Ketika Tarif Bertemu Propaganda

PERANG dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sering dipahami sebagai konflik ekonomi yang berpusat pada tarif impor, defisit perdagangan, dan perlindungan industri domestik.

Namun, pemahaman tersebut sesungguhnya terlalu sempit. Apa yang terjadi antara dua kekuatan terbesar dunia itu jauh melampaui persoalan ekspor-impor.

Di balik perang tarif, pembatasan investasi, hingga embargo teknologi, tersimpan pertarungan yang lebih besar, yakni perebutan posisi sebagai kekuatan dominan dalam tatanan global abad ke-21.

Pandangan ini juga tercermin dalam beberapa diskursus yang menyoroti bagaimana konflik AS–Tiongkok berkembang menjadi arena pertarungan opini, diplomasi, dan persepsi global.

Dari sudut pandang publik internasional, rivalitas AS dan Tiongkok tidak lagi dilihat semata sebagai persaingan ekonomi.

Banyak negara memandangnya sebagai kontestasi antara kekuatan lama yang berusaha mempertahankan dominasi dan kekuatan baru yang sedang menantang status quo.

AS selama beberapa dekade menjadi pusat kekuatan ekonomi, teknologi, keuangan, dan militer dunia.

Namun, kebangkitan Tiongkok dalam empat dekade terakhir mengubah keseimbangan tersebut secara signifikan.

Baca juga: Mentalitas Mohon Izin

Tiongkok berhasil mentransformasikan dirinya dari negara berkembang menjadi kekuatan manufaktur terbesar di dunia, eksportir utama, serta salah satu pusat inovasi teknologi global.

Dalam bidang kecerdasan buatan, kendaraan listrik, teknologi 5G, komputasi kuantum, dan semikonduktor, Tiongkok mulai menantang dominasi perusahaan-perusahaan Amerika.

Oleh karena itu, publik dunia melihat konflik yang berlangsung bukan sekadar sengketa dagang, melainkan pertarungan menentukan siapa yang akan memimpin ekonomi dan teknologi global pada masa depan.

Menariknya, persepsi internasional terhadap kedua negara tidak bersifat hitam-putih semata.

Sebagian negara berkembang memandang Tiongkok sebagai mitra pembangunan yang menawarkan alternatif terhadap dominasi Barat melalui berbagai proyek infrastruktur dan investasi internasional.

Namun, sebagian lain mengkhawatirkan meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap Beijing.

Sebaliknya, AS masih dipandang sebagai penjaga sistem internasional yang relatif terbuka, tetapi pada saat yang sama sering dianggap menerapkan standar ganda ketika kepentingan nasionalnya dalam keadaan terancam.

Politik Tarif dan Retaliasi

Jika ditinjau dari data perdagangan bilateral, narasi yang selama ini beredar bahwa perang dagang AS telah "mengalahkan" Tiongkok sesungguhnya masih jauh dari kenyataan.

Justru sejak perang tarif pertama pada era pemerintahan Donald Trump tahun 2018, Tiongkok tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu pemasok utama barang konsumsi bagi masyarakat Negeri Paman Sam.

Pada tahun 2018, defisit perdagangan barang Amerika Serikat terhadap Tiongkok mencapai sekitar 418 miliar dolar AS.

Setelah serangkaian tarif diberlakukan, angka tersebut memang menurun menjadi sekitar 279 miliar dolar AS pada 2023. 

Namun, pada 2024 defisit kembali melebar menjadi sekitar 295 miliar dolar AS karena impor AS dari Tiongkok masih jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspornya ke negeri panda tersebut.

Data perdagangan menunjukkan bahwa pada 2024 Amerika mengimpor barang dari Tiongkok sekitar 439 miliar dolar AS, sementara ekspornya hanya sekitar 144 miliar dolar AS.

Dengan kata lain, setiap satu dolar barang yang dijual Amerika ke Tiongkok, hampir tiga dolar barang Tiongkok masuk ke pasar Amerika.

Memasuki era Trump 2.0, tekanan tarif kembali ditingkatkan. Dampaknya memang terlihat pada penurunan volume perdagangan bilateral.

Data resmi Washington menunjukkan bahwa pada 2025 impor Amerika dari Tiongkok turun menjadi sekitar 308 miliar dolar AS, sedangkan ekspor Amerika ke Tiongkok sekitar 106 miliar dolar AS.

Akibatnya, defisit perdagangan barang Amerika terhadap Tiongkok menyusut menjadi sekitar 202 miliar dolar AS.

Namun, penyusutan tersebut tidak otomatis menunjukkan kemenangan strategis Washington.

