Nyawa Prajurit TNI dan Arah Politik Bebas Aktif

TIGA prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur di tanah Lebanon Selatan pada penghujung Maret 2026.

Dalam rentang waktu yang sangat singkat, bangsa ini kehilangan Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan.

Farizal tewas setelah proyektil artileri menghantam area kontingen Indonesia di Adchit

al Qusayr pada 29 Maret, dalam rangkaian operasi militer Israel terhadap posisi Hizbullah.

Sehari berselang, dua rekan sejawatnya menyusul setelah kendaraan konvoi logistik United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL terkena ledakan di dekat Bani Hayyan.

Kabar duka ini segera diikuti oleh pernyataan resmi dari pemerintah. Respons semacam ini memang sudah sepatutnya dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Namun, jika kita hanya membatasi peristiwa ini sebagai tragedi militer rutin, kita sebenarnya sedang menutup mata terhadap persoalan sistemik yang jauh lebih fundamental.

Kematian prajurit kita di Lebanon bukan sekadar statistik dalam misi perdamaian. Ia adalah alarm keras yang menggugat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan global serta konsistensi arah kebijakan luar negeri yang kita tempuh dalam beberapa tahun terakhir.

Komitmen Konstitusional

Indonesia saat ini menempatkan lebih dari seribu prajurit dalam misi UNIFIL. Kontingen Garuda bukan sekadar pelengkap angka karena kita merupakan salah satu kontributor terbesar dalam operasi penjaga perdamaian PBB di dunia.

Baca juga: Gugurnya Sang Penjaga Perdamaian

Sejak pengiriman Pasukan Garuda pertama ke Sinai pada 1957, partisipasi ini selalu dipandang sebagai simbol komitmen konstitusional Indonesia dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Namun, idealisme yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut kini berbenturan dengan realitas geopolitik yang semakin brutal dan tidak menentu.

Secara normatif, kerangka hukum internasional telah menyediakan payung perlindungan yang tampak kokoh.

Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi 1994 tentang Keamanan Personel PBB melarang keras segala bentuk serangan yang sengaja diarahkan kepada personel penjaga perdamaian. Di atas kertas, mereka adalah entitas netral yang berada di luar garis tembak.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hukum internasional sering kali menjadi tumpul ketika berhadapan dengan kalkulasi militer aktor negara yang merasa memiliki impunitas politik.

Lebanon Selatan bukan sekadar wilayah tugas biasa. Di sana adalah ruang konflik menahun yang tidak pernah benar-benar mencicipi perdamaian hakiki.

Serangan udara, tembakan roket, dan berbagai bentuk konfrontasi bersenjata adalah pemandangan harian.

Di sinilah letak persoalannya. Ilmuwan politik Roland Paris pernah mengingatkan bahwa banyak operasi perdamaian modern justru ditempatkan di wilayah yang konfliknya belum selesai secara militer.

Pasukan PBB dipaksa menjadi penyangga di antara pihak yang masih memegang senjata tanpa memiliki kendali sedikit pun atas eskalasi konflik tersebut.

Ketimpangan dan Ketidakberdayaan

Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural yang sangat tajam dalam politik global. Ada semacam pembagian kerja yang tidak adil.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi penyumbang terbesar pasukan di lapangan. Kita mengirimkan putra-putri terbaik untuk menjaga stabilitas di wilayah-wilayah paling berbahaya di dunia.

Namun, di sisi lain, keputusan-keputusan strategis yang menentukan dinamika konflik tetap berada di tangan negara-negara besar dengan kapasitas militer dan pengaruh politik yang dominan.

Baca juga: 3 TNI Gugur di Lebanon: Saatnya Indonesia Keluar dari Board of Peace

Kita yang menjaga perdamaian, tetapi mereka yang menentukan kapan perang dimulai atau diakhiri.

Indonesia berada tepat di titik nadir struktur tersebut. Kita mengirim pasukan ke garis depan konflik global tetapi sering kali tanpa daya tawar untuk memengaruhi jalannya konflik itu sendiri.

Serangan artileri Israel yang menewaskan prajurit kita menunjukkan bahwa kehadiran PBB bukan lagi faktor pembatas yang efektif di mata mereka.

Ketika kalkulasi strategis Israel mengharuskan penghancuran posisi lawan, keberadaan Kontingen Garuda seolah hanya menjadi catatan kaki diplomatik yang bisa diabaikan begitu saja.

Jika hal ini dibiarkan, maka kita sebenarnya sedang mengirim prajurit ke misi yang mustahil tanpa proteksi politik yang memadai.

Ketidakberdayaan ini membawa kita pada refleksi mendalam atas prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Mohammad Hatta dahulu mengibaratkan diplomasi kita seperti mendayung di antara dua karang. Kita tidak memihak pada blok mana pun, tetapi tetap aktif dalam urusan dunia demi kepentingan nasional.

