Blak-blakan Parbowo soal BoP: Keluar jika Tak Sejalan hingga Tak Komitmen Bayar Iuran

- Presiden Prabowo Subianto blak-blakan menjelaskan soal keanggotan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Secara tegas, Prabowo menyatakan akan keluar dari Board of Peace jika kontraproduktif dan Indonesia tidak pernah berjanji membayar iuran.

Prabowo mengatakan, tujuan Indonesia gabung Dewan Perdamaian guna memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Oleh karenanya, Indonesia tak akan segan angkat kaki dari BoP jika hasil-hasil keputusannya tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina.

Baca juga: Peringataan Keras Prabowo untuk Pejabat hingga Aparat: Bersihkan Dirimu!

“Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," kata Prabowo, dalam dialog bersama para jurnalis dan pakar yang tayang, Kamis (19/3/2026).

Bahkan, Prabowo menegaskan, Indonesia bisa saja keluar dari Board of Peace tanpa perlu merundingkannya terlebih dahulu dengan negara mayoritas Muslim lainnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji untuk menyumbangkan uang senilai USD 1 miliar kepada Board of Peace

"Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dollar,” ujar Prabowo, dalam diskusi yang sama.

Kepala Negara menegaskan pemerintah tidak pernah berkomitmen soal uang apa pun kepada Amerika Serikat saat bergabung dalam BoP.

Menurut dia, hal ini terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors pada 19 Februari lalu.

“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tetapi, Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” ujar Prabowo.

Indonesia disebut hanya menyatakan kesiapan memberikan kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza.

“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ucap Prabowo.

Pengiriman pasukan perdamaian ditunda

Di momen ini, Prabowo mengungkap sejumlah syaratnya sebelum mengirim pasukan perdamaian ke Gaza.

Syarat yang diajukan Prabowo adalah semua pihak harus setuju dengan keterlibatan Indonesia.

Pihak yang dimaksudkannya itu adalah tokoh-tokoh Palestina, negara-negara mayoritas Muslim lainnya, hingga Hamas.

“Dan saya juga mengatakan de facto Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan, karena we want to be a peacekeeping force,” lanjut Prabowo.

Walau sudah berniat mengirim pasukan perdamaian, namun rencana itu kini sedang ditunda atau on hold.

Penundaan ini menyusul meluasnya perang di Timur Tengah yang dipicu serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang Iran, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Tak Pernah Janji Sumbang 1 Miliar Dollar untuk Board of Peace

“Kita tangguhkan semua. Sampai penjelasan lebih jelas. Ya kalau memang tidak ada suasana damai, bagaimana kita terlibat,” ujar dia.

Presiden Prabowo menegaskan pengiriman pasukan perdamaian itu bertujuan untuk menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun.

Prabowo mengungkap Indonesia tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas.

“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata de-weaponization dari Hamas, kita tidak mau ikut,” tegas Prabowo.

Awal mula ikut BoP

Pada kesempatan ini, Prabowo pun menjelaskan awal mula Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Dia mengeklaim, Indonesia baru bergabung setelah melalui pertimbangan matang, dengan tujuan mendukung kemerdekaan penuh Palestina.

Kepala Negara menjelaskan, awal keterlibatan Indonesia dalam pembentukan BoP bermula pada 23 September 2025 atau saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB di AS.

Kala itu, ia menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution).

Beberapa jam kemudian, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim dalam Group of Eight, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir diundang oleh Donald Trump dalam sebuah pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Trump meminta Group of Eight untuk mendukung 21-point plan, yakni proposal untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza.

Menurut Prabowo, rincian poin-poin tersebut dibacakan satu per satu oleh utusan khusus AS Steve Witkoff.

Prabowo kemudian mendengarkan secara saksama proposal tersebut dan tertarik pada poin ke-19 dan ke-20.

Poin yang dimaksud menjelaskan bahwa Palestina akan diberikan jalan untuk menjadi bangsa mandiri dan mampu menentukan masa depannya.

Selain itu, ada pula poin bahwa AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai.

Isi proposal tersebut dinilai sejalan dengan pandangan Indonesia terhadap isu Palestina, bahwa perdamaian jangka panjang dapat dicapai melalui solusi dua negara.

"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, 'kita dukung'," tutur dia.

Bantu Palestina lewat BoP

Lewat Board of Peace diharapkan dapat memberi kesempatan lebih besar untuk memperjuangkan Palestina, dibandingkan tidak bergabung sama sekali.

Meski tahu bahwa hal ini tidak akan mudah, tetapi Indonesia akan terus berupaya memberi pengaruh soal kemerdekaan Palestina dari dalam Board of Peace.

"If we are inside, maybe we can help, dukung rakyat Palestina. Kalau di luar we can not do. Jadi akhirnya kita putuskan kita masuk,” lanjut dia.

Mantan Menteri Pertahanan ini, mengungkap Board of Peace tidak mutlak mewajibkan negara anggotanya mengikuti setiap agenda yang ada.

Baca juga: Prabowo Rayakan Ulang Tahun Didit Bareng Titiek Soeharto, Kompak Pakai Baju Putih

Dia mengatakan, Board of Peace memberikan kelonggaran bagi setiap negara sesuai dengan national caveats atau batasan nasionalnya.

Begitu juga dengan misi perdamaian pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang bisa dilakukan sesuai national caveats.

“Jadi, keberatan-keberatan nasional boleh dihormati. Jadi, kalau Board of Peace punya banyak kegiatan, negara X, (bilang) ‘kami mau ikut yang ini, kami enggak mau ikut yang ini’, itu boleh,” tutur dia.

Tag:  #blak #blakan #parbowo #soal #keluar #jika #sejalan #hingga #komitmen #bayar #iuran