Elektrifikasi Transportasi: Warga Desa Dapat Apa?

DI BALIK ambisi besar transisi kendaraan listrik oleh Pemerintah, tersimpan paradoks keadilan. Kita terjebak dalam ironi bensin bersubsidi, yang seharusnya menjadi bantalan bagi kelompok rentan, justru dinikmati oleh kelas mampu di perkotaan untuk menopang gaya hidup konsumtifnya.

Sementara itu, perdesaan dengan tingkat kemiskinan pada September 2025 masih di atas 10,72 persen, hanya akan terjepit di antara harga BBM yang fluktuatif dan janji teknologi hijau yang belum menyentuh realitas hidup sehari-hari.

Desa menunggu?

Ambisi elektrifikasi transportasi nasional bergerak dalam ekskalasi besar. Pemerintah menargetkan lebih dari dua juta mobil dan belasan juta motor beroperasi pada 2030.

Ini bukan sekadar angka, melainkan upaya membangun ekosistem baru yang mencakup kendaraan pribadi, armada angkutan umum, hingga kendaraan operasional pemerintah.

Dengan kata lain, transisi ini dirancang bukan sebagai substitusi teknologi semata, tetapi sebagai rekonstruksi sistem mobilitas nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Namun, di balik target besar tersebut, kesiapan warga perdesaan menjadi titik krusial yang akan menentukan berhasil atau tidaknya transformasi ini.

Baca juga: Fiskal Menyusut, PPPK Terhimpit

Data dari publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025 yang dipublikasikan oleh BPS menunjukkan bahwa 86,48 persen rumah tangga di perdesaan telah memiliki sepeda motor, utamanya sebagai tulang punggung mobilitas sekaligus ekonomi.

Motor bukan sekadar alat transportasi, tetapi instrumen kerja yang menghubungkan petani ke pasar, pedagang ke konsumen, dan pekerja ke sumber penghidupan.

Dalam konteks ini, transisi ke kendaraan listrik tidak bisa diposisikan sebagai pilihan gaya hidup, melainkan harus menjadi solusi yang secara nyata lebih terjangkau dan relevan.

Harga motor listrik yang masih relatif tinggi membuat adopsi langsung menjadi tidak realistis bagi sebagian masyarakat desa.

Rumah tangga miskin perdesaan dengan pengeluaran 2,4 juta per bulan, lebih dari 75 persen digunakan untuk konsumsi makanan.

Sehingga perlu ada skema konversi kendaraan bensin menjadi kendaraan listrik, tanpa membebani warga miskin perdesaan.

Itupun belum selesai. Menurut data Potensi Desa 2024, masih ada 16.618 desa yang keluarga bukan pengguna listrik.

Bagi warga desa, transportasi publik bukan pilihan terbaik, karena banyak lokasi kerja masyarakat yang tidak akan terakses sarana publik.

Jangankan menuju area persawahan, laut, dan lokasi kerja remote, menuju tempat kerja di tengah pemukiman pun hampir tanpa transportasi publik.

Apalagi kesiapan transportasi publik di desa juga masih menjadi tantangan. Publikasi Potensi Desa 2025 yang dikeluarkan BPS memang menunjukkan hampir 80 persen desa telah memiliki akses terhadap angkutan umum, fondasi yang tampak menjanjikan.

Namun di balik angka tersebut tersimpan kemunduran kualitas layanan yang tak bisa diabaikan.

Jumlah desa dengan transportasi bertrayek justru merosot tajam, dari 35.689 pada 2014 menjadi hanya 18.267 pada 2025, sementara angkutan tanpa trayek melonjak dari 20.877 menjadi 31.617 desa.

Pergeseran ini menjadi sinyal rapuhnya sistem transportasi yang semakin tidak pasti, tidak terjadwal, dan sulit diandalkan.

Tanpa pembenahan serius, elektrifikasi transportasi berisiko berdiri di atas fondasi yang timpang, di mana akses memang ada, tetapi tidak cukup layak untuk menopang mobilitas dan produktivitas masyarakat desa.

Baca juga: Presiden ke Luar Negeri: Strategi Diplomasi atau Seremoni?

Jika elektrifikasi hanya difokuskan pada kendaraan pribadi, maka risiko eksklusivitas akan sulit dihindari. Oleh karena itu, transisi ini harus menjadikan transportasi publik sebagai prioritas.

Elektrifikasi angkutan desa, baik itu angkot, ojek, maupun moda berbasis komunitas, akan memberikan dampak yang jauh lebih luas, karena menyentuh mobilitas kolektif sekaligus menekan biaya transportasi masyarakat secara umum.

Di sisi lain, pelibatan UMKM lokal dalam rantai ekosistem, dari bengkel konversi hingga layanan perawatan, akan memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di kota.

Sementara itu, jika penetrasi kendaraan listrik dimulai dari layanan transportasi daring, kondisi desa masih jauh dari merata.

Dari total 84.139 desa/kelurahan, baru seperempat atau sekitar 22.080 yang tersentuh layanan angkutan online.

