Ancaman Fraud Berbasis AI Meningkat, Industri Diminta Perkuat Sistem Pembayaran Digital

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia turut diiringi meningkatnya ancaman kejahatan siber terhadap sistem pembayaran digital.

Pelaku industri pun didorong memperkuat ketahanan sistem keamanan transaksi di tengah maraknya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh pelaku fraud.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi pada kuartal I-2026. Jumlah tersebut meningkat 37,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga: Ancaman Siber Melonjak, Perlindungan Data Jadi Prioritas Bisnis

Freepik Ilustrasi kejahatan siber. Ilustrasi penipuan siber.

Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sepanjang 2025 terdapat 5,2 miliar trafik internet yang berpotensi menjadi jalur serangan siber.

Sebanyak 94 persen di antaranya merupakan malware dengan risiko tinggi berkembang menjadi serangan ransomware.

Fraud detection jadi infrastruktur krusial

Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH Budi Gandasoebrata mengatakan, industri keuangan digital saat ini tidak hanya dituntut tumbuh cepat, tetapi juga harus memiliki ketahanan yang kuat terhadap ancaman siber.

Menurut dia, keamanan, ketahanan infrastruktur, dan manajemen risiko menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pembayaran yang sehat dan berkelanjutan.

Baca juga: Transaksi Digital Meningkat, UMKM Perlu Pahami Keamanan Siber

“Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dan dalam konteks tersebut, Fraud Detection System atau FDS saat ini bukan lagi sekadar fitur pendukung, melainkan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2026).

Budi menilai, pemanfaatan AI oleh pelaku kejahatan siber membuat ancaman fraud menjadi semakin kompleks dan sulit dideteksi menggunakan pendekatan konvensional.

dok. SHUTTERSTOCK/Kitinut Jinapuck Ilustrasi viral.

Karena itu, penguatan sistem deteksi fraud dinilai penting untuk menjaga keamanan transaksi digital sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

OJK soroti ancaman transaksi digital

Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tri Herdianto mengatakan, peningkatan penggunaan transaksi digital di Indonesia turut diikuti meningkatnya ancaman fraud dengan metode dan skala yang semakin kompleks.

Baca juga: Risiko Serangan Siber Bayangi Industri Asuransi, OJK Minta Penguatan Tata Kelola

Menurut Tri, penggunaan dompet digital dan QRIS menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan transaksi digital nasional.

“Perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukan peningkatan yang signifikan didorong oleh semakin luasnya penggunaan e-wallet, termasuk QRIS. Peningkatan yang signifikan ini tentu dibarengi dengan ancaman yang makin kompleks, baik dari sisi metode maupun skala,” kata Tri.

Ia menilai kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital saat ini menjadi sangat penting.

“Kita harus memahami bahwa fraud resilience bukan lagi sekadar isu teknis atau teknologi, melainkan pilar utama dalam menjaga trust dari masyarakat dan memastikan keberlanjutan bisnis di sektor jasa keuangan,” ujar dia.

Baca juga: Serangan Siber Menguat, Risiko Besar Intai Pengguna Ponsel

Tri menambahkan, penguatan perlindungan konsumen dan ketahanan terhadap fraud membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan digital.

“Terkait hal tersebut diperlukan kolabarasi dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan digital karena perlindungan konsumen dan ketahanan terhadap fraud merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan,” ucap Tri.

Dorong penguatan shared services

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan, ancaman terhadap platform pembayaran digital saat ini menuntut pendekatan keamanan yang dilakukan secara kolektif.

SHUTTERSTOCK/MONSTER ZTUDIO Ilustrasi transaksi.

Menurut dia, penguatan shared services dan infrastruktur bersama dalam pengelolaan fraud dapat membantu industri meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat keamanan sistem.

Baca juga: Ancaman Siber Meningkat, Security Operations Center Jadi Kunci Ketahanan Bisnis

“Pendekatan shared services ini memungkinkan pelaku industri mengoptimalkan investasi serta memaksimalkan efisiensi operasional,” kata Ario.

Ia mengatakan, struktur keamanan yang terstandarisasi memungkinkan peningkatan kualitas keamanan dan mempercepat respons terhadap insiden siber.

“Dengan struktur yang terstandarisasi, kualitas keamanan dapat ditingkatkan, respons terhadap insiden menjadi lebih cepat, dan risiko sistemik dapat ditekan secara signifikan,” ujar Ario.

Selain itu, model tersebut dinilai memberi ruang bagi pelaku industri untuk tetap fokus pada pengembangan bisnis inti, sementara pengelolaan keamanan dilakukan secara lebih terkoordinasi.

Baca juga: Ancaman Siber, Bagaimana Ketahanan Digital Indonesia?

“Model ini juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap fokus pada pengembangan inti bisnis mereka, sementara fondasi keamanannya dikelola secara lebih profesional dan terkoordinasi,” tutur dia.

AFTECH dan Jalin memperkenalkan sistem Fraud Detection System terintegrasi dengan data lintas ekosistem pembayaran.

Melalui sistem tersebut, setiap interaksi pengguna dapat dipelajari dan dianalisis untuk memperkuat kemampuan deteksi serta mitigasi ancaman siber berbasis AI.

Tag:  #ancaman #fraud #berbasis #meningkat #industri #diminta #perkuat #sistem #pembayaran #digital