Beban Arsitektural Kepala BGN

PENCOPOTAN Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa malam, 2 Juni 2026, adalah sebuah sinyal.

Bukan sekadar sinyal pergantian pejabat, melainkan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto masih memiliki kepekaan terhadap denyut kritik publik. 

Di tengah iklim politik yang kerap meredam suara-suara koreksi, keputusan itu patut diapresiasi sebagai tindakan reformatif seorang pemimpin yang tidak membiarkan masalah mengendap.

Namun di sini pula letak bahayanya: jika pergantian kepala lembaga dianggap sebagai penyelesaian, maka kita telah salah baca terhadap sebuah persoalan yang jauh lebih dalam.

Masalah BGN bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi kepala. Masalahnya bersifat arsitektural—tertancap pada cara lembaga ini dirancang, dilahirkan, dan dibesarkan sejak awal.

Lembaga yang Lahir Terburu-buru

BGN adalah lembaga negara yang relatif muda, dibentuk dalam derap cepat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)—salah satu janji kampanye terbesar Presiden Prabowo.

Dengan ambisi menjangkau puluhan juta anak sekolah di seluruh Indonesia, BGN harus berlari sebelum belajar berjalan.

Dalam perspektif teknokrasi bernegara, ini adalah preseden yang rawan. Sebuah lembaga yang lahir dari urgensi politik, bukan dari kematangan desain kelembagaan, hampir pasti mewarisi kelemahan struktural: tata kelola yang belum matang, mekanisme pengawasan yang longgar, standar operasional yang belum terinternalisasi dengan baik, dan sumber daya manusia yang belum tersaring melalui seleksi yang ketat dan terstandar.

Kita bisa memaklumi ini sebagai "ujian lapangan" yang wajar bagi lembaga baru.

Baca juga: BGN Setelah Dadan Dicopot: Dari Ekspansi Cepat ke Disiplin Publik

Semua institusi butuh waktu untuk menemukan ritme dan identitasnya. Namun memaklumi tidak berarti membenarkan.

Dari sudut pandang teknokrasi, tidak ada ruang bagi dispensasi ketika yang menjadi taruhannya adalah keselamatan anak-anak.

Ratusan kasus keracunan yang terjadi di bawah kepemimpinan Dadan bukan sekadar "kecelakaan pertumbuhan"—itu adalah bukti bahwa fondasi kelembagaan BGN memang belum cukup kokoh untuk menopang program sebesar ini.

Sosiolog politik Pierre Bourdieu pernah memperingatkan tentang apa yang ia sebut sebagai doxa—keyakinan yang tak terucapkan dan tak dipertanyakan yang mengendap dalam tubuh suatu institusi dan mereproduksi dirinya sendiri dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Dalam konteks birokrasi Indonesia, konsep ini menemukan wujudnya yang paling nyata yang jaringan loyalitas, kebiasaan transaksional, dan pola-pola ketergantungan yang sudah mengakar bahkan sebelum lembaga itu sendiri berumur dua tahun.

Lebih tajam lagi, sosiolog Mancur Olson dalam teorinya tentang institutional sclerosis menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok kepentingan dalam suatu organisasi cenderung mengunci diri dalam koalisi yang melindungi kepentingan mereka sendiri, membuat reformasi dari dalam menjadi hampir mustahil tanpa intervensi dari luar. 

Di sinilah kenapa kepekaan dan keberanian Presiden Prabowo menjadi penting terus dijaga secara konsisten.

Karena, pergantian pucuk pimpinan saja tidak akan pernah cukup, jika jejaring yang membentuk perilaku lembaga itu dibiarkan utuh tanpa perombakan total hingga level budaya organisasi.

Baca juga: Mimpi Buruk Jika Dolar Tembus Rp 25.000

Di sinilah tantangan terbesar Ibu Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru dimulai—bahkan sebelum ia benar-benar memimpin.

Dilema Orang Dalam

Nanik bukan wajah baru di BGN. Ia adalah Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi yang kini naik menjadi Kepala.

Rekam jejaknya selama menjabat wakil kepala patut diapresiasi: rajin turun ke lapangan, berani menegur SPPG yang menyimpang, tidak segan melakukan sidak hingga tengah malam. 

