Pengangguran Sarjana Masih Tinggi, Dunia Kerja dan Kampus Tak Sinkron

Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia dinilai bukan semata-mata karena minimnya lapangan pekerjaan, melainkan akibat masih lebarnya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha serta industri.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, secara umum struktur angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan SMP, yakni sekitar 53 sampai 54 persen.

"Jika digabung dengan lulusan SMA, porsinya menjadi lebih besar lagi. Di sisi lain, dunia usaha justru membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang spesifik dan sesuai perkembangan industri," katanya kepada Kompas.com, Senin (8/6/2026).

Baca juga: Penutupan Gerai Modern demi Kopdes Dinilai Berisiko Tambah Pengangguran

ANTARA FOTO/Makna Zaezar Pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan di salah satu stan perusahaan pada bursa kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/5/2026). Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat tingkat pengangguran terbuka di provinsi itu pada Februari 2026 mencapai 4,24 persen atau mengalami penurunan sekitar 0,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara jumlah angkatan kerja per Februari 2026 tercatat 22,33 juta orang atau naik 0,45 juta orang dibandingkan dengan Februari 2025.

Menurut Timboel, persoalan utama terletak pada sistem pendidikan tinggi yang selama ini lebih banyak menghasilkan ijazah dibandingkan sertifikasi keterampilan kerja.

"Perguruan tinggi hanya mengeluarkan ijazah. Ijazah itu menunjukkan knowledge atau pengetahuan umum, tetapi tidak memastikan seseorang memiliki skill yang dibutuhkan dunia usaha dan industri," ujarnya.

Ia menilai fakta masih adanya lebih dari satu juta lulusan perguruan tinggi yang menganggur menjadi bukti bahwa lulusan belum sepenuhnya siap memasuki pasar kerja.

Magang nasional efektif

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui program magang nasional.

Baca juga: Potongan Ojol Turun Jadi 8 Persen, Akademisi Khawatir Pengangguran Naik

Namun, menurut Timboel, efektivitas program itu belum pernah dievaluasi secara menyeluruh.

Ia mempertanyakan berapa banyak peserta magang yang akhirnya direkrut perusahaan tempat mereka magang, serta berapa persen yang berhasil bekerja sesuai dengan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan.

SHUTTERSTOCK/SHUTTEROK Ilustrasi magang, program magang untuk mahasiswa.

"Kalau seseorang magang di sektor otomotif lalu setelah selesai bekerja sebagai ojek online, memang dia bekerja. Tetapi itu bukan pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dipersiapkan," katanya.

Menurut dia, program magang seharusnya menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.

Baca juga: Pengangguran AS Tetap Rendah, Harapan Pemangkasan Suku Bunga Makin Tipis

Selain memperkuat evaluasi program magang, Timboel juga mendorong adanya pembaruan kurikulum pendidikan tinggi.

Ia menilai sejumlah mata kuliah umum yang selama ini diajarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan.

Salah satunya dengan memperbanyak pembelajaran bahasa asing yang relevan dengan negara-negara investor utama di Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China.

"Bahasa itu menjadi jembatan untuk memahami teknologi, instruksi kerja, dan kebutuhan industri. Jangan hanya mengandalkan bahasa Inggris," ujarnya.

Baca juga: Paradoks di Balik Statistik Pengangguran

Menurut Timboel, perusahaan yang berinvestasi di Indonesia umumnya menginginkan tenaga kerja yang siap pakai dan mampu langsung bekerja tanpa memerlukan pelatihan panjang.

Karena itu, perguruan tinggi tidak cukup hanya merespons kebutuhan industri saat ini, tetapi juga harus mampu memprediksi kebutuhan pasar kerja beberapa tahun ke depan.

Selain reformasi pendidikan, Timboel juga mengusulkan peningkatan anggaran pelatihan vokasi.

Menurutnya, berbagai program pelatihan yang saat ini tersebar di banyak kementerian dan lembaga sebaiknya diintegrasikan dalam satu badan pelatihan vokasional nasional.

Baca juga: BPS: Tingkat Pengangguran Masih Didominasi Lulusan SMA dan SMK

Ia mengingatkan bahwa pelatihan berbasis teknologi membutuhkan biaya besar sehingga tidak cukup jika hanya didukung anggaran yang terbatas.

Ilustrasi industri minyak

Timboel juga menilai masuknya investasi asing harus diiringi dengan persiapan sumber daya manusia yang matang.

Informasi mengenai jenis industri yang akan masuk dan kebutuhan tenaga kerja seharusnya dapat dipetakan sejak awal agar sistem pendidikan dan pelatihan dapat menyiapkan tenaga kerja yang sesuai.

"Ketika investasi masuk, kita harus sudah siap. Jangan sampai investor datang, tetapi tenaga kerjanya belum tersedia sehingga akhirnya menggunakan tenaga kerja dari luar negeri," ujarnya.

Baca juga: Pengangguran Turun ke 4,68 Persen, BPS Catat 7,24 Juta Orang Masih Tak Bekerja

Ia mengingatkan, Indonesia tengah memasuki momentum bonus demografi yang akan menentukan masa depan perekonomian nasional.

Jika persoalan kesenjangan keterampilan tidak segera diatasi, Indonesia berisiko kehilangan peluang besar untuk memanfaatkan bonus tersebut.

"Kita sebenarnya punya potensi mendapatkan manfaat besar dari bonus demografi. Tetapi kalau sumber daya manusianya tidak dipersiapkan dengan serius, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri," kata Timboel.

Tag:  #pengangguran #sarjana #masih #tinggi #dunia #kerja #kampus #sinkron