WFH ASN Jangan Dianggap Libur, Ini Risiko jika Budaya Kerja Tidak Jelas

Kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak seharusnya dimaknai sebagai hari libur tambahan.

Tanpa budaya kerja yang jelas, WFH justru bisa menimbulkan salah persepsi, baik dari sisi pegawai maupun lingkungan kerja.

Dosen Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si., mengatakan, bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sering kali belum dipahami sebagai pola kerja yang utuh.

Menurut dia, masih ada kecenderungan WFH dilihat sebagai waktu yang lebih santai dibandingkan bekerja di kantor.

“WFH lebih dimaknai sebagai liburan daripada bekerja di rumah. Di rumah orang justru merasa memiliki tanggungjawab lain,” kata Bagong saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (19/5/2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan WFH bukan hanya soal lokasi kerja.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan cara pegawai, atasan, dan lingkungan sekitar memahami batas antara bekerja, beristirahat, dan menjalankan peran di rumah.

Baca juga: WFH Jumat dan Pekerja Lajang, Sosiolog Ingatkan Pentingnya Waktu untuk Keluarga

WFH tetap hari kerja

Saat bekerja dari rumah, pegawai tetap memiliki tanggung jawab profesional yang harus diselesaikan. Namun, suasana rumah dapat membuat batas kerja menjadi kurang tegas.

Di satu sisi, WFH bisa memberi ruang bagi pegawai untuk bekerja lebih fleksibel. Di sisi lain, rumah juga memiliki ritme dan tanggung jawab yang berbeda dari kantor.

Bagong menilai, kondisi ini dapat membuat pegawai berhadapan dengan tanggung jawab lain di luar pekerjaan kantor.

Bagi sebagian orang, hal tersebut dapat membuat WFH terasa tidak sesederhana yang dibayangkan.

Karena itu, WFH perlu dipahami sebagai hari kerja dengan pola yang berbeda, bukan sebagai waktu bebas dari tanggung jawab pekerjaan.

Baca juga: WFH Jumat Dinilai Bisa Buka Jalan Kerja 4 Hari, Sosiolog Ingatkan Syaratnya

Perempuan bisa menghadapi tantangan lebih besar

Freepik Ilustrasi WFH. WFH ASN tetap perlu dipahami sebagai hari kerja, karena tanpa budaya kerja yang jelas, bekerja dari rumah bisa disalahartikan sebagai libur atau justru menambah beban di rumah.

Bagong juga menyoroti bahwa WFH dapat menghadirkan beban berbeda bagi perempuan.

Menurut dia, perempuan, terutama yang memiliki peran sebagai ibu, dapat menghadapi tanggung jawab domestik yang lebih besar saat bekerja dari rumah.

“Bagi perempuan terutama, WFH justru menjadi beban tambahan karena status keibuannya yang bertanggung jawab pada pekerjaan domestik,” ujar Bagong.

Kondisi ini membuat WFH tidak selalu otomatis terasa lebih ringan.

Ketika rumah menjadi ruang kerja, pekerjaan kantor dapat hadir bersamaan dengan pekerjaan domestik.

Akibatnya, perempuan bisa berada dalam situasi yang lebih kompleks karena harus membagi perhatian antara urusan pekerjaan dan tanggung jawab di rumah.

Budaya kerja perlu ikut berubah

Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Nia Elvina, M.Si., mengatakan, kebijakan WFH sebaiknya dilihat sebagai bagian dari perubahan pola kerja yang lebih luas.

Menurut dia, WFH dapat dipahami sebagai langkah awal menuju pengaturan hari kerja yang lebih tertata.

“Saya kira kebijakan WFH ini sebaiknya dipahami sebagai langkah awal kebijakan 4 hari atau 5 hari kerja,” kata Nia saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (19/5/2026).

Nia menambahkan, waktu libur memiliki kaitan dengan produktivitas kerja.

“Banyak kajian menunjukkan waktu libur berkaitan erat dengan produktifitas kerja,” ujar dia.

Dengan demikian, WFH bukan hanya soal memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah. Kebijakan ini juga menuntut adanya budaya kerja yang mampu membedakan kapan seseorang bekerja, kapan beristirahat, dan kapan menjalankan kehidupan keluarga.

Baca juga: WFH Jumat untuk ASN, Sosiolog UI: Jangan Sekadar Pindah Kerja ke Rumah

Batas komunikasi kerja penting dijaga

Nia mengatakan, perhatian terhadap batas waktu kerja dan waktu keluarga mulai menjadi hal penting dalam dunia kerja.

“Waktu kerja dan waktu libur/keluarga mulai mendapatkan perhatian yang lebih, karena hal ini amat berkaitan dengan kesehatan mental dan produktifitas kerja tadi,” kata Nia.

Ia juga mencontohkan adanya praktik di beberapa negara yang mulai mengatur jam kerja secara lebih jelas.

“Dan untuk di beberapa negara, mulai menerapkan jam kerja yang sebenarnya. Atasan atau lainnya tidak diperkenankan untuk mengontak teman sejawat atau bawahannya mengenai pekerjaan,” ujar Nia.

Dalam konteks WFH ASN, hal ini menjadi penting agar bekerja dari rumah tidak berubah menjadi kerja tanpa batas.

Jika komunikasi pekerjaan terus berlangsung di luar jam kerja, WFH dapat kehilangan manfaatnya sebagai pola kerja yang lebih seimbang.

Baca juga: Kartini Modern Tak Hanya di Ruang Publik, Ini Pandangan Sosiolog

WFH satu hari masih bisa dikelola

Meski demikian, Bagong menilai WFH satu hari dalam seminggu masih dapat dikelola karena pegawai tetap menjalani hari kerja lain di kantor.

“Ini masih mendingan karena WFH cuma 1 hari. Jadi ada 4 hari kerja yang harus dijalani,” kata Bagong.

Ia juga menyebut bahwa interaksi antarpegawai tidak menjadi persoalan besar karena komunikasi tetap dapat dilakukan melalui perangkat digital.

“Soal interaksi tidak menjadi masalah karena bisa melalui media sosial atau gadget,” ujar dia.

Karena itu, WFH ASN dapat berjalan lebih baik jika dipahami sebagai bagian dari budaya kerja yang jelas.

Dengan batas tugas, waktu, dan komunikasi yang tertata, WFH tidak perlu dimaknai sebagai libur, tetapi sebagai cara kerja yang tetap produktif tanpa mengabaikan kehidupan di rumah.

Baca juga: Cara ASN Mengatur Waktu agar WFH Jumat Tak Bikin Burnout

Tag:  #jangan #dianggap #libur #risiko #jika #budaya #kerja #tidak #jelas