Giliran Menhan AS yang Hadapi Upaya Pemakzulan Imbas Perang Iran

Anggota Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Rabu (15/4/2026).

Hegseth dituduh melakukan “kejahatan berat dan pelanggaran ringan” termasuk melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

“Saya telah mengajukan Pasal-Pasal Pemakzulan terhadap Pete Hegseth karena melanggar sumpah jabatannya, membahayakan personel militer AS, dan melakukan kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil dan sebuah sekolah perempuan di Minab, Iran,” tulis Yassamin Ansari, anggota Kongres dari Arizona yang memimpin gugatan, di platform X, seperti dikutip AFP.

Baca juga: Menhan AS Sebut Iran Memohon Gencatan Senjata, Klaim Teheran Takut Ancaman Trump

Ansari juga menekankan bahwa kewenangan menyatakan perang berada di tangan legislatif.

“Hanya Kongres yang dapat menyatakan perang; tindakannya menuntut pemecatan segera,” tulisnya.

Salah satu pasal pemakzulan menyebut Hegseth memulai konflik dengan Iran “tanpa deklarasi perang atau otorisasi hukum khusus dari Kongres,” serta “secara sadar menempatkan anggota Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada risiko cedera atau kematian yang signifikan dan dapat diperkirakan.”

Upaya pemakzulan Hegseth ini datang tak lama setelah kejadian serupa menimpa Presiden Donald Trump.

Anggota DPR dari Connecticut, John Larson, menjadi tokoh yang telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Trump terkait konflik Iran.

Larson menilai Trump telah melampaui batas dan "sangat layak" untuk dicopot dari jabatannya.

“Donald Trump telah melampaui setiap persyaratan untuk dicopot dari jabatannya. Dan itu semakin buruk. Perang ilegalnya di Iran tidak hanya menaikkan harga-harga bagi keluarga Amerika—tetapi juga telah merenggut nyawa warga Amerika,” ujarnya.

“Ucapan Paskahnya yang kasar dan tidak pantas serta ancaman-ancamannya, termasuk ‘seluruh peradaban akan mati’ dan ‘buka Selat itu… atau Anda akan hidup dalam neraka’ tidak hanya mengisyaratkan kejahatan perang, tetapi juga membahayakan keamanan kita,” lanjutnya.

Sorotan serangan ke sekolah di Iran

IRIB TV/ALEX MITA via AFP Tayangan stasiun televisi Iran, IRIB, memperlihatkan situasi setelah serangan Iran ke Sekolah Dasar (SD) putri di Kota Minab, Iran, yang menewaskan sedikitnya 51 orang dan menyebabkan 60 korban luka-luka pada Sabtu (28/2/2026). Serangan ini terjadi ketika perang Amerika-Israel melawan Iran berlangsung.

Pasal lain menyoroti serangan terhadap sebuah sekolah dasar putri di Iran pada 28 Februari, hari ketika Amerika Serikat dan Israel mulai menggempur Iran.

Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 170 orang, termasuk siswa dan guru.

Menurut laporan The New York Times, temuan awal investigasi militer AS menunjukkan rudal jelajah Tomahawk milik AS menghantam sekolah itu akibat kesalahan penargetan.

Dokumen pemakzulan menyebut Hegseth telah “mengizinkan, membenarkan, atau gagal mencegah penggunaan kekuatan militer dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum konflik bersenjata,” termasuk dalam insiden tersebut.

Baca juga: Anggota Parlemen Ajukan Pemakzulan Menhan AS karena Dukung Perang Iran

Kritik atas taktik militer

Selain itu, Demokrat juga mengkritik penggunaan taktik serangan “double tap” atau serangan ganda terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Karibia.

Mereka menilai taktik ini ilegal dan melemahkan aturan keterlibatan yang dirancang untuk melindungi warga sipil.

Hegseth juga dituduh melakukan “kelalaian dan penanganan ceroboh” terhadap informasi militer sensitif, termasuk penggunaan aplikasi pesan komersial Signal untuk membahas serangan di Yaman, yang dinilai menghambat pengawasan Kongres.

Respons Pentagon

Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara Pentagon Kingsley Wilson menyatakan kepada Axios, “Ini hanyalah upaya lain dari Demokrat untuk mencari perhatian, sementara Departemen Perang secara tegas dan luar biasa telah mencapai tujuan Presiden di Iran.”

Sementara itu, konflik di Timur Tengah turut mendorong kenaikan harga minyak global dan berdampak pada tingkat persetujuan publik terhadap Presiden Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu pada November mendatang.

Pemakzulan sendiri merupakan proses di mana DPR AS mengajukan dakwaan terhadap pejabat pemerintah atas dugaan pelanggaran, dengan pemberhentian dari jabatan hanya dapat terjadi jika Senat menyatakan bersalah setelah persidangan.

Baca juga: Menhan AS Sebut Militer Siap Jika Negosiasi Iran Gagal, Sinyal Perang?

Tag:  #giliran #menhan #yang #hadapi #upaya #pemakzulan #imbas #perang #iran