Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Tidak Memerlukan Penjelasan Politik

ADA kecenderungan yang makin menguat dalam politik kita: setiap harga naik, negara segera dipanggil ke panggung, diminta menjelaskan, diminta menenangkan, diminta seolah-olah menjadi penanggung jawab langsung atas setiap getaran pasar.

Dari kecenderungan inilah lahir tuntutan agar pemerintah memberi penjelasan atas kenaikan harga BBM non-subsidi.

Sekilas tuntutan itu terdengar wajar, bahkan simpatik. Namun, jika dibedah lebih jernih, tuntutan semacam itu justru memperlihatkan satu kekeliruan mendasar: kegagalan membedakan antara kebijakan yang ditentukan negara dan harga yang memang dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.

Di sinilah persoalannya menjadi penting. BBM non-subsidi ada justru karena negara memilih untuk tidak memperlakukan semua komoditas energi sebagai barang yang harus dijaga tetap nyaman secara politik.

Negara menetapkan kerangka, formula, dan batas regulasinya, lalu membiarkan harga bergerak mengikuti perubahan parameter ekonomi.

Baca juga: Puan Minta Pemerintah Beri Penjelasan Kenapa Harga BBM Nonsubsidi Naik

Maka, ketika harga BBM non-subsidi naik, sesungguhnya yang sedang bekerja bukan keputusan politik harian, melainkan konsekuensi dari sistem yang sejak awal memang dirancang untuk tidak bergantung pada pidato, konferensi pers, atau kegelisahan elite.

Menuntut penjelasan setiap kali harga naik adalah cara paling halus untuk menolak logika non-subsidi sambil pura-pura menerimanya.

Dalam tata kelola yang waras, pemerintah wajib menjelaskan aturan main, bukan membacakan ulang akibat dari aturan itu setiap kali hasilnya terasa tidak menyenangkan.

Kalau formula harga BBM non-subsidi sudah jelas—berbasis harga acuan internasional, kurs, biaya distribusi, dan margin—maka sesungguhnya penjelasan telah selesai pada saat mekanisme itu diumumkan.

Setelah itu, perubahan harga bukan lagi peristiwa politik, melainkan peristiwa ekonomi.

Kita tidak pernah menuntut negara menjelaskan mengapa harga emas naik setiap hari. Kita tidak meminta pemerintah memberi alasan resmi ketika kurs rupiah bergerak, atau saat harga komoditas global melonjak.

Sebab kita paham bahwa dalam ruang pasar, yang berubah adalah angka, bukan prinsip.

Anehnya, ketika menyangkut BBM non-subsidi, sebagian orang tiba-tiba ingin negara kembali berdiri di depan mikrofon, seolah-olah pasar baru sah bekerja setelah memperoleh restu retoris dari pemerintah.

Ini bukan tuntutan transparansi. Ini sesungguhnya gejala ketidakikhlasan menerima disiplin pasar.

Populisme yang Menyamar sebagai Kepedulian

Di titik inilah populisme bekerja dengan wajah yang tampak sopan. Ia tidak terang-terangan menolak pasar, tetapi diam-diam menolak seluruh konsekuensinya. Ia menerima istilah non-subsidi sebagai konsep, tetapi menolak fluktuasi sebagai kenyataan.

Baca juga: Bagaimana Nasib SPPG Dalam Penyesuaian Program MBG?

Akibatnya, setiap kenaikan harga selalu dicari kambing hitam politiknya, padahal yang bergerak bisa saja bukan kehendak pemerintah, melainkan variabel-variabel yang memang menjadi dasar pembentukan harga itu sendiri.

Bahaya dari cara berpikir ini tidak kecil. Jika pemerintah terus dipaksa menjelaskan setiap kenaikan BBM non-subsidi, maka batas antara barang publik yang dibiayai negara dan barang pasar yang dilepas ke mekanisme ekonomi akan makin kabur.

Publik akan dibiasakan melihat semua gejolak harga sebagai kegagalan pemerintah, bukan sebagai konsekuensi dari rezim kebijakan yang sudah dipilih.

Dari sinilah lahir ilusi bahwa negara harus selalu hadir sebagai bantalan psikologis bagi setiap ketidaknyamanan pasar.

Padahal negara yang sehat bukan negara yang selalu menenangkan, melainkan negara yang konsisten pada desain kebijakannya.

Lebih jauh lagi, kegemaran meminta penjelasan rutin atas setiap kenaikan harga akan menyeret pemerintah ke dalam jebakan komunikasi reaktif.

Energi pejabat habis untuk merespons normalitas seolah-olah krisis, sementara publik makin dimanjakan oleh ekspektasi bahwa semua hal harus diterangkan secara seremonial.

Lama-kelamaan, kebijakan kehilangan wibawa teknokratiknya dan berubah menjadi panggung penenangan emosional. Ini buruk bagi pendidikan publik, dan lebih buruk lagi bagi disiplin tata kelola.

Yang Wajib Dijelaskan Hanyalah Penyimpangan

Tentu, pemerintah tidak boleh diam dalam semua keadaan. Penjelasan tetap wajib jika terjadi anomali: bila kenaikan harga tampak tak sejalan dengan formula, jika ada perubahan regulasi, bila ada dugaan distorsi distribusi, atau ketika badan usaha mengambil langkah yang tak dapat diterangkan secara rasional.

Baca juga: Setelah Gencatan Senjata AS-Iran Berakhir

Dalam keadaan seperti itu, penjelasan bukan sekadar perlu, melainkan keharusan. Namun itu berbeda sama sekali dari menuntut penjelasan atas setiap kenaikan yang memang lahir dari mekanisme normal.

Karena itu, perdebatan ini semestinya dikembalikan ke titik yang lebih jernih. Pemerintah cukup memastikan bahwa formula harga, basis data, dan kerangka regulasinya terbuka.

Selebihnya, publik harus cukup dewasa untuk memahami bahwa non-subsidi berarti harga tidak tunduk pada selera politik.

Harga boleh naik, boleh turun, dan tidak setiap geraknya memerlukan legitimasi verbal dari negara.

Jika semua kenaikan tetap harus dijelaskan, maka yang sesungguhnya kita inginkan bukan pasar, melainkan sandiwara negara yang terus-menerus diminta tampak berkuasa atas sesuatu yang sejak awal telah dilepaskannya.

Dan dari seluruh kekeliruan dalam polemik ini, mungkin itulah yang paling jujur untuk diakui: kita sering menyebut pasar dengan lantang, tetapi kita gemetar setiap kali pasar benar-benar bekerja.

Tag:  #kenaikan #harga #subsidi #tidak #memerlukan #penjelasan #politik