Ia bukan birokrat yang duduk di balik meja. Namun justru di sini tersimpan dilema yang tak bisa dihindari.

Nanik adalah bagian dari struktur yang sama yang kini harus ia reformasi.

Ia mengenal para pejabat yang perlu dievaluasi. Sebagian dari mereka adalah kawan-kawan seperjuangan, kolega yang selama ini bekerja bersamanya dalam satu atap.

Dalam terminologi sosial, ia berada dalam situasi yang oleh Robert Michels disebut sebagai iron law of oligarchy—kecenderungan alamiah elite suatu organisasi untuk saling melindungi, bahkan ketika amanat reformasi menuntut sebaliknya.

Ini bukan tuduhan terhadap integritas pribadi Nanik. Ini adalah hukum gravitasi kelembagaan yang berlaku pada siapa pun yang ada di posisi serupa.

Pertanyaannya adalah: apakah Nanik memiliki keberanian untuk melawan gravitasi itu?

Dalam tradisi audit dan tata kelola lembaga publik, ada satu prinsip yang sering diabaikan karena terasa tidak populis: sebelum membangun, bersihkan dulu puing-puingnya.

Nanik, dengan latar belakang investigatif yang ia miliki, semestinya memahami prinsip ini lebih baik dari siapa pun.

Langkah pertama yang paling mendesak bukanlah merancang program baru atau meluncurkan kebijakan segar. Langkah pertama adalah audit internal yang jujur, menyeluruh, dan tidak tebang pilih— termasuk terhadap orang-orang yang selama ini bekerja di sisinya. 

Baca juga: Dimensi Ekonomi Kunjungan Berkali-kali Presiden ke Luar Negeri

Dugaan jual beli titik dapur SPPG yang kini tengah diinvestigasi pemerintah tidak boleh berhenti pada level pengakuan publik.

Harus ada nama, harus ada tanggung jawab, dan harus ada sanksi yang nyata.

Kedua, mekanisme pengawasan kualitas pangan harus didesain ulang dari nol.

Sistem yang mengizinkan ribuan SPPG tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meski operasionalnya sudah dihentikan adalah sistem yang cacat secara fundamental. 

Ini bukan kelalaian administrasi biasa—ini adalah lubang tata kelola yang terbuka lebar dan mengundang tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, rekomendasi KPK yang selama ini tertahan harus segera ditindaklanjuti.

KPK bukan musuh lembaga—mereka adalah mitra pencegahan yang paling penting.

Jika kepemimpinan lama merespons rekomendasi KPK dengan keheningan, maka kepemimpinan baru harus menjawabnya dengan tindakan.

Kepercayaan Publik Tidak Datang dari Pelantikan

Pada akhirnya, yang paling dipertaruhkan di sini bukan posisi Nanik, bukan pula citra BGN sebagai lembaga.

Yang paling dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara—bahwa program sebagus dan sebesar MBG, yang menyentuh jutaan anak-anak dan keluarga paling rentan di negeri ini, benar-benar dikelola dengan integritas.

Presiden Prabowo telah mengambil langkah yang benar dengan mencopot Dadan.

Itu adalah keputusan yang menunjukkan bahwa akuntabilitas masih hidup di level tertinggi.

Namun langkah itu hanya akan bermakna jika diikuti dengan perubahan yang substansial di dalam tubuh BGN itu sendiri.

Kepercayaan publik tidak lahir dari momen pelantikan. Ia dibangun pelan-pelan, dari konsistensi tindakan, dari keberanian mengakui kesalahan, dari kerelaan memotong jaringan yang merusak meski itu menyakitkan secara personal.

Baca juga: Abraham Accords Plus dan Ilusi Perdamaian Baru

Ibu Nanik kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, jalan mudah: memimpin dengan gaya yang sama, menjaga harmoni internal, dan berharap bahwa waktu akan memperbaiki segalanya. 

Di sisi lain, jalan yang lebih berat: memulai dengan membersihkan rumah, meski berarti berhadapan dengan orang-orang yang kemarin adalah kawan.

Publik menantikan pilihan mana yang akan diambil. Dan pilihan itu tidak bisa ditunda terlalu lama.

Tag:  #beban #arsitektural #kepala