Wanti-wanti Ekonom ke OJK: Agar Kredit ke Program Negara Aman, Governance Jadi Kunci

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berupaya mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan ke program prioritas pemerintah melalui peraturan terkait rencana bisnis bank (RBB).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan tersebut berisiko menggerus kepercayaan dunia usaha, termasuk perbankan, terhadap pemerintah.

"Ini yang saya pikir perlu hati-hati. Karena kan pelaku swasta ini juga melihat bagaimana governance daripada kebijakan," ujarnya saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan, kebijakan yang terkesan mengarahkan bank untuk membiayai program tertentu pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi adanya intervensi dalam aktivitas bisnis sektor keuangan.

Baca juga: Bos OJK Pamer Bukti Pasar Saham RI Makin Transparan, Percaya Diri Bersaing di Level Global

Persepsi tersebut, kata Faisal, dapat meningkatkan risiko dan memengaruhi penilaian pelaku usaha terhadap kualitas tata kelola kebijakan.

"Kalau kemudian OJK memberikan alasan itu (mendorong membiayai program prioritas), khawatirnya nanti dipersepsikan bahwa ini akan ada campur tangan ya yang kemudian meningkatkan risiko termasuk di antaranya perbankan," ucapnya.

Menurutnya, saat ini kepercayaan dunia usaha menjadi faktor krusial di tengah berbagai dinamika ekonomi. Karena itu, kebijakan yang berpotensi mengikis kepercayaan sebaiknya dihindari pemerintah.

Alih-alih mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan ke program prioritas, pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih tepat.

Salah satunya dengan memastikan program-program tersebut memiliki fundamental yang kuat, baik dari sisi model bisnis, profitabilitas, maupun tata kelola.

"Jadi saya pikir justru arahan seperti itu yang perlu dihindari. Karena khawatirnya justru malah mengikis kepercayaan. Kalaupun itu nanti dilakukan, paling tidak tidak keluar sebagai satu statement untuk mendukung program prioritas pemerintah," tegasnya.

Faisal juga menyoroti implikasi kebijakan tersebut terhadap sektor perbankan, khususnya bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dalam skema pembiayaan program tertentu, seperti Koperasi Merah Putih, perbankan disebut menjadi pihak yang pertama menanggung risiko.

"Sebetulnya kalau bisnis modelnya cukup bagus, profitabilitasnya baik, governance-nya baik, itu sebetulnya kan nggak ada masalah. Yang jadi sorotan bagaimana governance daripada program prioritas termasuk Koperasi Merah Putih. Karena kalau ada apa-apa tentu saja yang kena adalah yang membiayai kan," tuturnya.

Sebelumnya, OJK tengah menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, melalui aturan tersebut OJK akan mendorong perbankan agar lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah.

Nantinya POJK tersebut akan diarahkan agar perbankan nasional dapat menyalurkan kredit ke program-program strategis pemerintah seperti program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Itu di dalamnya bagaimana kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/6/2026).

Tag:  #wanti #wanti #ekonom #agar #kredit #program #negara #aman #governance #jadi #kunci