Satu Juta Sarjana Menganggur dan ''Skills Mismatch'' di Kampus Kita

Fenomena satu juta sarjana menganggur yang dipicu oleh terjadinya skill mismatch dinilai menjadi alarm bahwa pendidikan tinggi di Indonesia tengah menghadapi krisis relevansi.

Skill mismatch adalah kondisi ketika keterampilan (skill) yang dimiliki seseorang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia di pasar kerja.

Sederhananya, lulusan yang dihasilkan dunia pendidikan tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, sehingga meskipun memiliki ijazah atau gelar sarjana, mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Baca juga: Hampir 1 Juta Sarjana Menganggur Tiap Tahun, 3 Masalah Disorot

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kualitas individu lulusan, melainkan karena adanya jurang yang lebar antara pendidikan tinggi dan kebutuhan nyata dunia kerja.

Menurut Ubaid, selama ini perguruan tinggi terlalu disibukkan dengan target administratif dan peningkatan jumlah mahasiswa, tanpa dibarengi perhatian terhadap nasib lulusannya.

“Selama ini, kampus-kampus di Indonesia terjebak dalam pusaran komersialisasi: sibuk mengejar kuota mahasiswa dan meluluskan orang demi target administratif (pabrik ijazah), tanpa peduli ke mana lulusannya akan pergi,” ujar Ubaid kepada Kompas.com, Senin (8/6/2026).

Baca juga: Sarjana Menganggur dan Beban yang Tak Terucap

Kurikulum kammpus tertinggal

Ubaid melihat dunia industri berkembang sangat cepat, terutama dengan akselerasi digital yang terus mengubah kebutuhan pasar kerja.

Namun, perubahan tersebut tidak diikuti oleh pembaruan kurikulum di banyak perguruan tinggi.

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara apa yang dipelajari mahasiswa di ruang kelas dengan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di lapangan.

“Saya melihat, dunia industri bergerak dengan kecepatan digital, sementara kurikulum mayoritas kampus masih merangkak di era konvensional,” kata Ubaid.

Baca juga: Lebih dari 1 Juta Sarjana Menganggur, Apa yang Salah?

“Ada jurang pemisah (gap) yang lebar antara apa yang diajarkan di kelas dengan problem riil di lapangan kerja. Jadi, ya, ini adalah rapor merah relevansi pendidikan tinggi kita,” kata dia.

Kesenjangan tersebut melahirkan fenomena devaluasi gelar sarjana. Ijazah S1 yang selama ini dianggap sebagai simbol kompetensi kini tidak lagi menjadi jaminan kemampuan seseorang.

Perusahaan  semakin mengutamakan keterampilan dan kemampuan adaptasi dibanding sekadar gelar akademik.

“Saat ini banyak terjadi fenomena yang disebut devaluasi gelar sarjana. Hari ini, ijazah S1 hanya menjadi tiket masuk administrasi, bukan lagi jaminan kapabilitas. Lembar ijazah kalah telak oleh sertifikasi keahlian (skill-set) yang adaptif,” ujar Ubaid.

Baca juga: Saat Job Fair Bogor Jadi Harapan Pemutus Masa Menganggur

Ubaid mengkritik kecenderungan pemerintah maupun dunia industri yang kerap menjadikan kompetensi lulusan sebagai penyebab utama tingginya angka pengangguran sarjana.

Menurut dia, tidak adil apabila tanggung jawab tersebut seluruhnya dibebankan kepada individu mahasiswa maupun lulusan, sementara kualitas pendidikan tinggi sendiri belum dibenahi.

“Menuntut mahasiswa memiliki kompetensi tinggi tanpa membenahi fasilitas kampus, kualitas dosen, dan akses magang yang bermutu adalah sebuah ketidakadilan berpikir,” kata Ubaid.

“Beban kegagalan sistem pendidikan tidak boleh digeser menjadi kesalahan individu sarjana yang dituduh ‘kurang kompeten’. Kampuslah yang gagal membentuk kompetensi itu,” kata dia.

Baca juga: Angka Pengangguran Ditargetkan Turun 4,87 Persen di 2027 Lewat Program STEM

Pendidikan tinggi dan kebijakan ekonomi tidak sinkron

Ubaid menilai persoalan pengangguran sarjana juga dipengaruhi oleh tidak sinkronnya kebijakan pendidikan tinggi dengan arah pembangunan ekonomi nasional.

Akibatnya, perguruan tinggi tidak memiliki panduan mengenai sektor industri yang akan berkembang maupun kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan beberapa tahun mendatang.

“Saya mengamati sarjana menganggur diperparah dengan tidak adanya titik temu antara kebijakan pendidikan tinggi dan kebijakan ekonomi nasional,” ujar dia.

Karena itu, pemerintah didorong menyusun National Manpower Planning atau perencanaan tenaga kerja nasional yang lebih presisi agar kampus tidak lagi berjalan tanpa arah.

