WFH ASN dan Pertanyaan Lama tentang Efisiensi Energi

HARI Jumat kini punya makna baru. Bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN), Jumat bukan lagi sekadar penutup pekan kerja, tetapi hari bekerja dari rumah. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional, lebih efisien, lebih digital, dan, yang paling menarik, lebih hemat energi.

Di ruang-ruang percakapan sehari-hari, Jumat bahkan mulai terasa seperti versi baru dari “TGIF”—Thank God It’s Friday. Bukan lagi sekadar karena akhir pekan sudah dekat, tetapi karena ada jeda dari rutinitas kantor yang biasanya padat. Pertanyaannya: apakah kebijakan ini memang tentang efisiensi, atau juga cerminan kebutuhan akan pola kerja yang lebih lentur?

Pemerintah mengklaim potensi penghematan Rp 6,2 triliun dari sisi APBN dan Rp 59 triliun dari belanja BBM masyarakat. Angka yang, jujur saja, terdengar menggiurkan. Tapi, seperti semua angka besar dalam kebijakan publik, pertanyaan sederhana selalu menyusul: hematnya dari mana, dan siapa yang benar-benar berubah perilakunya?

Wajar jika klaim ini mengundang perhatian. Namun untuk memahami apakah pendekatan ini efektif, menarik untuk melihat bagaimana negara lain merespons tantangan serupa.

Kalau melihat praktik di negara lain, terutama pasca lonjakan harga energi global, WFH memang digunakan sebagai salah satu alat pengendalian konsumsi energi. Namun, hampir tidak ada negara yang mengandalkannya sebagai instrumen utama.

Di Eropa, misalnya, pemerintah lebih memilih intervensi langsung ke pasar energi. Spanyol menggelontorkan paket besar untuk subsidi dan pemotongan pajak energi. Jerman mengatur ritme perubahan harga BBM untuk mencegah spekulasi. Uni Eropa sendiri fokus pada koordinasi cadangan energi dan stabilisasi pasokan.

Sebaliknya, di ASEAN, pendekatannya juga berbeda. Malaysia memilih memperketat subsidi BBM melalui pembatasan kuota, Thailand menyesuaikan skema subsidi, sementara Filipina menyiapkan paket bantuan untuk meredam dampak kenaikan harga energi. Artinya, di banyak negara, penghematan energi ditempuh lewat kebijakan harga, subsidi, atau regulasi pasar, bukan semata perubahan perilaku kerja seperti WFH.

Kalau melihat konteks globalnya, kebijakan ini lahir dalam situasi yang sangat spesifik. Eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan membuat banyak negara mencari cara cepat menekan konsumsi energi. Dalam situasi seperti ini, WFH lebih tepat dibaca sebagai respons cepat, mudah diterapkan, tidak membutuhkan perubahan struktural besar, dan bisa langsung menurunkan mobilitas harian.

Namun, di banyak negara, pendekatan seperti ini jelas diposisikan sebagai solusi jangka pendek. Begitu tekanan mereda, kebijakan pun dievaluasi atau bahkan dihentikan. Masalahnya, di Indonesia narasinya tidak berhenti di situ. WFH tidak hanya dibingkai sebagai respons krisis, tetapi juga sebagai bagian dari “transformasi budaya kerja nasional”.

Artinya, ada kemungkinan kebijakan ini bukan sekadar rem darurat, melainkan pintu masuk menuju perubahan yang lebih permanen.

Pada titik ini, arahnya menjadi sedikit abu-abu. Jika ini hanya langkah sementara, maka ukuran keberhasilannya sederhana: apakah konsumsi energi benar-benar turun. Tetapi jika ini ingin dilanjutkan sebagai pola kerja baru, maka—ceteris paribus—standar penilaiannya jauh lebih tinggi, menyangkut produktivitas, kualitas layanan publik, hingga keadilan antarpegawai.

Persoalan Konkret WFH

Di sinilah persoalan menjadi lebih konkret. WFH tidak otomatis berarti orang diam di rumah. Bisa saja tetap keluar rumah, ke mal, kafe, atau bahkan bepergian. Jika itu terjadi, maka penghematan BBM yang diharapkan bisa jauh lebih kecil dari yang dibayangkan.

Dalam perspektif perilaku, fenomena ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Hal ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (Ajzen), yang melihat bahwa perilaku tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh niat, kebiasaan, dan persepsi individu atas apa yang dianggap wajar. Kebijakan WFH mungkin mengubah aturan kerja, tetapi belum tentu langsung mengubah preferensi mobilitas sehari-hari.

