Eks Pimpinan KPK: Siapa Pun Bisa Hitung Kerugian Negara asal Kompeten

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi tidak harus dilakukan oleh satu lembaga tertentu.

Menurut dia, siapa pun dapat menghitung kerugian negara sepanjang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tersebut.

“Ketika ditanya siapa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, saya selalu menyampaikan begini Pak. Siapa pun bisa sepanjang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya,” ujar Alexander dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (19/5/2026).

Alexander menjelaskan, dalam perkara korupsi, kerugian negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan di persidangan.

Baca juga: Eks Ketua BPK: Penetapan Kerugian Negara oleh Banyak Institusi Tak Sesuai UUD 1945

Karena itu, pihak yang pada akhirnya menentukan ada atau tidaknya kerugian negara adalah majelis hakim.

“Pada akhirnya, yang menentukan dan menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi itu adalah putusan hakim,” kata dia.

Alexander mengaku pernah menolak hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ketika masih menjadi hakim.

Menurut dia, keputusan itu diambil karena fakta persidangan menunjukkan tidak adanya kerugian negara, atau nilai kerugian yang berbeda dengan hasil audit.

“Beberapa kali saya ketika jadi hakim, saya menolak hasil perhitungan kerugian negara BPK maupun BPKP,” ujar Alexander.

Baca juga: Menyoal Urgensi Kewenangan Hitung Kerugian Negara di UU Tipikor

Dia menilai, hasil audit semestinya hanya menjadi panduan bagi hakim untuk memahami modus perkara dan metode penghitungan kerugian negara.

“Majelis boleh setuju, boleh tidak,” tegas Alexander.

Alexander juga menyoroti kecenderungan sebagian hakim yang langsung mengambil alih hasil audit tanpa menguji lebih jauh fakta-fakta di persidangan.

“Kalau hakim itu langsung mengambil alih hasil audit entah dari BPK atau BPKP, malah putusannya menyesatkan,” kata Alexander.

Dalam RDPU itu, Alexander turut menegaskan bahwa tidak semua perkara korupsi memerlukan audit kerugian negara.

Dia mencontohkan perkara pekerjaan fiktif atau kekurangan volume barang yang menurutnya dapat langsung dibuktikan penyidik dan jaksa di persidangan.

Baca juga: Baleg Bahas UU Tipikor, Cegah Multitafsir Lembaga Penghitung Kerugian Negara

“Pekerjaan fiktif misalnya, negara sudah keluar uang, pekerjaan enggak ada, perlu audit enggak? Enggak perlu,” kata Alexander.

Lebih jauh, Alexander menilai kebutuhan utama saat ini bukan memperdebatkan lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara, melainkan menyusun standar penghitungan kerugian negara yang dapat dipakai semua pihak.

Alexander mengusulkan agar BPK, BPKP, akuntan publik, hingga Ikatan Akuntan Indonesia menyusun pedoman bersama terkait penghitungan kerugian negara.

“Siapa pun nanti yang melakukan harus tunduk pada standar itu dan bisa diuji hasil perhitungannya di persidangan,” jelas dia.

Menurut Alexander, apabila seluruh penghitungan kerugian negara hanya dibebankan kepada BPK, lembaga tersebut berpotensi kewalahan menangani banyaknya perkara korupsi, terutama di daerah.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Sebut Hitungan Kerugian Negara oleh BPK Banyak yang “Ngawur”

“Bayangkan nanti semua akan minta ke BPK, enggak akan mampu dari sisi SDM,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Baleg DPR menggelar RDPU bersama sejumlah pakar hukum untuk membahas kewenangan penghitungan kerugian negara menyusul Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan pembahasan tersebut dilakukan untuk menghindari multitafsir terkait pihak yang berwenang menghitung kerugian negara.

“Ini ada satu dispute menurut saya dan angle dari mana pun, perspektif dari mana pun tidak bisa menjadi alasan sehingga terjadi multitafsir,” ujar Bob.

Tag:  #pimpinan #siapa #bisa #hitung #kerugian #negara #asal #kompeten