Banyak studi menunjukkan bahwa sebagian besar rantai pasok hanya berpindah lokasi menuju negara ketiga seperti Vietnam, Meksiko, Thailand, dan Malaysia, sementara komponen maupun bahan bakunya tetap berasal dari Tiongkok.

Dengan kata lain, ketergantungan terhadap manufaktur Tiongkok berkurang secara statistik, tetapi tidak sepenuhnya berkurang secara substantif.

Baca juga: Kedaulatan yang Disewakan Mingguan

Karena itu, adanya realitas bahwa Tiongkok mendominasi kebutuhan sehari-hari masyarakat AS tidak sepenuhnya berlebihan.

Berbagai produk yang digunakan warga AS, mulai dari elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, mainan anak, furnitur, tekstil, komponen otomotif, hingga bahan baku industri, masih memiliki keterkaitan kuat dengan ekosistem manufaktur Tiongkok.

Bahkan ketika sejumlah perusahaan AS merelokasi pabriknya ke negara lain, banyak pemasok komponen hulu tetap berasal dari Tiongkok.

Inilah yang menjelaskan mengapa, meskipun perang tarif berlangsung bertahun-tahun, Tiongkok masih menjadi salah satu mitra dagang terbesar Amerika Serikat dan tetap memiliki posisi penting dalam jaringan rantai pasok global.

Lalu, benarkah perang tarif merupakan bentuk retaliasi terhadap defisit perdagangan Amerika? Secara politik, jawabannya dapat dikatakan "ya".

Hampir seluruh argumentasi yang digunakan pemerintahan Trump, baik pada periode pertama maupun kedua, berangkat dari asumsi bahwa defisit perdagangan mencerminkan praktik perdagangan yang tidak adil dan hilangnya lapangan kerja manufaktur domestik.

Bahkan dokumen resmi Gedung Putih pada 2025 secara eksplisit menyebut tarif sebagai instrumen untuk mengoreksi "defisit perdagangan barang yang besar dan persisten". 

Akan tetapi, secara ekonomi, persoalannya jauh lebih kompleks.

Banyak ekonom berpendapat bahwa defisit perdagangan AS bukan semata-mata akibat praktik negara lain, melainkan juga konsekuensi dari tingginya konsumsi domestik Amerika, kuatnya nilai dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia, serta struktur ekonomi Amerika yang lebih berorientasi pada jasa dan teknologi dibandingkan dengan manufaktur.

Akibatnya, sekalipun defisit terhadap Tiongkok berhasil ditekan, defisit tersebut cenderung bergeser ke negara lain tanpa benar-benar hilang dari sistem ekonomi Amerika secara keseluruhan.

Hegemoni atas Kontrol Narasi

Dalam perspektif manajemen strategik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori penting. Pertama adalah Resource-Based View (RBV) yang dikembangkan oleh Jay Barney.

Teori ini menyatakan bahwa keunggulan kompetitif ditentukan oleh kemampuan menguasai sumber daya strategis yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan.

Jika diterapkan pada rivalitas AS–Tiongkok, maka sumber daya strategis tersebut bukan lagi minyak, batu bara, atau sumber daya alam lainnya, melainkan teknologi, data, talenta, inovasi, dan hak kekayaan intelektual.

Washington telah menyadari bahwa dominasi teknologi merupakan fondasi utama kekuatan ekonominya.

Karena itu, pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan pembatasan akses terhadap teknologi semikonduktor canggih dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan sumber daya strategis yang menjadi basis keunggulan kompetitif nasionalnya.

Baca juga: Mimpi Buruk Jika Dolar Tembus Rp 25.000

Di sisi lain, Tiongkok merespons dengan mempercepat agenda kemandirian teknologi serta melakukan investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan.

Tidak heran, penangkapan petinggi raksasa teknologi Huawei di Kanada pada Desember 2018 atas permintaan Gedung Putih mengakibatkan Beijing meradang terhadap tuduhan sepihak Paman Sam atas keterlibatan Meng Wanzhou, CFO Huawei Technologies Co., Ltd., dalam aktivitas spionase industri teknologi tinggi dan upaya menghindari sanksi-sanksi AS terhadap Iran.

Kedua, rivalitas ini dapat dijelaskan melalui teori Dynamic Capabilities yang diperkenalkan oleh David Teece.

Teori tersebut menekankan pentingnya kemampuan organisasi atau negara untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat.

Dalam konteks ini, Tiongkok menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengakuisisi teknologi, membangun kapasitas industri, serta mengembangkan ekosistem inovasi domestik.

Kecepatan adaptasi tersebut menjadi ancaman nyata bagi posisi dominan Amerika Serikat.