Artinya, tanpa perubahan insentif dan kebiasaan sehari-hari, pengurangan perjalanan ke kantor bisa saja digantikan oleh aktivitas lain. Dalam konteks ini, penghematan energi tidak otomatis terjadi, ia bergantung pada apakah perilaku benar-benar berubah, atau hanya berpindah bentuk secara lebih halus.

Lebih jauh lagi, ada satu pertanyaan yang jarang disentuh: bagaimana dengan sektor swasta?

Pemerintah memang mendorong sektor swasta untuk ikut menerapkan WFH. Namun, berbeda dengan ASN, sektor swasta tidak berada dalam garis komando yang sama. Banyak industri, terutama manufaktur, logistik, ritel, dan layanan, tidak memiliki fleksibilitas yang sama. Artinya, jika sebagian besar pekerja tetap bekerja dari kantor atau lapangan, maka efek penghematan energi secara nasional bisa menjadi terbatas.

Di titik ini, muncul isu keadilan yang lebih luas. Jika ASN mendapatkan fleksibilitas (dan potensi penghematan biaya transportasi), sementara pekerja swasta tetap menghadapi mobilitas harian yang sama, maka kebijakan ini berisiko menciptakan persepsi ketimpangan, bukan hanya soal kerja, tetapi juga soal siapa yang “diuntungkan” dari kebijakan publik.

Secara teknis pun, target penghematan tidak sederhana. Untuk mencapai angka Rp 6,2 triliun, penurunan konsumsi BBM harus cukup signifikan. Sementara pada saat yang sama, tidak semua ASN bisa WFH, terutama mereka yang bekerja di sektor layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Artinya, basis perubahan mobilitas sebenarnya lebih terbatas dari yang sering dibayangkan.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan. ASN diminta tetap responsif, perangkat digital diaktifkan, bahkan ada wacana pemantauan berbasis sistem. Ini penting untuk menjaga disiplin. Tapi di titik tertentu, muncul pertanyaan lain: apakah ini benar-benar fleksibilitas kerja, atau sekadar memindahkan kantor ke dalam ponsel?

Bandingkan dengan negara lain: mereka tidak terlalu sibuk mengawasi perilaku individu secara detail, tetapi lebih fokus pada desain kebijakan yang sederhana dan berdampak langsung, melalui harga energi, subsidi yang tepat sasaran, atau pengendalian konsumsi secara sistemik.

Indonesia memilih pendekatan yang lebih halus: mengubah budaya kerja. Masalahnya, perubahan budaya adalah hal yang paling sulit diukur.

Maka mungkin cara paling adil melihat kebijakan ini bukan dengan langsung mendukung atau menolak, tetapi dengan menggeser pertanyaan: bukan “WFH ini baik atau tidak”, melainkan “bagaimana kita tahu ini benar-benar berhasil?”

Ada tiga hal sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, membuka metodologi perhitungan penghematan. Angka Rp 6,2 triliun seharusnya bukan sekadar angka konferensi pers, tetapi komitmen yang bisa diuji publik.

Kedua, menampilkan data realisasi secara berkala, apakah konsumsi BBM benar-benar turun, atau hanya berpindah pola. Ketiga, memastikan kualitas layanan publik tidak ikut menurun. Karena bagi masyarakat, efisiensi bukan hanya soal energi, tetapi juga soal waktu dan kemudahan mengakses layanan.

WFH ASN adalah ide yang menarik. Ia mencoba menjawab tantangan energi tanpa harus menaikkan harga atau memotong subsidi secara drastis. Tapi justru karena itu, risikonya juga lebih halus: terlihat berjalan, tetapi dampaknya tidak pernah benar-benar jelas.

Dan mungkin di titik ini, kita perlu jujur: jika Jumat mulai terasa seperti “TGIF versi birokrasi”, maka yang perlu dijaga bukan hanya semangat efisiensi, tetapi juga disiplin bahwa ini tetap hari kerja, bukan sekadar jeda yang dipindahkan.

Kalau ini hanya kebijakan darurat, ukur dengan jujur. Tapi kalau ini ingin menjadi budaya kerja baru, maka yang perlu dihemat bukan hanya BBM, melainkan juga ilusi bahwa perubahan bisa berjalan tanpa desain yang sungguh-sungguh.

Tag: #pertanyaan #lama #tentang #efisiensi #energi