Anggota DPR Usulkan Pemanfaatan Gedung yang Sudah Terbangun di IKN

- Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan gedung-[gedung yang sudah terbangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, akan menjadi mubazir jika gedung-gedung tersebut tidak dimanfaatkan, padahal perawatannya terus menguras anggaran.

"Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi Pak. Jahat kita sama rakyat barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance," ujar Deddy dalam rapat kerja dengan Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Baca juga: Basuki Hadimuljono Sebut Gibran Berencana Berkantor di IKN Tahun Ini

Di samping itu, ia memberikan catatan bahwa proyek pembangunan IKN membutuhkan waktu yang sangat lama.

Namun, gedung yang sudah terbangun di Kabupaten Penajam Paser Utara itu sudah sewajarnya harus dimanfaatkan.

"Dari dulu juga kami berkata itu program 20-30 tahun seperti negara-negara lain, bukan program apa itu Bandung Bondowoso. Ya tolong Pak itu dipikirkan supaya kita tidak terus menguras apa namanya anggaran tapi tidak dimanfaatkan, itu tidak benar kalau menurut saya," ujar Deddy.

Baca juga: Gedung DPR Jadi Prioritas Pembangunan di IKN pada 2026

Ia pun mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di IKN.

"Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta," kata Deddy.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (12/1/2026). Presiden Prabowo pertama kalinya mengunjungi IKN dan menginap sejak menjabat sebagai Presiden RI.

Target Pembangunan IKN

Dalam rapat tersebut, Basuki mengungkap, pembangunan kompleks legislatif atau gedung DPR RI menjadi salah satu prioritas pada 2026.

Selain komplek legislatif, gedung Mahkamah Agung (MA) beserta sarana prasarananya juga menjadi prioritas pembangunan pada tahun ini.

"Meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana prasarana pendukung, pembangunan hunian vertikal, baik kemudian pembangunan aksesibilitas dan konektivitas," ujar Basuki.

Baca juga: 117 Lokasi Pemantauan Hilal, Rusun ASN di IKN Salah Satunya

Lanjutnya, area kawasan inti pemerintahan di IKN ditargetkan memiliki luas mencapai 850 hingga 1.100 hektare.

"KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) sendiri adalah 6.600 hektar," jelas Basuki.

Adapun pembangunan prioritas lainnya yang akan dilakukan di antaranya pembangunan sosial superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan IKN.

Baca juga: Menhut Bagikan SK Perhutanan Sosial ke 140 Kepala Keluarga di IKN

Di dalamnya akan meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN," ujar Basuki.

Tag:  #anggota #usulkan #pemanfaatan #gedung #yang #sudah #terbangun