Era Baru Jepang, Buka Ekspor Senjata Setelah 5 Dekade

- Pemerintah Jepang resmi melonggarkan pembatasan ekspor senjata yang telah berlaku selama puluhan tahun. 

Perubahan kebijakan besar ini membuka jalan bagi Tokyo untuk mengekspor senjata mematikan, seiring dengan meningkatnya ambisi pertahanan negara tersebut.

Aturan baru ini sekaligus mengakhiri pembatasan mandiri yang selama ini ditaati Jepang, saat Tokyo mulai mencoba memasuki pasar senjata internasional.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Baca juga: Tank Jepang Salah Tembak ke Dalam, 3 Tentara Tewas

Prinsip pasifisme tak berubah

Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas meningkatnya aktivitas militer Beijing di kawasan itu, serta ancaman keamanan yang terus-menerus dari Korea Utara dan Rusia.

"Mengingat lingkungan keamanan yang semakin menantang, saya percaya bahwa saat ini tidak ada negara yang dapat menjaga perdamaian dan keamanannya sendiri," kata Perdana Menteri Sanae Takaichi, dikutip dari AFP, Selasa (21/4/2026).

"Dalam konteks ini, saya percaya penting untuk memiliki mitra yang saling mendukung di bidang peralatan pertahanan," sambungnya.

Baca juga: Usai Guncangan M 7,7, Gempa Raksasa Mengintai Jepang

Namun, ia menekankan bahwa prinsip inti dan sejarah Jepang sebagai negara pasifis tetap tidak berubah.

Ekspor sebelumnya terbatas pada peralatan yang diklasifikasikan dalam lima kategori, yakni pencarian dan penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, serta penyapuan ranjau.

"Dengan amandemen ini, transfer semua peralatan pertahanan pada prinsipnya akan menjadi mungkin," tutur Takaichi.

Kepala Sekretaris Kabinet, Minoru Kihara menegaskan, perubahan kebijakan tersebut telah disetujui oleh Kabinet dan Dewan Keamanan Nasional.

Baca juga: Jepang Turunkan Peringatan Tsunami, Revisi Kekuatan Gempa M 7,7

Syarat beli senjata Jepang

Aturan baru ini merupakan bagian dari pelonggaran bertahap terhadap larangan ekspor senjata secara menyeluruh yang pertama kali diperkenalkan pada 1976.

Berdasarkan aturan baru tersebut, Jepang hanya akan mengekspor senjata ke negara-negara yang berjanji untuk menggunakan peralatan tersebut sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Heigo Sato, seorang ahli masalah pertahanan dan pengendalian senjata di Universitas Takushoku, mengatakan, Jepang harus menggunakan masa damai ini untuk memastikan kesiapan tempur.

Baca juga: Tsunami di Pantai Jepang Usai Gempa M 7,4, Warga Didesak ke Tempat Tinggi

Hal ini dilakukan dengan membangun sistem yang menjamin pertukaran senjata dan amunisi yang lancar antara sekutu.

Menurutnya, ekspor memerlukan perawatan rutin, memberikan bisnis yang stabil bagi kontraktor pertahanan sekaligus memperkuat hubungan dengan negara-negara pembeli.

Dengan menjadikan perdagangan senjata sebagai pertukaran dua arah, Jepang mungkin dapat meningkatkan peluang menerima bantuan dari sekutu jika terjadi konflik yang tak terduga dan berkepanjangan.

Baca juga: Pasukan AS, Filipina, Jepang Ramai-ramai Menuju Laut China Selatan, Ada Apa?

Warga Jepang resah

AFP/POOL/RODRIGO REYES MARIN Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam konferensi pers di Kantor PM di Tokyo, 19 Januari 2026. Takaichi membubarkan parlemen untuk menggelar pemilu legislatif dini.

Namun, keputusan tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan sebagian masyarakat Jepang.

Para kritikus menuduh Takaichi mengikis sejarah kebanggaan bangsa Jepang akan pasifisme yang teguh.

"Sebagai warga asli Hiroshima, saya dibesarkan dengan diajarkan pentingnya perdamaian, dan saya percaya bahwa kengerian dan kehancuran bom atom tetap relevan hingga saat ini," kata Junichi Kikuta, (56) yang menentang langkah tersebut.

"Saya masih berharap Jepang, sebagai satu-satunya negara yang pernah terkena senjata nuklir, akan terus mempertahankan pendiriannya untuk melepaskan senjata dan menentang perang," sambungnya.

Baca juga: Jepang Lepas Cadangan Minyak Tambahan, Cukup sampai 20 Hari

Survei yang dilakukan oleh stasiun televisi nasional NHK pada Maret menunjukkan, 53 persen peserta menentang langkah tersebut, sementara hanya 32 persen yang mendukungnya.

Para aktivis perdamaian telah menggelar demonstrasi di seluruh negeri karena kekhawatiran bahwa pandangan dunia Takaichi dan dukungannya yang terbuka terhadap Presiden AS Donald Trump dapat menyeret Jepang ke dalam konflik. 

Beberapa di antaranya tampaknya memprotes pelonggaran aturan ekspor senjata.

Jepang sebelumnya mengekspor peluru dan perlengkapan militer untuk meningkatkan perekonomiannya, khususnya selama Perang Korea pada 1950-an, tetapi menerapkan larangan ekspor senjata bersyarat pada 1967 sebelum larangan total diberlakukan satu dekade kemudian.

Tag:  #baru #jepang #buka #ekspor #senjata #setelah #dekade