Dari Purbaya Effect ke Purbaya Pretext: Ketika Optimisme Pasar Mulai Goyah

Nama Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjelma menjadi fenomena baru di jagat ekonomi nasional. Baru dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, Purbaya langsung melesat menjadi trending topic dan berubah menjadi salah satu menteri paling populer di kabinet.

Bukan tanpa alasan. Gaya bicara Purbaya yang ceplos-ceplos, blak-blakan, dan minim basa-basi membuat publik serta pelaku pasar merasa mendapatkan sosok baru di Kementerian Keuangan. Di tengah birokrasi yang selama ini dikenal penuh bahasa normatif, Purbaya tampil berbeda: berani, lugas, dan kadang kontroversial.

Media pun seperti tak pernah kehabisan bahan. Hampir setiap pernyataan Purbaya menjadi headline. Dari komentar soal rupiah, pajak orang kaya, subsidi energi, hingga kritik terhadap birokrasi fiskal, semuanya viral di media sosial.

Efeknya Terasa Cepat di Pasar Keuangan.

Investor asing mulai masuk deras. Optimisme terhadap arah ekonomi Indonesia meningkat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan sempat menembus level psikologis 9.000 pada akhir 2025 level yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan pelaku pasar.

Kala itu, muncul istilah baru di kalangan analis dan publik: “Purbaya Effect”.

Istilah tersebut menggambarkan euforia pasar terhadap sosok Purbaya yang dianggap mampu membawa energi baru bagi ekonomi nasional. Kombinasi komunikasi agresif, keberanian mengambil keputusan, serta citra pro-pasar membuatnya dipuja investor.

Bahkan sejumlah pengamat menyebut Purbaya sebagai “market darling” baru pemerintah. Namun seperti banyak kisah euforia pasar lainnya, bulan madu itu tampaknya tak berlangsung lama.

Memasuki 2026, mulai muncul retakan di balik optimisme besar tersebut. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perlambatan. Daya beli masyarakat mulai melemah, industri manufaktur tersendat, PHK di sejumlah sektor meningkat, dan tekanan terhadap kelas menengah makin terasa.

Pasar yang Sebelumnya Bergairah Perlahan mulai Goyah

IHSG tak lagi perkasa seperti akhir tahun lalu. Rupiah bergerak fluktuatif. Investor mulai mempertanyakan apakah “Purbaya Effect” hanya sebatas sentimen jangka pendek atau benar-benar ditopang fondasi ekonomi yang kuat.

Situasi makin rumit karena gaya komunikasi Purbaya yang dulu dianggap menyegarkan kini mulai dipandang sebagian pihak sebagai bumerang. Pernyataan-pernyataannya yang spontan kerap memicu polemik baru dan menambah ketidakpastian di pasar.

Apakah 'Purbaya Effect' sudah habis atau justru menjadi 'Purbaya Pretext'?

Di tengah rupiah yang goyah, IHSG yang tersungkur, dan utang negara yang mendekati Rp10.000 triliun, Purbaya justru tampil dengan banyak dalih alias pretext. Alih-alih meredam kecemasan pasar, Purbaya memilih memainkan narasi pembanding dengan menyebut kondisi Indonesia lebih baik dari Eropa, lebih hati-hati dari Amerika Serikat, bahkan lebih sehat dibanding negara-negara tetangga.

Kritik media asing dianggap berlebihan. Investor diminta “serok bawah”. Rupiah disebut hanya terkena sentimen jangka pendek.

Namun di balik semua optimisme itu, muncul pertanyaan yang mulai menggema di pasar, apakah ini penjelasan ekonomi yang rasional, atau sekadar dalih Purbaya saja untuk menutupi retakan yang mulai terlihat?

Utang Rp 9.920 Triliun dan Logika “Masih Aman”

Pemerintah mencatat posisi utang mencapai Rp 9.920,42 triliun hingga akhir Maret 2026. Dalam tiga bulan saja, angkanya bertambah Rp 282,52 triliun. Mayoritas berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang kini mendominasi 87,22 persen komposisi utang.

Tetapi bagi Purbaya, angka hampir Rp10.000 triliun bukan persoalan besar. Ia berkali-kali menekankan satu indikator yakni rasio utang terhadap PDB yang masih 40,75 persen, jauh di bawah batas 60 persen dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Secara teknis, pernyataan itu memang benar. Rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibanding banyak negara maju. Namun pasar tidak hanya membaca angka rasio. Investor juga membaca kemampuan bayar, kualitas belanja negara, stabilitas mata uang, hingga kredibilitas fiskal jangka panjang.

Masalahnya, ketika pemerintah terlalu fokus membandingkan diri dengan negara yang lebih buruk, pasar justru mulai bertanya: mengapa standar pembandingnya selalu negara yang sedang bermasalah?

Di titik inilah istilah “Purbaya Pretext” menemukan momentumnya, sebuah pola komunikasi yang cenderung menggeser fokus dari persoalan inti menuju pembenaran komparatif. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira bahkan menyebut Purbaya hanya menggertak saja. "Bluffing saja" kata Bhima kepada .

Ketika Kritik Dijawab dengan “Harusnya Puji Kita”

Respons Purbaya terhadap kritik media Inggris The Economist menjadi contoh paling gamblang. Majalah itu menyoroti risiko belanja negara yang membengkak, potensi melemahnya disiplin fiskal, serta meningkatnya intervensi negara dalam ekonomi nasional. Kritik yang sebenarnya lazim dalam dunia ekonomi global.

