Bali Dikebut Benahi Infrastruktur, Macet hingga Abrasi Jadi Sorotan

- JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mempercepat pembenahan infrastruktur di Bali, menyasar persoalan transportasi hingga tekanan lingkungan yang kian terasa dalam beberapa waktu terakhir.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga daya saing pariwisata sekaligus menjawab persoalan klasik yang kembali mencuat, terutama kemacetan parah saat arus mudik Lebaran 2026 yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.

Di sisi lain, abrasi pantai dan banjir akibat curah hujan tinggi juga menjadi tantangan serius karena kapasitas infrastruktur yang belum memadai.

Water Taxi dan Pelabuhan, Strategi Urai Kemacetan

Sebagai langkah awal, pemerintah menyiapkan layanan water taxi sebagai moda transportasi alternatif di Bali. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut proyek ini membutuhkan investasi awal sekitar Rp 1,21 triliun.

“Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk komponen investasi awal adalah sebesar Rp 1,21 triliun, dan untuk menjamin keselamatan di perairan yang tergolong ekstrem dibutuhkan penahan gelombang atau breakwater,” ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Water taxi dirancang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan wisata Canggu yang selama ini rawan macet. Jika perjalanan darat memakan waktu satu hingga dua jam, moda laut ini ditargetkan memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 30 menit.

“Dengan water taxi, waktu tempuh dari bandara ke Canggu diharapkan maksimal 30 menit,” kata Dudy.

Proyek ini ditargetkan berjalan pada Januari 2026 hingga Juli 2027, dengan PT ASDP Indonesia Ferry tengah menyusun studi Detail Engineering Design (DED).

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara untuk mengurangi beban lintas Ketapang–Gilimanuk sekaligus memperluas akses wilayah utara. Pengembangan mencakup penambahan Dermaga 1 sepanjang 92 meter untuk kapal kargo dan Dermaga 2 sepanjang 60 meter untuk fungsi multipurpose.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi kepadatan di lintas Ketapang–Gilimanuk. Dudy menegaskan, kapasitas saat ini tidak lagi memadai untuk menampung kendaraan berat dan kecil secara bersamaan.

“Kita tidak bisa lagi menyatukan kendaraan berat dan kecil, karena kapasitas pelabuhan maupun jalan sudah tidak memadai,” ujarnya.

Sebagai solusi, pemerintah akan menambah dermaga di Ketapang, menyiapkan pelabuhan alternatif di Gilimanuk, serta menyediakan buffer zone untuk menampung kendaraan.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan, pembenahan harus dipercepat agar masalah berulang ini tidak terus terjadi.

“Ketapang–Gilimanuk harus kita urai. Ini harus didukung juga oleh Bina Marga karena akses jalan ke pelabuhan pasti berkaitan,” kata Lasarus.

Abrasi dan Banjir, Tekanan Lingkungan Kian Menguat

Tribun Bali Banjir di Bali membuat banyak wisatawan yang membatalkan kunjungannya ke Bali.

Namun demikian, persoalan Bali tidak berhenti pada transportasi. Tekanan lingkungan seperti abrasi pantai dan banjir juga menjadi fokus penanganan pemerintah.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebut kebutuhan anggaran penanganan abrasi di Bali mencapai Rp 4 triliun.

“Dari total 215,82 kilometer garis pantai kritis, baru sekitar 115 kilometer yang tertangani. Sisanya masih membutuhkan penanganan,” ujar Diana.

Penanganan dilakukan melalui Bali Beach Conservation Project di sejumlah titik seperti Pantai Candidasa serta kawasan Kuta, Legian, dan Seminyak. Ia menekankan pentingnya pendekatan terpadu agar penanganan tidak dilakukan secara parsial.

“Jangan sampai ada lagi penanganan pantai yang dilakukan sendiri-sendiri oleh hotel, karena pantai harus tetap menjadi ruang bersama,” tegasnya.

Selain abrasi, banjir juga menjadi perhatian serius. Diana menjelaskan, curah hujan ekstrem membuat debit air melampaui kapasitas sungai.

“Debit banjir bisa mencapai 239.974 meter kubik per detik, sementara kapasitas sungai hanya sekitar 220 meter kubik per detik,” jelasnya.

Dampaknya, banjir kerap terjadi di sejumlah titik seperti Tukad Badung, Jalan Ratna, hingga underpass Dewa Ruci. Pemerintah telah melakukan penanganan darurat di 37 titik serta menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur di Denpasar, Jembrana, dan Buleleng.

“Kita bergerak dalam tiga lapis, yaitu penanganan darurat, penyusunan master plan, dan pembangunan prasarana permanen,” kata Diana.

Menutup upaya tersebut, DPR kembali menekankan pentingnya percepatan dan sinergi lintas kementerian dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur Bali.

“Persoalan infrastruktur di Bali ini harus segera diselesaikan. Ketapang–Gilimanuk harus kita urai, karena ini sudah menjadi masalah berulang,” ujar Lasarus.

Ia menambahkan, koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kunci di tengah keterbatasan anggaran.

“Tapi ini mesti didukung dari teman-teman Bina Marga. Jalan akses nanti ke pelabuhan-pelabuhan yang akan dibangun itu pasti berhubungan,” kata Lasarus.

“Kalau dulu anggaran kita masih mendekati Rp 100 triliun sih enggak perlu minta ya. Tapi dengan kondisi sekarang memang harus sinergisitas antara PU dan kementerian perhubungan,” pungkasnya.

Tag: #bali #dikebut #benahi #infrastruktur #macet #hingga #abrasi #jadi #sorotan