Uang Beredar Rp 10.355 Triliun, Mengapa Kelas Menengah Justru Turun Kelas?

JUMLAH uang beredar Indonesia dalam arti luas (M2) mencapai Rp 10.355 triliun pada Maret 2026. Dalam teori ekonomi, likuiditas yang melimpah semestinya menjadi kabar baik.

Uang yang lebih banyak beredar biasanya menandakan aktivitas ekonomi meningkat, investasi bertumbuh, dan peluang yang semakin luas bagi masyarakat.

Namun, pada saat yang hampir bersamaan, Indonesia justru menghadapi fenomena yang tampak bertolak belakang: jumlah kelas menengah terus menyusut.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 59,5 juta orang pada 2018 menjadi 47,9 juta pada 2024, lalu kembali turun menjadi sekitar 46,7 juta pada 2025.

Mereka tidak benar-benar menghilang. Sebagian besar justru turun kelas ke kelompok yang lebih rentan secara ekonomi.

Dalam istilah BPS, kelompok "aspiring middle class" atau calon kelas menengah semakin membesar, sementara kelompok yang sebelumnya menikmati tingkat kenyamanan ekonomi relatif stabil semakin mengecil.

Fenomena ini penting karena kelas menengah bukan sekadar kategori statistik. Bersama kelompok calon kelas menengah, mereka menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi rumah tangga nasional.

Ketika kelompok ini tumbuh, ekonomi biasanya bergerak lebih dinamis. Sebaliknya, ketika mereka melemah, daya tahan konsumsi domestik ikut tergerus.

Baca juga: Korupsi MBG: Membaca Kekecewaan Presiden Prabowo

Di sinilah paradoks ekonomi Indonesia muncul. Uang dalam sistem keuangan bertambah, tetapi rasa aman ekonomi banyak keluarga justru berkurang.

Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak uang yang beredar, melainkan mengapa pertumbuhan likuiditas yang begitu besar belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penguatan daya beli masyarakat.

Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat bagaimana pertumbuhan uang beredar tersebut terbentuk.

Dalam laporan moneter Bank Indonesia, salah satu komponen yang tumbuh paling cepat adalah tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat yang meningkat 39,2 persen secara tahunan pada Maret 2026 dan masih tumbuh 38,6 persen pada April.

Angka ini jauh melampaui pertumbuhan kredit perbankan yang berada di kisaran 9 persen.

Data tersebut tidak berarti pemerintah sedang mencetak uang atau membiayai dirinya sendiri secara langsung.

Namun, angka itu menunjukkan bahwa dinamika fiskal memiliki kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan likuiditas dibandingkan aktivitas pembiayaan sektor swasta.

Dengan kata lain, sebagian penting dari pertumbuhan uang beredar saat ini berkaitan dengan aktivitas fiskal dan pengelolaan pembiayaan pemerintah.

Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih berada di atas lima persen. Namun, salah satu pendorong utamanya adalah peningkatan belanja pemerintah.

Kebijakan fiskal yang ekspansif tentu memiliki fungsi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Persoalannya muncul ketika tambahan likuiditas yang tercipta tidak cukup kuat mengalir ke sektor-sektor yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Bagi keluarga kelas menengah, jumlah uang beredar nasional bukanlah sesuatu yang dapat dirasakan secara langsung.

Yang mereka rasakan adalah harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, cicilan rumah, tarif transportasi, dan peluang memperoleh pekerjaan yang layak.

Karena itu, likuiditas yang terlihat sehat di tingkat makro belum tentu terasa sebagai perbaikan kondisi ekonomi di tingkat rumah tangga apabila tidak diikuti peningkatan pendapatan riil.

Dalam ilmu ekonomi terdapat konsep yang disebut "velocity of money" atau kecepatan perputaran uang. Konsep ini menggambarkan seberapa efektif uang yang tersedia menghasilkan aktivitas ekonomi.

Baca juga: Tiga Pimpinan BGN Jadi Tersangka: Bongkar Korupsi MBG

Ketika jumlah uang beredar tumbuh hampir secepat pertumbuhan ekonomi nominal, tambahan likuiditas yang masuk ke sistem tidak selalu menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi yang sebanding.