Ketiga, fenomena ini juga relevan dengan teori Competitive Dynamics.

Dalam teori tersebut, setiap tindakan strategis yang dilakukan oleh satu aktor akan memicu respons dari pesaingnya.

Tarif dibalas tarif. Embargo teknologi dibalas dengan percepatan inovasi domestik. Pembentukan aliansi ekonomi dibalas dengan perluasan jaringan kerja sama baru.

Dengan demikian, hubungan AS–Tiongkok menyerupai kompetisi strategis yang berlangsung terus-menerus dan saling memengaruhi.

Namun demikian, aspek yang paling menarik justru terletak pada dimensi non-ekonomi, yakni perang narasi.

Baca juga: Melawan Hegemoni AS

Dalam dunia modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki produk terbaik atau militer terkuat.

Kemenangan juga ditentukan oleh siapa yang mampu mendefinisikan realitas dan memengaruhi cara dunia memahami suatu peristiwa.

Di sinilah konsep Soft Power dari Joseph Nye menjadi relevan.

Nye menjelaskan bahwa kemampuan memengaruhi pihak lain tidak hanya berasal dari kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga dari daya tarik nilai, budaya, ide, dan narasi.

AS selama puluhan tahun menguasai ruang ini melalui industri hiburan, universitas, media global, serta dominasi platform digital.

Narasi tentang demokrasi, kebebasan individu, dan pasar bebas menjadi bagian dari identitas global yang dibangun Paman Sam.

Sebaliknya, Tiongkok memahami bahwa dominasi ekonomi saja tidak cukup.

Karena itu, Beijing berupaya membangun pengaruhnya melalui media internasional, diplomasi publik, investasi global, hingga proyek besar seperti Belt and Road Initiative.

Tujuannya bukan sekadar membangun jalan atau pelabuhan, melainkan membangun persepsi bahwa Tiongkok merupakan mitra pembangunan yang dapat dipercaya dan mampu menawarkan model pembangunan alternatif.

Dalam konteks tersebut, perang opini memang dapat dipandang sebagai bentuk perang lain.

Sejarah menunjukkan bahwa setiap perebutan hegemoni selalu disertai pertarungan gagasan.

Pada era Perang Dingin, AS dan Uni Soviet tidak hanya berlomba membangun senjata nuklir, tetapi juga berusaha meyakinkan dunia bahwa sistem politik mereka adalah yang paling unggul.

Pola yang sama muncul kembali dalam rivalitas AS–Tiongkok di abad ke-21 ini.

Perbedaannya, medan tempurnya kini jauh lebih luas dan kompleks.

Jika dahulu propaganda disebarkan melalui radio, surat kabar, atau televisi, saat ini perang narasi berlangsung melalui media sosial, algoritma digital, influencer, platform video, hingga kecerdasan buatan.

Informasi bergerak dalam hitungan detik dan menjangkau miliaran orang secara simultan.

Akibatnya, opini publik global menjadi aset strategis yang nilainya hampir setara dengan kekuatan ekonomi.

Dalam perspektif strategik, menguasai narasi berarti menguasai legitimasi.

Negara yang berhasil membangun legitimasi internasional akan lebih mudah memperoleh dukungan politik, investasi, kerja sama ekonomi, bahkan simpati publik dunia.

Sebaliknya, negara yang gagal mengendalikan persepsi akan menghadapi hambatan meskipun memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang besar.

Karena itu, perang opini tidak dapat dianggap sebagai fenomena sampingan dari perang dagang.

Ia merupakan bagian integral dari perebutan hegemoni global.

Tarif, embargo teknologi, dan pembatasan investasi hanyalah instrumen yang tampak di atas permukaan.

Di bawahnya terdapat pertarungan yang lebih eskalatif, yakni pertarungan untuk menentukan narasi mana yang dipercaya dunia dan model pembangunan mana yang dianggap paling layak diikuti. 

Pada akhirnya, rivalitas Washington dan Beijing menunjukkan bahwa definisi kekuasaan global sedang mengalami pergeseran secara fundamental.

Jika pada abad ke-20 kekuatan identik dengan jumlah tank, kapal induk, atau cadangan devisa, maka pada abad ke-21 kekuatan juga ditentukan oleh kemampuan mengendalikan arus informasi, membentuk persepsi, dan memengaruhi cara pandang masyarakat dunia dalam memahami realitas.

Dalam konteks inilah perang dagang, perang teknologi, dan perang opini sesungguhnya merupakan tiga wajah dari konflik yang sama: perebutan hegemoni global di era ekonomi pengetahuan dan masyarakat digital.

Tag:  #ketika #tarif #bertemu #propaganda