Kritik Dino, Respons Teddy, dan Problem Komunikasi Kekuasaan

RESPONS Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terhadap kritik Dino Patti Djalal tentang intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menarik dibaca bukan semata sebagai klarifikasi, melainkan sebagai gejala komunikasi politik kekuasaan.

Umpan balik Teddy tidak hadir di ruang hampa. Ia muncul ketika publik mulai mempertanyakan biaya, urgensi, frekuensi, dan manfaat konkret dari mobilitas diplomatik seorang kepala negara.

Di sisi lain, Dino sejatinya tidak sedang mempersoalkan hak Presiden untuk melakukan diplomasi.

Presiden tentu boleh, bahkan dalam banyak situasi wajib, hadir di panggung internasional.

Yang ia persoalkan adalah proporsi: kapan perjalanan itu sungguh perlu, kapan cukup melalui telepon atau konferensi video, kapan forum multilateral bisa dimaksimalkan untuk beberapa pertemuan bilateral sekaligus, dan kapan sebagian misi dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri.

Dengan kata lain, kritik Dino bergerak pada wilayah tata kelola, bukan sekadar selera politik.

Bahasa (Ke)kuasa(an)

Teddy menjawab dengan pola yang secara retoris cukup terukur.

Ia membuka dengan apresiasi, menyebut masukan Dino cermat dan terstruktur, lalu masuk ke klarifikasi biaya, jumlah rombongan, jadwal, dinamika geopolitik, hingga daftar capaian diplomasi.

Ditilik dari permukaan, ini terlihat sebagai respons rasional. 

Dibaca lebih teliti, jawaban itu juga mengandung mekanisme pembingkaian: kritik tentang akuntabilitas dibelokkan menjadi narasi kerja keras; pertanyaan tentang efisiensi dijawab dengan daftar hasil; dan kegelisahan publik tentang anggaran diserap ke dalam klaim moral bahwa sebagian biaya ditanggung pribadi Presiden.

Baca juga: Penyederhanaan Partai, Untuk Siapa?

Di sinilah teori komunikasi politik relevan menjelaskannya. Habermas (1989) pernah merumuskan ruang publik sebagai wilayah ketika warga privat berhimpun sebagai publik untuk membicarakan urusan bersama.

Dalam pengertian itu, kritik Dino mestinya dibaca sebagai bagian dari percakapan demokratis, bukan gangguan terhadap kerja negara.

Kritik bukan kabut yang mengaburkan fakta, kritik justru cara warga meminta seperangkat fakta dibentang meja publik.

Masalahnya, salah satu frasa Teddy—“jangan mengaburkan fakta dari mereka yang sedang bekerja”—dapat dibaca sebagai bahasa kuasa yang halus.

Kalimat itu tidak kasar, tetapi menyimpan asumsi bahwa kritik berisiko mengganggu narasi keberhasilan.

Padahal dalam demokrasi, kerja pemerintah tidak boleh hanya diminta dipercaya; ia harus dapat diperiksa.

Negara bukan panggung tunggal tempat pemerintah berbicara dan warga bertepuk tangan.

Negara adalah ruang bersama tempat klaim kekuasaan harus diuji oleh pertanyaan publik.

Lebih problematis lagi ketika Teddy menyentil Dino sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang “hanya” menjabat sekitar tiga bulan.

Secara taktis, kalimat ini efektif untuk melemahkan otoritas pengkritik. Namun secara etis tidak perlu.

Ada nuansa “ad hominem” di situ. Dalam tradisi ilmiah, yang diuji adalah argumen, bukan masa jabatan pembicara.

Di titik ini, Bourdieu (1991) secara cermat mengingatkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga arena perebutan pengakuan atas otoritas.

Dalam kasus ini, Teddy tidak hanya menjelaskan posisi pemerintah, melainkan juga sedang menata ulang siapa yang dianggap “sah” berbicara tentang diplomasi.

Itulah yang membuat respons tersebut penting dibedah, bukan karena ia salah seluruhnya, melainkan karena ia menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui diksi yang tampak wajar.

Diplomasi Terukur

Selanjutnya, klaim bahwa Presiden menanggung kelebihan biaya perjalanan dengan dana pribadi terdengar simpatik.

Tetapi dari perspektif administrasi negara, jawaban itu belum menyelesaikan persoalan.

