagai eksportir tunggal, justru akan menambah ketidakpastian baru di mata pelaku usaha dan investor.

Baca juga: PT DSI Dibentuk, Pemerintah Yakin Rupiah Bisa Rp 16.900 Per Dollar AS

“Peran monitoring lebih masuk akal dibanding menjadi trader langsung,” kata dia.

Sebelumnya, Mulanya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut opsi reformasi terhadap Bea Cukai sangat mungkin dilakukan di tengah pembentukan badan ekspor komoditas SDA tersebut.

Menurut Luhut, pengawasan ekspor ke depan dapat lebih banyak mengandalkan sistem digital dan AI untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Kalau memang nanti tidak perlu, ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai. Atau tugasnya Bea Cukai ada, tetapi semua tugasnya AI,” ujar Luhut usai Seminar ASEAN Regional Economics Outlook and Fiscal Policy, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Pengamat Sebut PT DSI Bisa Cegah Modus Under Invoicing Ekspor Komoditas

Ia mengatakan penggunaan AI akan membuat sistem pelaporan ekspor-impor lebih transparan dan sulit dimanipulasi.

Luhut juga menilai pendekatan digital dapat membantu menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

Luhut menambahkan reformasi di tubuh Bea Cukai bisa menjadi bagian dari penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI.

“Karena itu tidak bisa dibohongi, yang intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang,” kata dia.

Baca juga: PT DSI Bakal Hilangkan Peran Bea Cukai? Ini Kata Purbaya

Lalu hal tersebut dibantah oleh Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi yang menegaskan tidak ada rencana pengambilalihan maupun peleburan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA).

Tag:  #ekonom #peran #cukai #tetap #penting #meski