Ekonomi di Masa Lebaran Diramal Tumbuh 5 Persen, Kuartal II Lebih Berat?

- Periode Lebaran telah usai, ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh di atas 5 persen dengan dukungan dari sektor transportasi hingga telekomunikasi.

Kendati mengawali tahun dengan optimistis, kondisi ekonomi di kuartal II-2026 banyak diramalkan lebih menantang akibat efek dari konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Ekonom Maybank Myrdal Gunarto memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi untuk kuartal I-2026 mampu mencapai 5,37 persen.

Hal ini didukung oleh langkah pemerintah yang sejak awal tahun telah mengakselerasi program belanja pemerintah termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih

"Penopangnya kalau kita lihat ada tingkat konsumsi rumah tangga yang kemungkinan bisa tumbuh 5,16 persen," kata dia kepada Kompas.com.

Baca juga: OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Jadi 4,8 Persen

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 kemungkinan ditopang oleh sektor pendukung selama periode libur Lebaran.

Sektor transportasi diprediksi tumbuh 8,38 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dan sektor yang berkaitan dengan akomodasi bisa tumbuh hingga 6,12 persen.

Sektor komunikasi dan telekomunikasi juga diperkirakan akan naik 7,37 persen.

"Faktor itu yang membuat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal I-2026 akan tetap lumayan tinggi di level 5,37 persen," ungkap dia.

Baca juga: Perjalanan Mudik Turun, Penumpang Naik: Sinyal Baru Pola Perjalanan Lebaran 2026

Tingkat konsumsi terdongkrak THR Lebaran

KOMPAS.com/LIDIA PRATAMA FEBRIAN Sejumlah uang baru yang kerap digunakan untuk THR

Myrdal menjelaskan, tingkat konsumsi masyarakat pada kuartal I-2026 akan terdongkrak oleh adanya Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR).

Adanya tambahan pendapatan ini membuat masyarakat memiliki pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income.

"Karena Indonesia merupakan negara yang struktur ekonominya digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, makan begitu ada THR atau ekstra allowance dalam bentu BHR juga ya sudah pasti tingkat konsumsi akan mengalami kenaikan," terang dia.

Selain itu, faktor lain yang mendukung konsumsi dan pertumbuhan ekonomi pada periode Lebaran itu adalah karena waktu liburan panjang.

Dengan gabungan disposable income dan masa liburan, konsumsi rumah tangga otomatis meningkat secara maksimal.

Baca juga: OECD: Konflik Timur Tengah Tekan Ekonomi Global, Inflasi 2026 Diprediksi Naik

Hal ini biasanya akan tercermin dari pertumbuhan pada bulan berikutnya.

Sebagai pengingat, tahun lalu Lebaran jatuh pada akhir Maret atau berada di periode akhir kuartal I-2025. Sementara, masyarakat banyak menggunakan waktu liburan dan belanja pada bulan berikutnya.

"Sehingga kalau kita lihat pada kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi kita naik, jadi 5,12 persen dari 4,87 persen pada kuartal pertamanya. Nah, kuartal kedua tahun lalu itu juga ada gaji ke-13 ya untuk PNS, juga ada libur panjang di April dan Mei," kata dia.

Baca juga: WFH Parsial dan Ekspektasi Penghematan BBM: Membaca Dampak Nyata Ekonomi

Inflasi terjaga selama pemerintah jaga pasokan bahan pangan

Myrdal mengungkapkan, inflasi tidak akan melonjak tajam selama pemerintah mampu untuk menjaga pasokan bahan pangan.

Pemerintah juga diharapkan mampu menjaga harga pangan seperti daging ayam, cabai merah, bawang merah, beras, telur.

"Selama itu dapat dijaga pemerintah dengan baik, saya rasa inflasi masih akan terkendali, tidak mengalami lonjakan yang signifikan" ungkap dia.

Dengan kata lain, selama pemerintah dapat menjaga suplai, dampak inflasi tidak akan mengalami lonjakan seperti tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita lihat inflasi awal tahun juga relatif jinak kok, karena pemerintah tahun lalu cukup berhasil ya menjaga pasokan pangan, terutama komoditas kucinya," tutup dia.

Baca juga: Di Tengah Tekanan Global, Lebaran Jadi Harapan Ekonomi Kuartal I 2026

Ekonomi di kuartal II-2026 lebih menantang

SHUTTERSTOCK/DAVID CARILLET Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah mengatakan, tantangan ekonomi Indonesia baru terjadi setelah Lebaran 2026.

