Kenaikan Pertamax Dinilai Berisiko Bikin Subsidi Pertalite Bengkak dan Bebani APBN

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi memicu perpindahan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi atau Pertalite yang lebih murah.

Jika terjadi dalam skala besar, kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar beban subsidi energi pemerintah dan menekan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan, migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite sangat mungkin terjadi, terutama di kalangan pengguna kendaraan pribadi kelas menengah yang sensitif terhadap kenaikan biaya harian.

"Kenaikan Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter atau sekitar 32 persen menciptakan selisih harga yang makin lebar dengan Pertalite, sehingga insentif untuk downgrade menjadi besar," ujar Rizal kepada Kompas.com pada Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Kenaikan Harga Pertamax dan Masa Depan Kelas Menengah

Menurut Rizal, dampak perpindahan konsumsi tersebut mungkin tidak langsung ekstrem dari sisi volume.

Namun, dari perspektif fiskal, tambahan konsumsi Pertalite berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah.

Rizal mencatat kuota Pertalite tahun 2026 ditetapkan sekitar 29,27 juta kiloliter. Hingga Maret 2026, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 6,88 juta kiloliter atau 23,52 persen dari kuota tahunan.

"Jika migrasi konsumsi meningkat setelah kenaikan Pertamax, tekanan terhadap kuota dan APBN bisa muncul lebih cepat," katanya.

Ia menilai pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas memang dapat dipahami.

Baca juga: DPR: Kenaikan Harga Pertamax Harus Diikuti Pengendalian Inflasi

Sebab, Pertamax bukan bahan bakar utama untuk angkutan umum maupun distribusi barang.

Namun, menurut Rizal, risiko utama justru berasal dari efek substitusi konsumsi masyarakat.

"Risiko kebijakan ini bukan hanya pada harga barang dan jasa, tetapi pada kualitas belanja APBN. Ketika kelompok yang seharusnya mampu membeli BBM nonsubsidi ikut menikmati Pertalite, maka subsidi menjadi makin tidak tepat sasaran," ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Rizal, berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Di Balik Kenaikan Harga Pertamax, Kelas Menengah Terimpit, Risiko APBN Mengintip

Apa yang bisa dilakukan Pemerintah?

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat pengendalian konsumsi Pertalite dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran.

Menurut Rizal, langkah seperti pembatasan pembelian berbasis QR Code, nozzle control, integrasi data kendaraan, nomor induk kependudukan (NIK), hingga kapasitas mesin kendaraan perlu diperkuat agar subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut diterapkan secara hati-hati agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat rentan seperti pekerja, pelaku UMKM, pengemudi ojek daring, nelayan kecil, dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Baca juga: Di Balik Kenaikan Harga Pertamax, Kelas Menengah Terimpit, Risiko APBN Mengintip

Dalam jangka menengah, Rizal menilai reformasi subsidi energi perlu diarahkan dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.

"Subsidi yang melekat pada barang seperti Pertalite cenderung bocor, sedangkan subsidi berbasis orang atau aktivitas produktif jauh lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi APBN," tutur Rizal.

Tag:  #kenaikan #pertamax #dinilai #berisiko #bikin #subsidi #pertalite #bengkak #bebani #apbn