Namun jawaban Purbaya justru bernada defensif. Ia meminta agar Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang memiliki rasio utang mendekati 100 persen PDB. Ia bahkan mengatakan The Economist seharusnya memuji pemerintah Indonesia karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 berhasil mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year), tertinggi dalam 14 kuartal terakhir. Capaian ini membebaskan Indonesia dari "kutukan" pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya selalu mandek di angka 5 persen.

Disisi lain Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meragukan validitas angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam laporan terbarunya, LPEM menilai angka tersebut kemungkinan terlalu tinggi dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil. LPEM menemukan adanya inkonsistensi internal dalam data produksi BPS. Di satu sisi, sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 5,04 persen yoy pada kuartal I-2026. Namun di sisi lain, sektor listrik, gas, dan air justru mengalami kontraksi sebesar 0,99 persen yoy pada periode yang sama.

Menurut LPEM, kondisi ini sulit dijelaskan secara logis karena industri manufaktur merupakan pengguna listrik terbesar di Indonesia. "Jika pasokan listrik mengalami kontraksi, maka pertumbuhan manufaktur tersebut sulit dibenarkan secara fisik," dikutip dari laporan tersebut, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan koreksi atas inkonsistensi tersebut, LPEM memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sebenarnya berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen, dengan estimasi tengah sekitar 4,89 persen.

Salah satu kritikan itu justru membuat Purbaya merasa heran dan melontarkan pernyataan bernada kesal, "angka jelek ribut, angka tinggi ribut", mempertanyakan apa sebenarnya yang diinginkan para kritikus.

Di mata pasar, respons semacam ini mengandung problem komunikasi serius. Sebab investor global tidak mencari pejabat yang marah terhadap kritik. Mereka mencari pejabat yang mampu menjelaskan risiko secara jernih dan menunjukkan arah mitigasi yang meyakinkan.

Apalagi, kritik terhadap fiskal Indonesia muncul bukan tanpa alasan. Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto membawa agenda belanja besar seperti makan bergizi gratis, pembangunan strategis, hingga ekspansi peran negara dalam ekonomi. Semua membutuhkan uang dalam jumlah sangat besar.

Artinya, pertanyaan soal disiplin fiskal memang tidak bisa disapu hanya dengan kalimat “masih aman”.

IHSG Jatuh, Investor Diminta “Serok”

Ketika IHSG ambles hampir 4 persen ke level 6.470, Purbaya kembali memilih pendekatan optimistis ekstrem.

“Serok bawah sekarang,” katanya.

Apalagi saat itu tekanan datang dari kombinasi faktor global dan domestik: aksi jual di Wall Street, konflik Timur Tengah, serta kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dan rupiah.

Pengamat pasar modal Irwan Ariston mengatakan, secara teknikal arah IHSG masih berada dalam tren bearish. “Arah pergerakan IHSG secara technical masih bearish, walau bisa saja terjadi kemungkinan technical rebound alias naik sesaat untuk kemudian muncul tekanan lagi,” ujar Irwan.

Ia menambahkan, sejumlah faktor eksternal dan domestik masih menjadi pemberat pasar. Selain dampak rebalancing MSCI, pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS turut memberikan sentimen negatif.

“Selain dari pengaruh MSCI, saat ini faktor nilai tukar rupiah yang sekitar Rp17.500 per USD memberi efek negatif tersendiri,” jelasnya.

Irwan juga menyoroti faktor non-ekonomi, terutama terkait kepastian hukum di dalam negeri yang dinilai dapat mempengaruhi kepercayaan investor.

“Tiadanya keadilan dan kepastian hukum seperti ini sangat menghancurkan pondasi kepercayaan dalam berinvestasi. Cepat atau lambat, ini bisa semakin memperburuk situasi yang sudah buruk saat ini,” katanya.

Pasar memahami bahwa pejabat negara perlu menenangkan situasi. Tetapi ketenangan berbeda dengan penyangkalan.

Rupiah Rp17.660 dan Trauma 1998

Bagian paling sensitif muncul ketika rupiah melemah hingga mendekati Rp17.700 per dolar AS.

Purbaya mengatakan pelemahan itu lebih banyak dipicu sentimen negatif dan ketakutan bahwa Indonesia akan kembali seperti krisis 1997-1998. Ia menegaskan situasi sekarang berbeda karena ekonomi masih tumbuh dan belum masuk resesi.

Pernyataan itu sebagian benar. Fundamental Indonesia memang tidak sama dengan 1998. Cadangan devisa lebih kuat, perbankan lebih sehat, dan sistem fiskal lebih disiplin.

Ketika pemerintah terlihat terlalu sibuk menyangkal risiko, pasar justru bisa membaca adanya kepanikan tersembunyi. Terlebih Purbaya juga mengakui pemerintah mulai kembali masuk pasar obligasi secara signifikan untuk menjaga stabilitas.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, memperingatkan bahwa depresiasi rupiah akan langsung mengerek biaya distribusi dan logistik nasional akibat naiknya harga bahan bakar. Dampak domino dari kenaikan ini dipastikan bakal memukul berbagai sektor, baik untuk bahan baku industri, barang penolong, hingga barang konsumsi langsung.

"Akan ada kenaikan harga dalam 2-3 bulan ke depan. Yang sudah mulai adalah plastik karena barangnya langka, distribusi mahal, sekalinya dapet, nilai rupiahnya melemah," ujar Huda saat dihubungi pada Senin (18/5/2026).

Huda menambahkan, efek kenaikan harga komoditas dasar seperti plastik ini akan merembet ke segala arah karena sifatnya yang krusial bagi kemasan industri. Imbasnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan, melainkan hingga ke pelosok daerah. "Apakah di desa gak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," jelasnya.

Tag:  #dari #purbaya #effect #purbaya #pretext #ketika #optimisme #pasar #mulai #goyah