4 Hari Kerja dan Ketergantungan BBM Transportasi Indonesia

KETIKA pemerintah mulai menggulirkan gagasan pengaturan hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu sebagai bagian dari strategi penghematan energi, khususnya BBM, kita perlu melihat kebijakan ini dalam konteks yang lebih luas.

Langkah tersebut bukan sekadar penyesuaian ritme kerja, melainkan respons atas persoalan struktural dalam sistem transportasi Indonesia yang sangat bergantung pada kendaraan pribadi.

Dalam praktik keseharian, hampir seluruh pergerakan masyarakat masih didominasi oleh mobil dan sepeda motor, dengan moda share yang dapat dikatakan melampaui 95 persen.

Artinya, setiap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara langsung terhubung dengan konsumsi BBM.

Struktur mobilitas seperti ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap gangguan pasokan energi. BBM bukan lagi sekadar komoditas, melainkan fondasi utama pergerakan masyarakat.

Ketika suplai terganggu atau harga meningkat, maka mobilitas masyarakat langsung terdampak.

Aktivitas kerja, distribusi barang, hingga layanan dasar menjadi terhambat. Dalam kondisi ekstrem, gangguan ini dapat menjalar menjadi tekanan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Baca juga: Siasat Efisiensi 4 Hari Kerja

Risiko tersebut menjadi semakin nyata dalam situasi geopolitik global saat ini. Konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran berpotensi mengganggu stabilitas pasokan minyak dunia.

Jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz memegang peran krusial dalam aliran energi global.

Ketika jalur ini terganggu, maka dampaknya akan dirasakan oleh negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia. Kenaikan harga, kelangkaan BBM, hingga potensi kepanikan pasar menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Dalam konteks ini, kebijakan empat hari kerja dapat dipahami sebagai langkah taktis untuk menekan konsumsi BBM dalam jangka pendek.

Dengan mengurangi hari kerja, maka secara otomatis terjadi pengurangan perjalanan harian masyarakat.

Jumlah kendaraan yang beroperasi berkurang, konsumsi BBM menurun, dan tekanan terhadap pasokan energi dapat sedikit diredam. Secara teknis, kebijakan ini cukup rasional sebagai respons cepat terhadap potensi krisis.

Namun demikian, kebijakan ini juga menunjukkan satu hal penting: sistem mobilitas Indonesia belum memiliki fleksibilitas yang memadai.

Pengurangan hari kerja menjadi satu-satunya cara untuk menekan konsumsi BBM justru menandakan bahwa tidak ada alternatif mobilitas yang cukup kuat untuk menjaga aktivitas tetap berjalan dengan konsumsi energi yang lebih efisien.

Dengan kata lain, kita mengurangi aktivitas untuk menghemat energi, bukan meningkatkan efisiensi sistem transportasi itu sendiri.

Baca juga: Menata Ulang Hak Pensiun Pejabat: Koreksi MK atas Privilege Kekuasaan

Di sinilah letak persoalan utamanya. Ketergantungan pada kendaraan pribadi membuat setiap individu menjadi konsumen BBM secara langsung.

Berbeda dengan sistem transportasi massal, di mana konsumsi energi dapat dibagi secara kolektif, sistem yang ada saat ini membuat konsumsi energi menjadi terfragmentasi dan tidak efisien.

Dalam kondisi normal, hal ini sudah menjadi beban. Dalam kondisi krisis, hal ini berubah menjadi kerentanan.

Karena itu, kebijakan empat hari kerja seharusnya tidak berhenti sebagai solusi jangka pendek, tetapi menjadi pintu masuk untuk melakukan transformasi sistem transportasi secara menyeluruh.

Pemerintah perlu segera membangun sistem mobilitas alternatif yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, tanpa harus mengorbankan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu langkah paling realistis yang dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat adalah penguatan angkutan umum berbasis bus di seluruh kota di Indonesia.

Jika setiap kota utama—misalnya 50 kota—disuplai dengan 100 unit bus, maka diperlukan sekitar 5.000 unit bus secara nasional.

Ini bukan angka yang kecil, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan dalam skala program nasional.

Dampaknya tidak hanya pada mobilitas, tetapi juga pada ekonomi. Setiap bus membutuhkan pengemudi, teknisi, dan tenaga operasional lainnya.

Program ini dapat menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru. Industri pendukung seperti karoseri, perawatan kendaraan, dan infrastruktur pendukung juga akan bergerak. Ini berarti, kebijakan transportasi dapat sekaligus menjadi stimulus ekonomi.

Dari sisi penggunaan kendaraan, satu unit bus dapat menggantikan puluhan kendaraan pribadi dalam satu perjalanan.

Baca juga: Kedunguan di Balik Perang

Jika 5.000 bus beroperasi secara efektif, maka potensi pengurangan kendaraan pribadi bisa mencapai ratusan ribu unit dalam satu waktu operasional.

Dalam skala harian, pengurangan ini akan berdampak signifikan terhadap konsumsi BBM nasional. Bahkan dalam kondisi harga BBM tinggi atau pasokan terganggu, masyarakat tetap memiliki alternatif mobilitas yang dapat diandalkan.

Lebih jauh, sistem ini akan menciptakan ketahanan mobilitas nasional. Artinya, ketika terjadi krisis energi global, aktivitas masyarakat tidak perlu dikurangi secara drastis seperti melalui kebijakan empat hari kerja.

Sistem transportasi tetap berjalan, ekonomi tetap bergerak, dan tekanan sosial dapat diminimalkan. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan jangka panjang dari kebijakan transportasi nasional.

Pada akhirnya, kebijakan empat hari kerja adalah sinyal bahwa kita sedang menghadapi batas dari sistem yang ada. Ini adalah langkah taktis yang perlu diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi solusi permanen.

Pemerintah harus segera melangkah lebih jauh, membangun sistem transportasi yang efisien, tangguh, dan tidak bergantung secara berlebihan pada BBM.

Jika tidak, maka setiap gejolak global akan terus memaksa kita untuk mengambil langkah-langkah darurat yang mengorbankan produktivitas.

Namun jika momentum ini dimanfaatkan, Indonesia dapat bertransformasi menuju sistem mobilitas yang lebih berkelanjutan, di mana efisiensi energi dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat berjalan beriringan.

Tag:  #hari #kerja #ketergantungan #transportasi #indonesia