"Di triwulan II itu hambatan-hambatan dari global supply chain sudah terjadi, sudah terasa, karena dampak dari perang itu sudah mulai kejadian," kata dia.

Hal tersebut disebabkan karena cadangan-cadangan minyak yang ada sudah mulai menipis.

"Sementara yang baru belum datang," terang dia.

Ia menambahkan, secara umum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 diproyeksikan masih aman.

"Meskipun tidak sangat besar seperti periode-periode normal," ucap Piter.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Kuat, tapi Tidak Kebal

Sementara itu, kuartal kedua setiap tahunnya merupakan periode yang menantang. Pasalnya, periode ini merupakan periode perlambatan ekonomi usai Idul Fitri yang telah menggerakkan ekonomi masyarakat.

Perekonomian setelah Lebaran memang pada dasarnya akan menunjukkan tren penurunan. Di sisi lain, rentetan dampak dari perang di Timur Tengah mulai masuk ke Tanah Air.

"Di kuartal II memang saya kira lebih terasa perlambatan dari sisi ekonomi," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Tarif Listrik Kuartal II 2026 Tidak Naik

Respons kebijakan pemerintah dinantikan

Piter menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun ini sangat bergantung pada respons pemerintah di kuartal II-2026 mendatang.

Ia menekankan kondisi saat ini belum mengarah pada krisis. Fundamental makro ekonomi Indonesia dinilai masih relatif kuat dibandingkan dengan beberapa periode guncangan sebelumnya.

Namun demikian, situasi saat ini tetap memerlukan pengelolaan kebijakan yang hati-hati.

Piter menyebutkan, pemerintah perlu memastikan komunikasi kebijakan ekonomi berjalan dengan jelas, terutama terkait strategi menjaga disiplin fiskal, mengelola tekanan subsidi energi, serta mempertahankan kepercayaan investor.

“Dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang, kejelasan arah kebijakan ekonomi menjadi sangat penting. Pasar akan melihat bagaimana pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh,” ucap dia.

Baca juga: Purbaya: Defisit APBN Tetap Terkendali, Anggaran Tidak Morat-Marit

Pemerintah luncurkan paket kebijakan efisiensi

Tangkap layar Zoom Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan CEO Danantara Rosan Roeslanii dalam Konpers Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Saat Ini secara daring pada Selasa (31/3/2026).Pemerintah meluncurkan paket kebijakan efisiensi bertajuk “8 butir transformasi budaya kerja nasional” sebagai respons terhadap dinamika global dan upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan ini diambil untuk mendorong efisiensi, produktivitas, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh,” ujar dia dalam Konferensi Pers Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Saat Ini secara daring pada Selasa (31/3/2026).

Kebijakan-kebijakan utama penghematan yang diterapkan pemerintah meliputi kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.

Kebijakan ini berlaku di instansi pusat dan daerah untuk mendorong efisiensi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Kebijakan berlaku setiap Jumat mulai 1 April 2026.

Pemerintah memperkirakan kebijakan work from home (WFH) dapat memberikan penghematan langsung ke APBN mencapai Rp 6,2 triliun dari berkurangnya kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Airlangga Tegaskan Stok BBM Aman dan Fiskal Terjaga di Tengah Tekanan Global

Sementara dari sisi masyarakat, efisiensi mobilitas berpotensi menekan pengeluaran BBM hingga Rp 59 triliun.

Lalu, pemerintah melakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional. ASN didorong beralih ke transportasi publik guna menekan konsumsi energi.

Pemerintah juga memangkas perjalanan dinas, yakni hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri sebagai bagian dari efisiensi belanja negara.

Lebih lanjut pemerintah mendorong optimalisasi program makan berizi gratis (MBG) dan diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu.

Selain itu, pemerintah melakukan pengalihan anggaran dari belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif.

Nilai refocusing diperkirakan mencapai Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

Terakhir, pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter.

Kebijakan ini berpotensi menghemat subsidi energi hingga Rp 48 triliun. Airlangga menegaskan, seluruh langkah ini merupakan bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional agar lebih efisien dan tahan terhadap guncangan global.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung transformasi budaya kerja ini,” tutup dia.

Tag:  #ekonomi #masa #lebaran #diramal #tumbuh #persen #kuartal #lebih #berat