“Pemerintah wajib memberi cetak biru: sektor apa yang akan dibuka, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, dan spesifikasi keahlian apa yang dicari, sehingga kampus bisa menyesuaikan daya tampung dan fokus jurusannya,” kata Ubaid.

Baca juga: Krisis Lapangan Kerja di Era Kecerdasan Buatan

Selain memperbaiki keterkaitan dengan dunia industri, Ubaid menilai pendidikan tinggi perlu mengubah orientasi dari sekadar mencetak pencari kerja menjadi melahirkan pencipta lapangan kerja.

Dia menilai pendidikan kewirausahaan di kampus masih bersifat teoretis dan belum didukung secara serius oleh ekosistem inovasi.

“Pendidikan kewirausahaan di kampus saat ini mayoritas masih sangat dangkal dan teoretis, sebatas menyuruh mahasiswa membuat proposal bisnis atau berjualan produk sekadarnya,” ujar dia.

Menurut Ubaid, pemerintah perlu mendanai inkubator bisnis berbasis teknologi dan riset agar perguruan tinggi mampu melahirkan usaha dan startup berbasis keilmuan.

Baca juga: Hampir 2 Juta Lapangan Kerja Baru Tercipta, Mengapa Dapat Kerja Masih Sulit?

Dengan demikian, sarjana tidak hanya mengandalkan pasar kerja yang semakin sempit, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Menurut Ubaid, tingginya angka pengangguran sarjana merupakan cerminan dari masalah yang lebih mendasar, yakni belum relevannya pendidikan tinggi dengan kebutuhan ekonomi dan industri.

Tanpa pembenahan menyeluruh, jurang antara dunia kampus dan dunia kerja dikhawatirkan akan semakin lebar.

Satu juta sarjana menganggur

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, lebih dari 1 juta lulusan S1 atau sarjana berstatus menganggur pada 2025.

Data tersebut ditampilkan saat Yassierli menyampaikan keynote speech Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Tercatat, 7,28 juta angkatan kerja di Indonesia berstatus menganggur yang terdiri dari lulusan universitas, diploma, SMK, SMA, serta SD dan SMP.

Adapun jumlah lulusan sarjana yang menganggur sebanyak 1.010.652 orang.

Sementara, pengangguran lulusan diploma sebanyak 177.399 orang, SMK sebanyak 1.628.517 lulusan, SMA sebanyak 2.038.893 orang, dan lulusan SD serta SMP sebanyak 2.422.846 orang.

Lantas, mengapa banyak sarjana yang menganggur?

Disrupsi sejak pandemi Covid-19

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, angka pengangguran yang besar berkaitan dengan disrupsi banyak hal sejak pandemi Covid-19.

Apalagi, banyak perusahaan yang mengalami perubahan dari sisi permintaan (demand) akibat digitalisasi.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat peluang pekerja formal untuk lulusan universitas menjadi tidak terserap.

“Itu mengubah banyak industri sehingga kesempatan pekerja formal yang supply-nya sebagian besar dari sarjana banyak yang tidak terserap, contohnya di bank,” kata Tauhid saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/7/2025).

Baca juga: Prabowo: MBG Bisa Hasilkan 3 Juta Lapangan Kerja, Uang Beredar di Desa Sangat Besar

Ia melanjutkan, banyak kantor-kantor unit daerah bank yang tutup, sehingga membuat para sarjana di bidang perbankan semakin sulit mendapat pekerjaan. “Karena digitalisasi, semua bisa dioperasionalisasi. Nah, terkait dengan jasa -jasa lainnya juga saya kira sama,” tambah dia.

Sebagai solusi dari keadaan ini, Tauhid kemudian menyoroti perubahan sistem pendidikan.

Menurut dia, pendidikan kini tak bisa lagi hanya mengajarkan keilmuan dasar, tetapi harus mengacu pada permintaan pasar yang cukup berubah dan dinamis.

“Kalau kurikulum atau jurusan tidak bisa menampung perubahan ini, maka harusnya diubah kurikulum atau di off-kan program itu, harus dievaluasi,” jelas dia.

Baca juga: Jeritan Lulusan SMK yang Menganggur: Mana Janji 19 Juta Lapangan Kerja?

Ia menegaskan, jurusan-jurusan dengan penyerapan tenaga kerja rendah, terutama di sektor formal, perlu dievaluasi atau dikurangi jumlahnya.

Selain itu, jurusan dengan permintaan tinggi tanpa supply dengan skill yang sesuai perlu diperhatikan juga.

Bagi pencari kerja, Tauhid menyarankan untuk mengikuti sertifikasi, magang, atau pelatihan untuk memenuhi keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja.

Ia juga menekankan pentingnya berjejaring sejak di bangku kuliah melalui program magang, baik secara mandiri maupun yang disediakan pemerintah.

Tag:  #satu #juta #sarjana #menganggur #skills #mismatch #kampus #kita