Pengusaha Minta Operasional DSI Transparan, Jangan Ada Tambah Beban Biaya Ekspor

Kalangan pengusaha meminta pemerintah memastikan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menambah biaya baru bagi pelaku usaha di sektor sumber daya alam (SDA).

Permintaan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terkait rencana penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis.

"Operasional DSI diharapkan dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut yang diterima Kompas.com pada Senin (1/6/2026).

Baca juga: Purbaya soal Ekspor via PT DSI: Bukan Program Main-main, Presiden Prabowo Awasi Detail

SHUTTERSTOCK/SALIENKO EVGENII Ilustrasi pertambangan.

Dunia usaha menilai upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan devisa hasil ekspor perlu didukung.

Namun, implementasi kebijakan harus tetap menjaga daya saing industri nasional.

Menurut mereka, kejelasan peran DSI menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha maupun pasar internasional.

Asosiasi berharap DSI diposisikan sebagai fasilitator yang memperkuat tata kelola dan basis data ekspor nasional, bukan menjadi sumber biaya tambahan dalam rantai perdagangan komoditas.

Baca juga: Ekspor Satu Pintu Hari Ini Berlaku, Eksportir CPO hingga Batu Bara Wajib Lapor PT DSI

Selain menyoroti aspek biaya, dunia usaha juga menekankan pentingnya pembangunan sistem digital yang transparan dan kredibel dalam mengawasi ekspor SDA.

Mereka menilai penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing seharusnya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi modern dan penegakan hukum yang ditujukan secara spesifik kepada pelaku pelanggaran.

Para asosiasi mengusulkan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

Sistem tersebut diharapkan terhubung dengan berbagai instansi terkait sekaligus menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri.

Baca juga: GAPKI: Harga TBS Sawit Mulai Pulih Usai Pemerintah Beri Kepastian Soal DSI

Dalam pernyataan yang sama, APINDO, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI juga mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola ekspor harus mempertimbangkan karakteristik setiap sektor usaha.

Mereka menilai komoditas seperti batu bara, nikel, ferro-alloy, hingga kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, skema pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang berbeda-beda sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak seragam.

Karena itu, asosiasi mendorong pemerintah membuka ruang dialog teknis bersama pelaku usaha agar proses transisi menuju tata kelola ekspor yang baru dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kelangsungan ekspor nasional.

"Sosialisasi kepada para pembeli dan importir internasional mengenai kebijakan tata kelola ekspor ini perlu segera dilaksanakan, baik oleh Pemerintah maupun DSI. Asosiasi sektor siap mendukung dan memfasilitasi upaya sosialisasi tersebut." tutupnya

Tag:  #pengusaha #minta #operasional #transparan #jangan #tambah #beban #biaya #ekspor