Inflasi Pengamat atau Defisit Toleransi Kritik?

PERNYATAAN Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait apa yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat” muncul dalam konteks respons pemerintah terhadap meningkatnya kritik publik atas sejumlah isu kebijakan ekonomi dan sosial.

Dalam beberapa kesempatan komunikasi resmi dan pernyataan kepada media, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan situasi di mana terlalu banyak pihak dianggap memberikan komentar, analisis, atau kritik terhadap kebijakan pemerintah tanpa basis yang dinilai memadai oleh otoritas.

Konteks kemunculan pernyataan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-ekonomi yang tengah berlangsung—mulai dari perdebatan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok, efektivitas distribusi bantuan sosial, hingga perbedaan angka dan interpretasi data antara pemerintah dan sejumlah lembaga independen.

Di tengah situasi tersebut, ruang publik dipenuhi oleh berbagai bentuk respons: dari analisis akademik, kritik masyarakat sipil, hingga opini warga biasa yang terdampak langsung oleh kebijakan.

Baca juga: Kritik Saiful Mujani Tak Perlu Ditakuti

Lalu, pertanyaannya kemudian bergeser: apakah yang sedang terjadi benar-benar ledakan pengamat yang tidak kredibel, atau justru ketidaknyamanan negara menghadapi kritik yang semakin berlapis, beragam, dan dalam banyak kasus, berbasis rasionalitas yang tidak bisa begitu saja disangkal?

Rasionalitas Kritik dan Problem Generalisasi

Menggeneralisasi kritik publik sebagai bagian dari “inflasi pengamat” berisiko menutup kompleksitas yang justru menjadi ciri utama masyarakat kontemporer.

Kritik terhadap pemerintah hari ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia sering kali berakar pada pengalaman sosial yang konkret, pembacaan atas data, serta keterlibatan langsung dalam problem yang dikritik.

Dalam sejumlah isu kebijakan—seperti dinamika harga kebutuhan pokok, ketepatan sasaran bantuan sosial, hingga efektivitas program ekonomi—kita menyaksikan munculnya beragam sumber pengetahuan.

Data pemerintah memang hadir sebagai rujukan resmi. Namun di saat yang sama, terdapat data alternatif yang diproduksi oleh akademisi, lembaga riset independen, maupun masyarakat sipil.

Perbedaan di antara keduanya seharusnya tidak dipahami sebagai deviasi, melainkan sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan itu sendiri.

Dalam tradisi sosiologi pengetahuan, tidak ada data yang sepenuhnya bebas dari konteks. Setiap klaim kebenaran selalu berkelindan dengan perspektif, metode, dan kepentingan tertentu.

Di titik ini, problem utama dari istilah “inflasi pengamat” menjadi jelas: ia mereduksi seluruh spektrum kritik ke dalam satu kategori yang seragam.

Kritik berbasis analisis mendalam disamakan dengan opini yang reaktif. Akibatnya, alih-alih memperjelas kualitas diskursus, istilah ini justru mengaburkannya.

Lebih jauh, pelabelan semacam ini berpotensi menciptakan eksklusi simbolik dalam ruang publik.

Mereka yang tidak berada dalam lingkar otoritas formal dapat dengan mudah diposisikan sebagai “tidak sah” untuk berbicara. Padahal, justru dari pinggiran inilah sering muncul perspektif yang mampu menantang asumsi dominan.

Baca juga: Antrean Haji, War Ticket dan Jebakan Keuangan Haji

Jika merujuk pada kerangka Jurgen Habermas (1992) dalam Between Facts and Norms, demokrasi tidak dapat direduksi semata pada prosedur elektoral.

Ia menuntut keberadaan ruang deliberatif yang hidup—ruang di mana warga dapat berargumentasi secara terbuka, setara, dan rasional.

Dalam konteks ini, legitimasi tidak ditentukan oleh posisi formal atau otoritas institusional, melainkan oleh kekuatan argumen yang mampu bertahan dalam uji publik.

Dari perspektif tersebut, keberagaman kritik, termasuk yang berseberangan dengan narasi resmi pemerintah, bukanlah gangguan terhadap stabilitas politik. Sebaliknya, ia merupakan prasyarat bagi berfungsinya demokrasi itu sendiri.

Kritik memungkinkan terjadinya koreksi, membuka ruang negosiasi makna, dan pada akhirnya mendorong terbentuknya keputusan yang lebih reflektif serta responsif terhadap realitas sosial.

Dalam kerangka ini, apa yang disebut sebagai “inflasi pengamat” justru dapat dibaca secara berbeda: bukan sebagai gejala kemunduran diskursus, melainkan sebagai indikasi bahwa ruang publik masih bekerja.

Kehadiran berbagai suara menunjukkan adanya dinamika, ketegangan, dan partisipasi warga dalam urusan bersama—sesuatu yang justru esensial dalam demokrasi deliberatif.

Respons Negara dan Tantangan Mengelola Kritik 

Persoalan menjadi krusial ketika negara merespons dinamika tersebut secara defensif. Ketika kritik—bahkan yang disertai basis data dan argumen rasional—dengan cepat didelegitimasi sebagai “tidak valid”, maka yang terjadi bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan penyempitan ruang deliberatif itu sendiri.

Dalam situasi demikian, negara berisiko menempatkan dirinya sebagai otoritas tunggal kebenaran.

Padahal, dalam kerangka demokrasi deliberatif, klaim kebenaran semacam itu justru kontraproduktif.

Baca juga: Kritik Saiful Mujani Cermin Demokrasi yang Pincang

Legitimasi tidak dibangun melalui penegasan sepihak, melainkan melalui keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan untuk diuji secara publik.

Oleh karena itu, refleksi yang perlu diajukan bukanlah tentang bagaimana mengurangi jumlah “pengamat”, melainkan bagaimana mengelola pluralitas pengetahuan yang hadir di ruang publik.

Pemerintah perlu lebih cermat membedakan antara kritik yang problematik dan kritik yang substantif.

Generalisasi melalui label seperti “inflasi pengamat” hanya akan mereduksi kompleksitas sekaligus melemahkan kualitas dialog.

Lebih jauh, kritik seharusnya dipahami sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas.

Respons yang berbasis argumentasi, keterbukaan data, serta pengakuan atas keterbatasan kebijakan justru dapat memperkuat kepercayaan publik.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan terletak pada banyaknya suara, melainkan pada bagaimana suara-suara tersebut diperlakukan.

Demokrasi tidak melemah karena kritik yang melimpah, tetapi karena kegagalan untuk mengelola kritik tersebut menjadi bagian dari proses kolektif.

Dalam konteks ini, istilah “inflasi pengamat” lebih tepat dibaca sebagai cerminan dari defisit toleransi terhadap kritik yang beragam, ketimbang sebagai diagnosis yang akurat atas kondisi ruang publik.

Tag:  #inflasi #pengamat #atau #defisit #toleransi #kritik