Membaca Blackout Sumatera Melalui Lensa Keadilan Energi dan Hak Asasi

BLACKOUT atau pemadaman listrik berskala luas yang terjadi di Sumatera beberapa hari ini harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar gangguan teknis semata.

Pada negara hukum yang mengakui hak asasi manusia, kegagalan pasokan listrik dalam skala yang besar perlu dibaca sebagai gangguan terhadap akses warga atas pelayanan publik yang esensial.

Fokus pertanyaannya tidaklah hanya "mengapa listrik padam?"

Namun juga "Siapa yang paling dirugikan? Bagaimana negara bertanggung jawab? Dan apa bentuk pemulihan yang adil bagi masyarakat terdampak?”

Berdasarkan perspektif hukum publik, pelayanan listrik tidak dapat dipandang sebagai relasi bisnis biasa antara penyedia jasa dan konsumen.

Baca juga: Indonesia Menonton Sepak Bola, Negara Lain Menjualnya

Listrik adalah pelayanan umum yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus tunduk pada prinsip keandalan, akuntabilitas, transparansi, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga yang terdampak.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Sebagai perwujudan pasal ini, negara memberikan pengelolaan bidang ketenagalistrikan kepada Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini PT PLN. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN bukan sekadar korporasi penyedia layanan listrik, melainkan instrumen negara dalam menjalankan mandat konstitusional di bidang ketenagalistrikan.

Posisi PLN yang dominan, bahkan dalam banyak aspek, bersifat monopolistik, menempatkannya dalam standar tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha biasa.

Karena masyarakat pada umumnya tidak memiliki pilihan penyedia listrik alternatif, relasi antara PLN dan masyarakat tidak dapat sepenuhnya dibaca sebagai hubungan kontraktual privat.

Ketergantungan masyarakat terhadap satu penyelenggara utama layanan listrik menjadikan setiap gangguan pasokan berskala luas sebagai persoalan publik. 

Keberlanjutan Rantai Pasok Listrik dan Keadilan Energi Bagi Masyarakat

Lebih lanjut, blackout di Sumatera juga perlu dibaca melalui konsep keadilan energi. Persoalan energi tidak hanya dinilai dari apakah masyarakat telah memiliki akses terhadap listrik.

Namun, juga tersedia secara berkelanjutan, andal, terjangkau, aman, nondiskriminatif, dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

Dalam banyak kebijakan, keberhasilan sektor ketenagalistrikan kerap diukur melalui rasio elektrifikasi.

Namun, aspek lain yang tidak kalah penting adalah kualitas akses yang nyata, termasuk keandalan pasokan dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan listrik secara aman dan berkelanjutan.

Dalam perspektif keadilan energi, blackout Sumatera dapat dianalisis melalui tiga lapis keadilan.

Pertama, dimensi distributional justice menekankan bahwa dampak blackout tidak tersebar secara merata.

Baca juga: Membaca Kehebatan Persib yang Berpeluang Hattrick Juara

Bagi sebagian kelompok, pemadaman mungkin hanya berarti gangguan aktivitas sementara.

Namun, bagi pelaku UMKM, pemadaman dapat berarti hilangnya pendapatan harian, rusaknya barang produksi, atau terhentinya layanan kepada konsumen.

Bagi pasien yang bergantung pada alat medis, pemadaman listrik bahkan dapat berhubungan langsung dengan keselamatan dan hak atas kesehatan.

Kedua, dimensi procedural justice menuntut adanya proses yang adil dalam penyelenggaraan layanan listrik.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman, perkiraan durasi gangguan, langkah pemulihan, dan mekanisme pengaduan.

Informasi yang terlambat, tidak transparan, atau tidak mudah diakses dapat memperlemah posisi warga dalam melakukan mitigasi kerugian maupun menuntut pertanggungjawaban.

Ketiga, dimensi recognition justice menuntut negara dan PLN untuk mengakui bahwa tidak semua warga berada dalam posisi yang sama ketika menghadapi pemadaman.

Kelompok rentan membutuhkan perlindungan khusus. Pasien, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, masyarakat miskin, dan pelaku usaha kecil tidak boleh diperlakukan seolah-olah memiliki kapasitas adaptasi yang sama dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu.

Blackout dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia, listrik memang tidak selalu disebut secara eksplisit sebagai satu hak tersendiri dalam konstitusi.

Namun, dalam kehidupan modern, listrik telah menjadi prasyarat penting bagi pemenuhan berbagai hak dasar.

Tanpa listrik, akses terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, informasi, komunikasi, keamanan, dan kehidupan yang layak dapat terganggu.

Keterkaitan ini dapat dibaca dalam sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini menjamin berbagai hak dasar, antara lain hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Baca juga: Pesta Babi Tanpa Babi

Jaminan tersebut penting karena dampak pemadaman tidak dirasakan secara sama oleh semua orang.

Pasien yang bergantung pada alat medis berbasis listrik, anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan digital, pelaku UMKM, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin dapat menanggung beban yang jauh lebih berat.

Pendekatan HAM ini menuntut negara untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling rentan terdampak.

Dalam hukum HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Dalam hal ini, negara wajib memastikan bahwa layanan listrik tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses secara adil, aman, andal, dan nondiskriminatif.

Negara juga wajib mengawasi PLN sebagai BUMN yang menjalankan fungsi publik agar posisi dominannya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan standar pelayanan dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab negara dalam kasus blackout tidak cukup berhenti pada pemulihan jaringan listrik.

Negara dan PLN perlu memastikan adanya informasi publik yang transparan, mekanisme pengaduan yang efektif, pelayanan perbaikan yang cepat, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mekanisme kompensasi apabila terdapat kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara layanan.

Pemulihan juga tidak boleh dipahami secara sempit. Permintaan maaf dan penjelasan teknis memang penting, tetapi belum cukup.

Masyarakat berhak mengetahui penyebab pemadaman, durasi gangguan, langkah pemulihan, bentuk mitigasi agar kejadian serupa tidak berulang, serta mekanisme pengajuan klaim apabila terdapat kerugian yang nyata.

Prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting. PLN sebagai BUMN yang menjalankan mandat negara harus membuka informasi secara jujur dan mudah dipahami publik.

Regulator juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Ketika layanan listrik menyangkut hajat hidup orang banyak, setiap gangguan berskala besar harus dievaluasi sebagai persoalan tata kelola publik.

Pada akhirnya, keandalan listrik bukan semata urusan teknis. Dalam perspektif hukum publik dan HAM, keandalan listrik adalah bagian dari syarat material agar warga dapat menikmati hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, informasi, komunikasi, keamanan, dan kehidupan yang layak.

Blackout Sumatera harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola ketenagalistrikan nasional.

Sebab keadilan energi tidak berhenti pada tersambungnya kabel listrik ke rumah warga, tetapi pada hadirnya layanan listrik yang andal, adil, transparan, dan menghormati martabat manusia.

Tag:  #membaca #blackout #sumatera #melalui #lensa #keadilan #energi #asasi