Sebagian dapat tersimpan dalam berbagai instrumen keuangan, deposito, atau aset jangka panjang yang manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat luas.

Pola distribusi likuiditas juga memperlihatkan kecenderungan menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan simpanan pada kelompok dengan saldo besar meningkat lebih cepat dibandingkan kelompok saldo kecil.

Pada sisi pembiayaan, kredit investasi tumbuh jauh lebih pesat dibandingkan kredit modal kerja maupun pembiayaan yang lebih dekat dengan aktivitas ekonomi harian.

Tidak ada yang keliru dengan kondisi tersebut. Kredit investasi sangat diperlukan untuk membangun kapasitas produksi dan menopang pertumbuhan jangka panjang. Namun, manfaatnya sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk dirasakan.

Sebaliknya, kredit modal kerja dan pembiayaan usaha kecil biasanya memiliki dampak yang lebih cepat terhadap penciptaan lapangan kerja, perputaran usaha lokal, dan pendapatan masyarakat.

Ketika likuiditas lebih banyak terkonsentrasi pada sektor dan kelompok yang sudah memiliki akses ekonomi kuat, manfaat pertumbuhan cenderung terkumpul pada kelompok yang sama.

Akibatnya, angka-angka makro terlihat sehat, tetapi perbaikan kesejahteraan tidak menyebar dengan kecepatan yang sama.

Sementara itu, berbagai kajian menunjukkan pertumbuhan upah riil pekerja Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung tertahan.

Pendapatan nominal memang meningkat, tetapi kenaikan biaya hidup membuat daya beli tidak tumbuh pada tingkat yang sama.

Bagi banyak keluarga kelas menengah, kondisi ini menciptakan tekanan yang berlangsung perlahan, tetapi terus-menerus.

Tekanan tersebut tampak dari semakin tipisnya bantalan ekonomi rumah tangga. Ketika biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan menabung, ruang aman keuangan keluarga semakin menyempit.

Dalam situasi seperti ini, pembiayaan dan kredit konsumsi sering kali berfungsi sebagai jembatan untuk mempertahankan standar hidup yang sebelumnya dapat ditopang oleh kombinasi pendapatan dan tabungan.

Baca juga: Saat Tabungan Jadi Bantalan Sosial Pribadi

Fenomena ini tidak berarti kelas menengah hidup sepenuhnya dari utang. Namun, semakin banyak rumah tangga yang bergantung pada fasilitas pembiayaan untuk menjaga konsumsi, membayar kebutuhan pendidikan, atau menghadapi pengeluaran tak terduga.

Ketika kredit mulai menggantikan fungsi tabungan sebagai bantalan ekonomi, kerentanan sosial-ekonomi pun meningkat.

Inilah inti paradoks yang sedang dihadapi Indonesia. Sistem keuangan memiliki likuiditas yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Uang beredar tumbuh hampir dua digit. Belanja pemerintah meningkat. Investasi terus bergerak. Namun pada saat yang sama, kelompok yang menjadi penopang utama konsumsi nasional justru mengalami tekanan dan sebagian turun kelas.

Karena itu, pertanyaan terpenting hari ini bukanlah berapa banyak uang yang beredar dalam perekonomian, melainkan berapa banyak keluarga yang masih mampu mempertahankan status kelas menengahnya.

Sebab ketika semakin banyak rumah tangga turun kelas di tengah likuiditas yang terus bertambah, persoalannya bukan lagi jumlah uang dalam sistem, melainkan kemampuan ekonomi untuk membagikan manfaat pertumbuhan secara lebih merata.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi tidak terletak pada besarnya angka likuiditas semata. Keberhasilan yang sesungguhnya tercermin dari kemampuan masyarakat mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Sebab uang yang beredar di antara institusi besar, korporasi besar, dan instrumen keuangan tidak selalu memiliki makna yang sama dengan uang yang benar-benar berputar di pasar tradisional, usaha kecil, dan kantong keluarga kelas menengah yang selama ini menjadi penyangga utama konsumsi nasional.

Tag:  #uang #beredar #10355 #triliun #mengapa #kelas #menengah #justru #turun #kelas