Sengkarut Dapur MBG yang Kuras APBN Rp 1 Triliun per Bulan

- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang melaporkan kejanggalan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tiba-tiba membengkak sehingga melebihi rencana awal.

Baca juga: Ketika Puluhan Dapur MBG di Tangsel Disuspend hingga Berhenti Beroperasi

Laporan ini dibongkar Nanik dalam sebuah rapat usai rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan atau Zulhas serta para pejabat lainnya di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).

Akhirnya, pemerintah mengambil keputusan untuk penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan bakal rampung dalam waktu satu bulan.

Temuan apa yang dilaporkan Nanik?

Zulhas mengungkapkan laporan Nanik terkait jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik lebih banyak dari yang direncanakan.

"Terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, eh 27.877 ribu titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas.

Baca juga: Babak Baru Korupsi MBG: Tersangka Bertambah, Permohonan Sony Sonjaya Disetujui?

Dengan adanya pembengkakak SPPG tersebut, kata Zulhas, pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun per bulan.

"Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Rp 12 triliun. Nah ini, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," kata dia.

Menko Pangan bersyukur Presiden Prabowo Subianto kini telah mengganti struktur kepemimpinan BGN yang baru.

"Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita," kata dia.

Langgar Tata Kelola

Selain itu, Zulhas juga mengungkap, banyak ditemukan SPPG yang melakukan pelanggaran penyediaan bahan baku yang tidak sesuai dengan tata kelola MBG.

"Ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola. Tata kelolanya SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut," tutur Zulhas.

Dia mengatakan, SPPG dapat mengambil bahan baku dari Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau usaha desa lainnya.

"SPPG itu mesti supplier-nya banyak. Nah itu juga banyak ditemukan oleh Bu Nanik dan teman-teman, banyak terjadi pelanggaran," tuturnya.

Ia menekankan instruksi Presiden agar program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah.

Berpotensi Ditutup

Mensesneg menyampaikan adanya potensi penutupan dapur MBG yang membengkak sebanyak 6.887 titik itu.

"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa," ucap Prasetyo.

Baca juga: Amarah Investor dan Rapuhnya MBG

Namun, pemerintah tidak langsung serta merta memutuskan hubungan dengan SPPG, melainkan akan mengecek terlebih dahulu setiap dapur MBG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

Prasetyo menyebut, perbaikan tata kelola aelama sebulan itu juga termasuk pengecekan SPPG yang tidak sesuai dengan SOP atau adanya kelebihan dapur MBG di daerah.

"Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujarnya.

Meski adanya perbaikan selama satu bulan, Prasetyo meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tetap memberikan layanan terbaik sembari membenahi standar dapur MBG.

"Di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga," ucapnya.

Motor Listrik dan Insentif

Objek penataan ulang program MBG juga mencakup soal motor listrik, sasaran penerima MBG, hingga soal insentif Rp 6 juta per hari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Semua nanti akan kita lihat. Tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," kata Prasetyo.

Dia juga menanggapi soal insentif untuk dapur MBG sebesar Rp 6 juta per hari yang berpotensi juga akan dibenahi.

"Semua, semua," kata Prasetyo.

Baca juga: Istana Putuskan Kurangi Anggaran MBG, Menkeu Purbaya Bilang Begini

Penataan ulang atau refocusing penerima MBG termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG.

"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," ungkap Prasetyo.

Dengan begitu, kelompok-kelompok penerima MBG akan diutamakan untuk masyarakat di di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini," paparnya.

Tag:  #sengkarut #dapur #yang #kuras #apbn #triliun #bulan