Baca juga: Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Urusan kedinasan kepala negara bukan perkara kemurahan hati personal. Ia menyangkut prosedur, pos anggaran, audit, standar etik, dan akuntabilitas kelembagaan.

Negara modern tidak boleh bergantung pada dompet pejabat, betapa pun kuat citra moral yang ingin dibangun dari sana.

Kalau benar ada biaya pribadi dalam perjalanan kenegaraan, pertanyaan lanjutannya justru harus lebih terang: biaya apa yang dibayar negara, biaya apa yang dibayar pribadi, bagaimana mekanisme pencatatannya, dan siapa yang mengauditnya?

Tanpa jawaban itu, klaim “dibayar pribadi” berpotensi menjadi retorika populis: menenangkan publik secara emosional, tetapi menghadirkan kontroversi secara institusional.

Begitu juga soal rombongan. Teddy menyebut rombongan Presiden kini lebih ramping, sekitar 50 sampai 60 orang, dibanding masa sebelumnya yang bisa lebih dari 120 orang.

Data ini relevan, tetapi cenderung menyesatkan. Efisiensi tidak cukup dibuktikan dengan mengatakan “lebih sedikit dari dulu”.

Efisiensi harus diuji dari kebutuhan aktual: siapa saja yang ikut, apa fungsi masing-masing, mengapa harus hadir fisik, dan apa hasil yang dapat ditautkan langsung dengan kehadiran mereka.

Daftar capaian diplomasi yang disampaikan Teddy—BRICS, investasi, alat pertahanan, haji, Palestina, pembebasan WNI—tentu tidak boleh diabaikan.

Pemerintah berhak menjelaskan hasil kerjanya. Namun, dalam tradisi kebijakan publik, capaian tidak cukup dinyatakan. Ia harus diukur.

Berapa komitmen investasi yang sudah terealisasi? Berapa yang masih berupa janji? Apa indikator keberhasilan diplomasi Palestina?

Apa hubungan kausal antara kunjungan Presiden dan hasil yang diklaim? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena tanpa ukuran, diplomasi mudah berubah menjadi katalog keberhasilan.

Baca juga: Orang Suci Saja Tak Cukup

Gramsci (1971) pernah melihat hegemoni sebagai kemampuan kekuasaan memperoleh persetujuan, bukan hanya melalui paksaan, tetapi melalui pembentukan nalar umum.

Dalam konteks ini, narasi “Presiden sedang bekerja keras untuk bangsa” adalah upaya membangun persetujuan publik. Narasi itu tidak otomatis salah.

Tetapi ia menjadi problematis bila dipakai untuk meredam pertanyaan tentang biaya, prioritas, dan transparansi.

Dino pun tidak harus dianggap sepenuhnya benar. Perbandingan dengan pemimpin negara lain perlu konteks.

Diplomasi Indonesia memiliki medan, kebutuhan, dan kalkulasi geopolitik sendiri. Akan tetapi, inti kritiknya tetap sah: dalam situasi ekonomi rakyat yang belum ringan, simbol mobilitas kekuasaan selalu layak diuji.

Apalagi ketika perjalanan presiden melibatkan biaya publik, protokol besar, dan klaim manfaat yang belum seluruhnya dapat diverifikasi.

Maka, respons ideal pemerintah seharusnya bukan sekadar video klarifikasi, melainkan laporan diplomasi yang rutin dan terbuka: tujuan kunjungan, komposisi delegasi, estimasi biaya, agenda utama, capaian, tindak lanjut, dan status realisasi.

Dengan begitu, publik tidak dipaksa memilih antara percaya atau curiga.

Baca juga: Piring Anak, Gengsi Presiden

Akhirulkalam, Teddy benar: diplomasi harus dilihat dari hasil. Tetapi dalam demokrasi, hasil tidak boleh berdiri tanpa prosedur.

Kerja negara tidak cukup tampak sibuk; ia harus tampak masuk akal, hemat, terukur, dan dapat diaudit.

Di sanalah kritik Dino menemukan relevansinya. Bukan sebagai serangan kepada Presiden, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuasaan yang sehat mestinya terbuka terhadap pertanyaan, kritik dan ingatan.

Tag:  #kritik #dino #respons #teddy #problem #komunikasi #kekuasaan