Masalahnya adalah apakah prinsip ini masih dijalankan secara otentik dan berani, atau justru telah tereduksi menjadi sekadar pragmatisme sempit yang dibungkus dengan bahasa normatif?

Ruang Bebas Aktif

Belakangan ini, muncul sejumlah langkah politik pemerintah yang mengusik independensi tersebut.

Keputusan untuk bergabung dalam forum-forum internasional yang melibatkan Israel secara langsung, hingga penguatan keterikatan strategis dengan satu kutub kekuatan dunia melalui berbagai perjanjian perdagangan, memicu tanda tanya besar.

Apakah ruang gerak diplomatik kita masih benar-benar bebas? Sikap pemerintah yang cenderung defensif dan bahasa diplomatik yang semakin tampak lunak terhadap pelanggaran kemanusiaan internasional mencerminkan adanya penyempitan ruang independensi tersebut. Kita seolah kehilangan taring saat harus bersuara keras di panggung dunia.

Peristiwa Lebanon menyingkap kontradiksi itu dengan sangat gamblang. Publik berhak menagih keberanian dan ketegasan pemerintah.

Baca juga: Dosa Sejarah Amerika Berulang, Kekeliruan Trump di Perang Iran

Politik bebas aktif bukan sekadar jargon hampa untuk menghias pidato di forum internasional. Ia adalah kemampuan untuk mempertahankan martabat bangsa dan keselamatan warga negara di bawah mandat perdamaian dunia.

Jika kita tidak berani bersikap tegas terhadap aktor yang mengancam keselamatan prajurit kita, maka prinsip bebas aktif hanya akan menjadi artefak sejarah yang tidak lagi memiliki makna bagi kepentingan nasional.

Konstitusi kita mengamanatkan perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia. Amanat suci ini tidak berhenti di perbatasan wilayah kedaulatan kita.

Ketika seorang prajurit dikirim ke misi dunia, mereka membawa mandat negara di pundak mereka. Risiko yang mereka tanggung harus dibayar dengan pengaruh diplomatik yang nyata di meja perundingan.

Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan mereka sia-sia, hanya dibalas dengan nota protes diplomatik yang kemudian berakhir di tumpukan arsip tanpa hasil konkret.

Lebih jauh lagi, tragedi ini menuntut kita untuk meninjau kembali bagaimana Indonesia memosisikan diri dalam konstelasi kekuatan global yang sedang berubah.

Dunia saat ini tidak lagi bersifat unipolar. Munculnya kekuatan-kekuatan baru dan eskalasi konflik di berbagai belahan dunia menuntut diplomasi yang lebih lincah, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip.

Kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi pragmatisme versus idealisme. Kepentingan nasional harus tetap menjadi kompas utama.

Namun, kepentingan nasional tidak akan pernah tercapai jika kita terus bersikap ambigu dalam situasi yang menuntut ketegasan moral dan politik.

Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah partisipasi besar kita dalam misi PBB selama ini telah memberikan kita suara yang cukup dalam pengambilan kebijakan internasional?

Jika kita adalah penyumbang pasukan terbesar, mengapa kita sering kali hanya menjadi penonton saat resolusi-resolusi penting diputuskan?

Mengapa suara Indonesia sering kali tidak terdengar cukup lantang saat nyawa prajuritnya terancam oleh tindakan sepihak negara lain?

Ini adalah soal daya tawar atau leverage yang seharusnya dimiliki Indonesia sebagai negara besar di kawasan dan pemain penting di panggung global.

Tragedi di Lebanon Selatan ini harus menjadi titik balik bagi perumusan kembali kebijakan luar negeri kita. Politik bebas aktif tidak boleh bertahan hanya sebagai dokumen normatif yang utopis dan jauh dari kenyataan.

Ia harus memiliki daya tekan dan daya pengaruh dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin keras dan tanpa ampun.

Kita butuh diplomasi yang berani memetakan persoalan secara konkret, bukan hanya berlindung di balik retorika perdamaian yang abstrak.

Tanpa daya pengaruh yang nyata, prinsip bebas aktif berisiko kehilangan substansinya sama sekali.

Bebas aktif tanpa daya tekan hanya akan menjadi politik idealisme yang menuntut pengorbanan nyawa putra bangsa tanpa pernah mampu menegakkan kedaulatan yang sejati di panggung internasional.

Kita tidak ingin Indonesia hanya dikenal sebagai pengirim pasukan, tetapi juga sebagai negara yang pendapat dan keberatannya dihormati oleh dunia.

Kita ingin dunia tahu bahwa setiap tetes darah prajurit Indonesia yang tumpah di luar negeri memiliki konsekuensi politik dan diplomatik yang sangat serius.

Tag:  #nyawa #prajurit #arah #politik #bebas #aktif