Barat Ketar-ketir, Sebut Parlemen Rusia Izinkan Moskwa ''Invasi'' Negara Lain

- Majelis rendah parlemen Rusia, Duma, menyetujui undang-undang (UU) yang mengizinkan penggunaan angkatan bersenjata untuk "melindungi warga negara Rusia di luar negeri".

Barat menilai, kebijakan ini memberikan lampu hijau bagi Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan pasukan dan melakukan invasi ke negara lain dengan payung hukum formal.

Berdasarkan dokumen resmi Duma, UU tersebut disusun sebagai respons terhadap potensi tindakan hukum dari pihak asing.

Baca juga: Bongkar Siasat AS, Rusia Tuding Konflik Dunia Disengaja demi Alihkan Isu Palestina

Beleid ini dirancang untuk melindungi hak-hak warga Rusia dalam hal penangkapan, penahanan, atau tuntutan pidana berdasarkan keputusan pengadilan asing yang dianggap tidak melibatkan partisipasi Rusia.

Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menyatakan, sistem peradilan di negara-negara Barat saat ini sudah tidak lagi objektif, sebagaimana dilansir Euronews, Kamis (14/5/2026).

"Keadilan Barat telah berubah menjadi mesin represif untuk menangani mereka yang tidak setuju dengan keputusan yang dipaksakan oleh pejabat Eropa," ujar Volodin.

Dia menekankan pentingnya langkah ini demi keamanan warga. 

"Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk melakukan segalanya guna memastikan bahwa warga negara kita di luar negeri terlindungi," tambahnya.

Baca juga: Gencatan Senjata Berakhir, Rusia Langsung Serang Ukraina Besar-besaran

Senada dengan Volodin, Kepala Komite Pertahanan Duma Andrey Kartapolov mengeklaim bahwa legislasi ini merupakan langkah defensif melawan sentimen anti-Rusia yang meningkat.

Kartapolov menyebutkan bahwa aturan baru ini akan melawan kampanye russophobia yang merajalela dan terus berlanjut di luar negeri.

Di sisi lain, langkah legislatif ini menambah kekhawatiran para pejabat Eropa.

Banyak pihak di Eropa menilai UU ini memperkuat bukti bahwa Rusia merupakan ancaman militer langsung bagi negara-negara tetangganya.

Apalagi, sejarah mencatat bahwa Putin pernah menggunakan argumen serupa, yakni melindungi warga negara dan populasi berbahasa Rusia, saat melakukan invasi di Ukraina timur, aneksasi Crimea pada 2014, hingga menginvasi Ukraina pada awal 2022.

Baca juga: Kapal Rusia Tenggelam Misterius, Diduga Bawa Nuklir untuk Korut

Ketegangan di Baltik dan Eropa

Di satu sisi, situasi di perbatasan kian memanas seiring dengan serangan rudal dan drone Rusia ke Ukraina yang dilaporkan sempat melanggar wilayah kedaulatan NATO. 

Hal ini memaksa negara-negara Eropa untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanan mereka.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada April lalu juga telah memperingatkan adanya indikasi mobilisasi pasukan baru dari pihak Moskwa. 

Dia menduga pembatasan akses internet dan aplikasi pesan instan di Rusia merupakan awal dari serangan baru, baik ke Ukraina maupun ke negara-negara Baltik.

Negara-negara tetangga Rusia pun mulai mengambil langkah preventif. 

Awal pekan ini, pemerintah Swedia mengumumkan rencana pembentukan badan intelijen baru yang khusus menargetkan ancaman luar negeri.

Langkah itu diambil sebagai bagian dari perombakan strategi keamanan dampak perang di Ukraina.

Baca juga: Rusia Tuduh AS Ingin Kendalikan Pasar Energi Global

Tag:  #barat #ketar #ketir #sebut #parlemen #rusia #izinkan #moskwa #invasi #negara #lain