Polemik Penggunaan AI di Pemerintahan: Kesalahan Lambang Pancasila-Deepfake Sri Mulyani

- Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) perlahan tidak lagi menjadi sekadar teknologi masa depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, AI semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan masuk ke ruang pemerintahan.

Teknologi ini mulai digunakan untuk membuat ilustrasi, membantu pekerjaan administratif, hingga memproduksi konten komunikasi publik.

Namun, di saat yang sama, perkembangan AI juga memunculkan tantangan baru yang belum sepenuhnya siap diantisipasi.

Baca juga: Ramai Salah Digambar AI, Bagaimana Lambang Garuda Pancasila yang Benar?

Tidak sedikit kasus AI justru menyeret nama pejabat negara, lembaga pemerintah, hingga simbol kenegaraan.

Mulai dari video deepfake pejabat publik, manipulasi pidato kepala negara, sampai visual lambang Garuda Pancasila yang keliru karena dibuat menggunakan AI generatif.

Dalam beberapa tahun terakhir pula, kasus-kasus tersebut menyorot perhatian publik.

Berikut ini deretan kasus AI di lingkup pemerintahan yang ramai diperbincangkan.

Deepfake Jokowi berbahasa mandarin

Pada tahun 2023 menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres), media sosial diramaikan oleh video 80 detik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang terlihat sedang berpidato menggunakan bahasa Mandarin.

Video tersebut memicu berbagai spekulasi dan narasi politik di media sosial.

Sebab, Jokowi saat itu dinarasikan dekat dengan pemerintah China.

Namun belakangan, pemerintah memastikan video tersebut merupakan hasil manipulasi AI deepfake.

Tim Cek Fakta Kompas.com pada saat itu juga sempat mencoba menelusuri suara yang dikeluarkan Jokowi dalam video dengan bantuan AI Voice Detector.

Baca juga: Panglima TNI Ingatkan Alumni Taruna Nusantara Jadi Generasi Adaptif dalam Perkembangan AI

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa suara Jokowi berbahasa China 71,53 persen merupakan suara hasil rekayasa AI.

Apabila dilihat sekilas, tidak ada yang janggal dari video Jokowi berpidato dalam bahasa China.

Namun, apabila diperhatikan dengan saksama mimik dan gerak kepala Jokowi tampak kaku.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) video tersebut identik dengan video yang diunggah oleh kanal YouTube The U.S. - Indonesia Society (USINDO) pada 13 November 2015.

Jokowi kala itu berpidato dalam acara Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) bersama Dewan Bisnis AS-ASEAN.

Jokowi berpidato sekaligus mengumumkan bergabungnya Indonesia dengan The Trans-Pacific Partnership. Dalam video aslinya, eks Wali Kota Solo itu berpidato dalam bahasa Inggris.

"Presiden Jokowi tidak menggunakan bahasa Mandarin saat pidato tersebut sehingga ini adalah bentuk disinformasi," tegas Kominfo dalam pernyataan resmi.

AI "Soeharto" hidup kembali

Pada masa kampanye Pemilu 2024, Partai Golkar sempat menjadi sorotan setelah beredarnya video AI yang menampilkan Presiden ke-2 RI Soeharto seolah kembali hidup dan berbicara kepada masyarakat.

Dalam video tersebut, Soeharto tampak mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk mendukung Partai Golkar.

Berdasarkan catatan Kompas.com, video tersebut pertama kali dibagikan di media sosial oleh akun X (Twitter) politisi Golkar, Erwin Aksa, pada 7 Januari 2024.

Awalnya, video diunggah pukul 11.50 dengan takarir (caption) sebagai berikut: "14 Februari 2024 kita akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Kita akan memilih wakil rakyat dan pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Video ini mengingatkan kita betapa pentingnya suara kita dalam pemilihan yang akan menentukan masa depan Indonesia."

Kemudian, takarir itu disunting pukul 11.53 dengan menambahkan keterangan bahwa video tersebut dibuat menggunakan teknologi AI.

