PDI-P Kaget WNA Jadi Dirut BUMN Khusus Ekspor: Ini Menyangkut Devisa Negara

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Mufti Anam mengatakan pihaknya kaget ketika mendengar seorang WNA bernama Luke Thomas Mahony ditunjuk sebagai Direktur Utama BUMN khusus ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Pasalnya, Luke Thomas Mahony akan memegang peran sangat strategis dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Kami jujur cukup terkejut ketika mendengar bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Karena ini menyangkut pengelolaan ekspor sumber daya alam bangsa, menyangkut devisa negara, menyangkut harga komoditas, menyangkut masa depan industri nasional, bahkan menyangkut kepercayaan dunia usaha terhadap arah ekonomi Indonesia ke depan," ujar Mufti kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Baca juga: Luke Thomas Mahony Ditunjuk Jadi Dirut PT DSI, BUMN Ekspor Pengelola Komoditas RI

Namun, di sisi lain, Mufti mencoba melihat langkah pemerintah ini secara objektif dan positive thinking.

Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan kekhawatiran soal praktik underinvoicing ekspor sumber daya alam, yang selama ini diduga membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang sangat besar.

Mufti menilai pemerintah melihat persoalan kebocoran ini sudah terlalu serius.

"Negara tampaknya tidak ingin mengulangi kegagalan masa lalu, ketika tata kelola ekspor komoditas strategis justru bocor, dimainkan mafia, atau dikelola oleh pihak-pihak yang tidak memiliki integritas dan profesionalisme yang baik," tuturnya.

"Kita pernah punya pengalaman pahit di masa lalu. Pemerintah pernah terlalu percaya kepada sistem dan orang-orang tertentu, tetapi akhirnya yang terjadi justru kebocoran, rente, dan kerugian negara dalam jumlah besar," sambung Mufti.

Baca juga: WNA Jadi Dirut BUMN Ekspor SDA, Sekjen Golkar: Prabowo Mau Putus Rantai Kongkalikong

Dengan demikian, Mufti menduga pemerintah hari ini mengambil langkah yang sangat hati-hati dengan menghadirkan figur profesional asing yang dianggap punya rekam jejak, integritas, dan pengalaman yang komprehensif.

Dia memaparkan, jika tujuannya untuk memperbaiki tata kelola ekspor nasional, memberantas under-invoicing, meningkatkan devisa negara, dan memastikan hasil sumber daya alam benar-benar kembali kepada rakyat, maka ini bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap figur asingnya.

Dia menegaskan, yang paling penting adalah hasil dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

"Tetapi jangan sampai ini menjadi preseden bahwa sektor-sektor paling strategis bangsa justru terus-menerus bergantung kepada orang asing. Karena sebaik apapun profesional asing, tentu yang paling memahami kepentingan jangka panjang bangsa ini haruslah anak bangsa sendiri," tukasnya.

Sementara itu, Mufti meminta pemerintah memberikan batas waktu yang jelas, jangan menggantung tanpa kepastian.

Baca juga: Menanti BUMN Khusus Ekspor yang Berlaku 1 Juni, Bagaimana Persiapannya?

Menurutnya, masyarakat perlu tahu, sampai kapan posisi strategis ini dipimpin oleh seorang warga negara asing.

"Kalau memang ini bagian dari masa transisi untuk membenahi sistem, membangun tata kelola baru, dan membersihkan praktik-praktik buruk, kami bisa memahami. Tetapi setelah sistem berjalan sehat, enam bulan, satu tahun, atau ketika fondasi tata kelola sudah kuat, maka posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa yang profesional, bersih, dan berintegritas," papar Mufti.

Mufti menyampaikan, pada akhirnya, sumber daya alam Indonesia harus tetap berada di bawah kendali penuh bangsa Indonesia sendiri.

Dia mengingatkan bahwa hari ini tantangannya bukan hanya soal tata kelola ekspor, melainkan kepercayaan masyarakat.

Maka dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa langkah ini benar-benar menghasilkan perbaikan, bukan hanya pergantian pemain.

"Kalau langkah ini berhasil meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki tata kelola ekspor, menutup kebocoran, dan membuat rakyat benar-benar merasakan manfaat kekayaan alam Indonesia, tentu kita akan mendukung," ucap Mufti.

Baca juga: Pembelaan 3 Prajurit TNI Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN Usai Dituntut Penjara dan Pemecatan

"Tapi kalau justru menambah ketidakpercayaan, menimbulkan kegaduhan, dan membuat bangsa sendiri merasa tersingkir di negeri sendiri, maka ini akan menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi bersama," imbuhnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Luke Thomas Mahony ditunjuk jadi Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Adapun Luke diketahui pernah menjabat sebagai direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan pembentukan perusahaan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus mencegah praktik ilegal dalam perdagangan sumber daya alam.

Praktik ilegal yang dimaksud meliputi kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.

Sementara itu, BPI Danantara mengungkap alasan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) baru yang akan menangani ekspor komoditas strategis Indonesia.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan, pembentukan PT DSI merupakan tindak lanjut atas mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional.

“Ini (PT DSI) kan langsung di bawah Danantara. Yang punya capital besar dan size besar kan Danantara,” ujar Rohan dalam taklimat media di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Tag:  #kaget #jadi #dirut #bumn #khusus #ekspor #menyangkut #devisa #negara