Tanpa percepatan perluasan layanan ini, transformasi menuju ekosistem transportasi modern, transformasi kendaraan listrik akan berjalan timpang, meninggalkan desa sebagai wilayah yang tertinggal dalam arus perkembangan teknologi.

Diffusion of Innovations: Belajar dari Dunia

Penghapusan subsidi pada “bensin untuk orang kaya” berpotensi menjadi transformasi sosial. Jika dana subsidi yang dihemat dialihkan untuk mempercepat elektrifikasi transportasi publik, mendukung UMKM desa, serta memperluas akses pembiayaan konversi kendaraan, maka kebijakan ini dapat menjadi fondasi ekosistem baru yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selama ini, transisi kendaraan listrik sering terasa seperti cerita yang datang dari jauh bagi warga desa, sebagai teknologi mahal dan kebijakan yang sulit disentuh.

Sekarang, kebijakan ini bisa ditarik lebih dekat dengan desa. Apalagi ada pengalaman negara lain justru memberi pelajaran penting bahwa perubahan ini bisa dirancang dan relevan dengan kehidupan masyarakat desa.

Lihat bagaimana China membangun fondasi transisinya. Keberhasilan mereka bukan hanya karena jumlah kendaraan listrik yang masif, tetapi karena negara hadir secara penuh: membangun jaringan pengisian daya hingga ke titik-titik strategis, memberikan subsidi, dan memastikan ekosistemnya utuh dari hulu ke hilir.

Dampaknya nyata, udara kota menjadi lebih bersih, dan biaya mobilitas perlahan lebih terkendali.

Baca juga: Bali Makin Mahal: Tumbuh untuk Siapa?

Bagi warga desa di Indonesia, pelajaran pentingnya sederhana, yaitu teknologi baru hanya akan terasa manfaatnya jika infrastrukturnya lebih dulu hadir di sekitar kehidupan mereka.

Contoh lain datang dari Norwegia. Negara ini tidak sekadar mendorong masyarakat membeli kendaraan listrik, tetapi membuatnya menjadi pilihan paling rasional melalui insentif, bebas pajak, bebas tol, hingga parkir gratis. Hasilnya, mayoritas penjualan mobil baru beralih ke listrik.

Sementara itu, Kenya menawarkan pendekatan yang justru lebih dekat dengan realitas desa. Alih-alih bergantung pada pengisian daya konvensional yang mahal dan memakan waktu, mereka mengembangkan model battery swap, pertukaran baterai, yang memungkinkan pengguna mengganti baterai kosong dengan yang penuh dalam hitungan menit dengan biaya lebih murah daripada bensin.

Bagi masyarakat desa Indonesia yang sangat bergantung pada motor untuk bekerja, model seperti ini jauh lebih relevan, cepat, praktis, dan tidak mengganggu ritme ekonomi harian.

Dari berbagai pengalaman tersebut, ada satu benang merah: keberhasilan transisi ini hanya akan berjalan dengan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Di sinilah teori Everett Rogers tentang Diffusion of Innovations menjadi penting untuk membaca konteks desa.

Pertama, soal keuntungan relatif. Bagi warga desa, keputusan beralih tidak akan didorong oleh isu lingkungan semata, tetapi oleh hitungan ekonomi.

Ketika motor listrik terbukti mampu menekan biaya operasional hingga sekitar 80 persen, di situlah logika adopsi mulai bekerja.

Kedua, kesesuaian. Teknologi hanya akan diterima jika selaras dengan kondisi lokal. Fakta bahwa sebagian besar desa kini telah memiliki akses listrik dan internet membuka peluang integrasi dengan sistem pengisian daya, layanan transportasi daring, hingga ekosistem digital lainnya.

Ketiga, keterlihatan atau observability. Warga desa tidak mudah percaya pada sesuatu yang belum mereka lihat.

Ketika perangkat desa atau aparat pemerintah mulai menggunakan kendaraan listrik dalam aktivitas sehari-hari, mereka berperan sebagai “contoh hidup”, opinion leader yang mempercepat penerimaan sosial. Teknologi yang tadinya terasa jauh menjadi dekat, karena hadir dalam keseharian.

Sehingga, model government-push menunjukkan bahwa percepatan transisi membutuhkan kombinasi regulasi, insentif, dan pembangunan ekosistem secara simultan.

Bahkan upaya Pemerintah sudah dimulai cukup panjang. Dari pengelolaan sumber daya seperti nikel, pembangunan industri baterai, hingga daur ulang, semuanya harus terhubung agar biaya bisa ditekan dan akses diperluas.

Pada akhirnya, transisi energi akan menjadi jembatan yang konkret bagi desa untuk keluar dari jerat kemiskinan. Sehingga harapan Presiden menjadikan kendaraan listrik jadi standar, berdampak pada keberpihakan yang nyata, bukan wajah baru ketimpangan perkotaan-perdesaan.

Pada titik itu, pemerintah akan membangun masa depan berkelanjutan, dan menutup jurang yang semakin dalam antara yang mampu dan terpinggirkan.

Tag:  #elektrifikasi #transportasi #warga #desa #dapat