Video itu viral di berbagai platform media sosial dan menuai perdebatan publik.

Banyak pihak mengkritik penggunaan AI untuk “menghidupkan kembali” tokoh yang telah meninggal demi kepentingan politik karena dinilai menimbulkan persoalan etik dan berpotensi memanipulasi emosi pemilih.

Deepfake Sri Mulyani "guru beban negara"

Kasus lainnya terjadi pada Agustus 2025.

Saat itu, media sosial diramaikan video Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang seolah menyebut guru sebagai “beban negara”.

Deepfake tersebut memicu kemarahan publik, terutama dari kalangan guru, sebelum akhirnya dipastikan sebagai hasil manipulasi AI deepfake.

Sri Mulyani menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

Baca juga: Polisi Pastikan Foto Teror Pocong di Ciracas Jaktim Hasil Rekayasa AI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu pun memberikan klarifikasi untuk membantah video hasil manipulasi AI itu.

"Itu hoaks," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, saat dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Selasa (19/8/2025).

Video aslinya adalah pidato Sri Mulyani pada Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada Kamis (7/8/2025).

Sri Mulyani saat itu memang membicarakan masalah guru, namun sama sekali tidak menyebut bahwa guru adalah beban negara.

"Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa Guru adalah Beban Negara. Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu," ujar Deni.

Seturut pemberitaan Kompas.com, Sri Mulyani saat itu membahas tantangan negara dalam memberikan gaji yang layak bagi guru dan dosen.

Ia mengatakan, isi gaji guru dan dosen yang tidak layak seringkali dikeluhkan oleh masyarakat.

Ia kemudian menyatakan haruskah masyarakat ikut menanggung gaji guru dan dosen agar profesi ini mendapatkan gaji yang layak.

Menurut dia, mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saja dikhawatirkan tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia.

Oleh karenanya, menurut dia, ini adalah salah satu tantangan bagi keuangan negara.

"Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?" ujarnya, tanpa merinci bagaimana partisipasi masyarakat dalam membiayai gaji guru dan dosen bisa dilakukan.

Sayangnya, video deepfake tersebut sudah banyak dipercaya masyarakat yang menimbulkan kemarahan publik.

Hal ini pun dinilai menjadi katalisator yang mendorong demonstrasi besar pada Agustus 2025 turut menjarah rumahnya.

Lambang Garuda BRIN

Polemik terbaru terjadi pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026) awal pekan ini, ketika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengunggah visual lambang Garuda Pancasila diduga buatan AI.

Lambang garuda yang diunggah untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni itu tidak sesuai dengan pakem resmi lambang negara.

Karena dibuat AI, jumlah dan bentuk helai bulu Garuda berbeda dari ketentuan resmi, seperti jumlah helai bulu pada bagian ekor yang seharusnya berjumlah 8.

Padahal, jumlah helai bulu dalam lambang Garuda memiliki makna sendiri.

Delapan bulu pada ekor menunjukkan bulan 8 atau Agustus, yaitu bulan kemerdekaan RI.

Sedangkan bulu sayap kanan dan kiri masing-masing 17 melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Awasi Judol Pakai AI: Patroli Siber!

Kemudian jumlah bulu kecil pada ekor berjumlah 19, bulu kecil pada leher berjumlah 45 yang artinya 1945, tahun kemerdekaan RI.

Unggahan itu kemudian ramai dikritik.

BRIN akhirnya meminta maaf atas kesalahan penggunaan lambang negara dalam unggahan melalui akun media sosial X @brin_indonesia, Senin (1/6/2026) pukul 17.00 WIB.

BRIN mengakui telah salah menayangkan konten dan menjadi pelajaran penting agar berhati-hati dalam pembuatan konten dan penyebarannya.

"Hal ini menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam proses pembuatan serta penyebaran konten di masa mendatang. Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi internal, konten tersebut telah kami perbaiki," ujar BRIN, dalam permintaan maafnya.

Tag:  #polemik #penggunaan #pemerintahan #kesalahan #lambang #pancasila #deepfake #mulyani