Politikus Gerindra Jelaskan Warisan Kondisi Paradoks yang Diterima Prabowo

- Politikus Partai Gerindra menjelaskan warisan yang diterima Presiden Prabowo Subianto berupa kondisi paradoks di Indonesia yang kini direspons lewat kebijakan ekspor via satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

"Kita melihat gunung-gunung dibabat dan berubah menjadi danau raksasa, kapal-kapal mengangkut mineral keluar negeri, jutaan hektare tanah menghasilkan kekayaan, angka pertumbuhan diumumkan setiap tahun, gedung-gedung menjulang di kota besar," ujar Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, dalam keterangan persnya, Selasa (26/5/2026).

Azis melihat Indonesia terlalu lama menerima paradoks sebagai kewajaran. Paradoks tercermin dari kondisi ekonomi rakyat.

"Tetapi pada saat yang sama, kita juga melihat petani menjual gabah dengan cemas, nelayan pulang dengan solar mahal, anak-anak muda desa meninggalkan kampung karena pekerjaan tak tersedia, dan kelas menengah hidup dalam ketakutan diam-diam terhadap biaya pendidikan, kesehatan, serta masa depan yang makin mahal," sambungnya.

Baca juga: PT DSI Dinilai Tak Sekedar Monopoli Ekspor SDA Indonesia

Azis mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia memang bergerak.

Dia menyebut, selama ini pemerintah membangun jalan, tetapi terlalu lambat membangun kedaulatan industri.

Lalu, kata Azis, Indonesia juga kerap mengekspor kekayaan alam, tetapi terlalu lama mengimpor nilai tambah.

"Di banyak daerah, ironi itu terasa sangat nyata. Tanah yang kaya justru melahirkan masyarakat yang miskin. Daerah penghasil batu bara tetap memiliki sekolah rusak. Kawasan tambang strategis masih menyisakan desa dengan air keruh dan jalan berlubang. Sawit tumbuh luas, tetapi buruhnya hidup pas-pasan. Negeri maritim terbesar di dunia masih membuat nelayannya bertarung dengan pasar brutal dan harga yang tidak adil," jelas Azis.

Maka dari itu, Azis menyampaikan, kekayaan Indonesia terus bocor mengalir keluar, sedangkan rakyat hanya menerima sisa manfaatnya saja.

"Kita seperti bangsa yang perlahan terbiasa melihat kekayaan mengalir keluar, sementara rakyat hanya menerima sisa-sisa manfaatnya. Seolah hak rakyat hanyalah bersabar sambil mendengar janji bahwa pertumbuhan suatu hari nanti akan menetes ke bawah. Warisan itulah yang diterima Prabowo Subianto," katanya.

"Bukan sekadar APBN. Bukan hanya utang negara. Bukan hanya defisit fiskal. Yang diwarisi adalah sebuah kultur ekonomi, cara berpikir negara, cara birokrasi bekerja, cara elite membaca pembangunan, dan cara kekayaan nasional didistibusikan," lanjut Azis.

Baca juga: Mengapa Luke Thomas Mahony Ditunjuk Jadi Dirut PT DSI?

Azis mengungkapkan, selama dua dasawarsa lebih, ekonomi Indonesia tumbuh dalam pola yang cenderung sama, yakni sumber daya diekstraksi, investasi diperbesar, konsumsi dijaga, impor bahan pangan dibiarkan menopang kebutuhan domestik, lalu negara sibuk memastikan stabilitas agar mesin tetap berjalan.

Dia mengakui bahwa model ini tidak sepenuhnya salah. Sebab, model tersebut berhasil menjaga Indonesia tetap berdiri ketika banyak negara kesulitan diterpa krisis global.

Hanya saja, lama-kelamaan, Azis menyadari stabilitas ternyata tidak cukup untuk mengurai ketimpangan dalam pemanfaatan ekonomi.

Pasalnya, rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan semata, melainkan rasa keadilan.

"Apa arti negeri kaya nikel bila anak muda di sekitar tambang tetap sulit bekerja layak? Apa arti surplus komoditas bila petani takut harga panen jatuh? Apa arti pertumbuhan ekonomi bila rumah-rumah kecil di desa masih merasa masa depan anaknya harus dicari jauh dari tanah kelahirannya sendiri?" tutur Azis.

Baca juga: MPR Minta Pemerintah Yakinkan Pengusaha soal Manfaat Pembentukan PT DSI

Lebih jauh, Azis menyebut keberanian Prabowo bukan semata ingin mengubah program pembangunan.

Dia melihat, yang sedang dicoba disentuh oleh Prabowo adalah fondasi psikologis dan struktur lama ekonomi Indonesia, yakni keyakinan bahwa Indonesia tidak boleh terus hidup sebagai pemasok bahan mentah dunia, sedangkan rakyatnya menanggung biaya sosial yang panjang.

Oleh karena itu, kata Azis, pemerintah mulai berbicara dan fokus bekerja mewujudkan hilirisasi, swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), industrialisasi nasional, Koperasi Desa Merah Putih, penguatan pertahanan ekonomi, dan keberpihakan pada produksi dalam negeri.

"Bahwa anak-anak miskin bukan sekadar penerima belas kasihan negara, melainkan manusia yang harus dipastikan tumbuh sehat, cerdas, dan kuat agar bangsa ini tidak terus mewariskan ketimpangan lintas generasi," katanya.

Baca juga: Eks Direktur Vale Jadi Dirut DSI, Jaringan Global Disorot

Sementara itu, Azis mengatakan, perubahan besar selalu dibayangi dan diusik oleh keraguan, sinisme, dan perlawanan.

Sebab, selama puluhan tahun, terlalu banyak kepentingan tumbuh nyaman di atas pola lama.

Dia mengatakan, selalu ada kelompok yang lebih senang Indonesia tetap menjadi pasar besar dan pemasok bahan mentah, ketimbang menjadi negara industri kuat yang berdiri di atas kakinya sendiri.

"Indonesia hari ini mulai sampai pada kesadaran serupa, bahwa tidak masuk akal negeri sekaya ini terus membiarkan rakyatnya hidup dalam kecemasan ekonomi dari generasi ke generasi. Maka inti perubahan arah ekonomi hari ini sebenarnya sederhana, tetapi mendasar: kekayaan nasional harus kembali terasa sebagai milik rakyat Indonesia sendiri," imbuh Azis.

Kekayaan negara bocor disorot Prabowo, BUMN ekspor dibentuk

Presiden RI Prabowo Subianto tidak ingin kekayaan alam Indonesia terus keluar tanpa pengawasan dan kendali negara.

Walhasil, pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

BUMN khusus ekspor pun dibentuk, diberi nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Setiap pemimpin yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus keluar tanpa pengawasan, tanpa kendali,” ujar Prabowo dalam penyampaian KEM PPKF 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Ke depannya, PT DSI akan menekan praktik underinvoicing dan mispricing komoditas ekspor sumber daya alam Indonesia.

Underinvoicing adalah kecurangan ekspor atau impor lewat pencantuman nilai barang dalam faktur lebih rendah ketimbang transaksi sebenarnya.

Mispricing sendiri ialah harga pasar suatu aset atau komoditas menyimpang dari nilai intrinsik atau nilai fundamentalnya.

Tag:  #politikus #gerindra #jelaskan #warisan #kondisi #paradoks #yang #diterima #prabowo