Gencatan Senjata Bukan untuk Kita

UNTUK menghindari perang lebih besar, para pihak yang bertikai diajak duduk, berunding, dan mengumumkan gencatan senjata. Inti setiap gencatan senjata adalah janji untuk menahan diri.

Kenyataan mengajarkan hal yang sedikit berbeda. Janji itu dilanggar setiap kali terbit kesempatan, oleh pihak yang dikalahkan maupun yang diuntungkan.

Pelanggaran itu, menurut analisis yang sedang populer di jurnal-jurnal strategi, sebenarnya adalah bagian dari strategi, bukan kegagalannya.

Dua kubu saling memukul kecil untuk menetapkan batas, saling membalas untuk menjaga keseimbangan, dan sesekali bersalaman agar ada yang disebut perdamaian.

Analisis itu memikat karena ia menjelaskan kenapa Hormuz hari ini terlihat seperti panggung sandiwara.

Iran mengumumkan bahwa selat terbuka pada Jumat. Harga minyak dunia anjlok dalam semalam. Sabtu, Teheran menarik pengumumannya dan menuduh Washington tidak menepati janji.

Minggu, kapal perang Iran menembaki tanker yang mencoba lewat, dan militer Amerika Serikat menyita kapal Iran yang menerobos blokade.

Pasar Senin pagi menemukan harga minyak sudah naik lagi, dan nama baru pun menemukan dirinya sendiri. Mereka menyebutnya gencatan senjata yang tidak pernah tiba.

Baca juga: Trump Menolak Proposal Iran, IRGC Semakin Enggan Berdiplomasi

Teori yang memikat tadi punya cacat yang jarang diakui. Ia hanya mengenali dua pemain. Padahal, di bawah meja perundingan itu, ada jutaan orang yang tidak pernah diundang.

Ada ibu di Klender yang minggu lalu membayar tabung gasnya lebih mahal daripada bulan lalu. Ada buruh di Mumbai yang dipulangkan dari kawasan Teluk tanpa pesangon.

Ada pekerja kilang di Singapura yang dirumahkan karena pasokan terhenti. Ada pengemudi truk di Eropa yang mengisi tangkinya dengan harga yang sulit ia tanggung.

Mereka bukan peserta perundingan. Mereka hanya diminta membayar tagihan perundingan itu.

Inilah wajah yang dilupakan oleh teori permainan. Ia sibuk mempelajari strategi para pemain, tanpa pernah bertanya siapa yang berhak menjadi pemain.

Ia menerima begitu saja bahwa yang duduk di meja adalah yang memegang senjata, dan yang tidak memegang senjata tidak perlu berbicara.

Dalam logika ini, gencatan senjata dianggap berhasil jika kejadian fatal menurun di antara pemegang senjata, tanpa perlu menghitung berapa banyak kompor yang berhenti menyala di dapur-dapur yang jauh dari medan tempur.

Yang diumumkan di Hormuz adalah gencatan senjata militer, dan terhadap target itu memang bekerja. Kejadian fatal di lapangan perang memang turun dibanding minggu-minggu pertama konflik. 

Namun, yang tidak pernah ada adalah gencatan senjata ekonomi. Tidak pernah ada mekanisme untuk mengompensasi negara yang tidak ikut berperang, tetapi menelan separuh akibatnya.

Tidak pernah ada jaminan pasokan bagi importir yang energinya dirantai ke selat yang mereka tidak pernah sentuh. Yang ada hanya nasihat lama yang diulang setiap krisis, yaitu perkuat cadangan dan carilah pemasok lain.

Nasihat itu benar, dan Indonesia memang perlu menjalankannya dengan lebih serius. Cadangan strategis minyak dan gas perlu didorong ke standar yang lazim di negara-negara yang tidak mau dipermalukan setiap kali selat ditutup.

Baca juga: Setelah Senat AS Mengalah, Iran di Persimpangan Eskalasi atau Diplomasi

Impor LPG yang delapan dari sepuluh tabungnya datang dari luar negeri perlu dipangkas pelan-pelan dengan memperluas jaringan gas kota dan memberi insentif kompor induksi untuk rumah tangga berdaya cukup.

Diversifikasi pemasok perlu menembus kawasan yang selama ini dianggap terlalu jauh, karena kejauhan itu justru yang menjadi pelindung ketika Teluk terbakar.

Namun, menganggap nasihat itu sebagai jawaban akhir adalah penipuan yang paling halus terhadap diri sendiri.

Selama Indonesia hanya bersiap diri sebagai individu, ia akan selalu menanggung biaya perang orang lain sendirian.

Selama anggota G20 mengurus krisis Hormuz dengan neraca fiskal masing-masing, kita hanya menunggu krisis berikutnya yang sama persis pola permainannya, hanya berbeda nama selatnya.

Setiap empat sampai lima tahun, satu jalur laut akan ditutup lagi. Setiap kali, ibu di Klender akan membayar lebih mahal. Setiap kali, pembuat kebijakan akan menyusun nasihat yang sama.

Yang sebenarnya dibutuhkan adalah suara. Suara yang meminta kursi bagi pihak ketiga di arsitektur keamanan energi global.

Suara yang menolak menganggap kerugian negara-negara pengimpor sebagai kerugian yang bisa ditabungkan dalam laporan pasca-konflik.

Suara yang mempersoalkan gagasan bahwa pembagian ongkos perang adalah hak istimewa negara-negara berperang untuk menentukan sepihak.

Baca juga: Perang AS Vs Iran: Damai Tersandera Nuklir

Gagasan seperti ini akan ditertawakan di pertemuan pertama, sebagaimana semua gagasan yang mengganggu kenyamanan lama selalu ditertawakan pada pertemuan pertamanya.

Kembali ke ibu dengan tabung gas tadi. Ia tidak pernah mendengar nama Hormuz. Ia juga tidak akan pernah membaca laporan yang mencatat bahwa kejadian fatal menurun setelah gencatan senjata ke sekian diumumkan.

Namun, ia adalah warga dari salah satu ekonomi terbesar di kawasan, negaranya duduk di G20, dan keuangannya diseret naik turun oleh permainan yang tidak pernah ia mainkan.

Jika suatu hari Indonesia memilih berbicara atas nama orang seperti dia, barulah gencatan senjata di Hormuz mulai berarti bagi siapa pun di luar dua pemain utamanya. Sampai hari itu tiba, perdamaian yang mereka umumkan bukan untuk kita.

Tag:  #gencatan #senjata #bukan #untuk #kita