MBG Disebut Tak Hanya Penuhi Gizi, tapi Gerakkan Ekonomi Desa

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.

Ketua Umum Gapembi Alven Stony mengatakan organisasinya hadir untuk mendukung keberlanjutan Program MBG sekaligus membantu menyosialisasikan program kepada masyarakat.

Menurut Alven, Gapembi bersama mitra MBG tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Belanja Pemerintah Tembus Rp 826 Triliun, Didorong MBG hingga Bansos

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Ilustrasi Makan Bergizi Gratis.

Organisasi tersebut berperan sebagai mitra strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program pemenuhan gizi nasional.

“Gapembi hadir untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru terkait program MBG, sehingga cita-cita anak bangsa tidak terhambat akibat kesalahpahaman atau penghentian program,” ujar Alven dalam siaran pers pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gapembi Lampung, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan keberlanjutan Program MBG penting untuk mendukung masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Program MBG dinilai dorong pemerataan ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI Tengku Syahdana mengatakan Indonesia kini menjadi negara dengan program makan bergizi berskala terbesar kedua di dunia setelah India.

Baca juga: Pemerintah Pangkas Anggaran MBG 2026, Menkeu Sebut Demi Efisiensi

Menurut Tengku, Program MBG yang dijalankan pemerintah saat ini telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

Ia mengatakan program tersebut dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

KOMPAS.com/Egadia Birru Ilustrasi menu makan bergizi gratis.

“Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong sinergi ekonomi kerakyatan untuk semua pihak,” kata Tengku.

Tengku menjelaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melibatkan minimal lima supplier berbeda dalam rantai pasoknya.

Baca juga: MBG dan Kopdes Dinilai Bebani Fiskal, Purbaya: Kita Masih Bagus, Harusnya The Economist Puji Kita...

Para pemasok tersebut berasal dari koperasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga kelompok tani yang berada di sekitar dapur MBG.

Menurut dia, skema tersebut disusun agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di daerah.

“Tujuannya agar manfaat ekonomi tersebar dan kesejahteraan meningkat bersama,” ujarnya.

Gubernur Lampung soroti ketimpangan desa dan kota

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai Program MBG dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial, terutama terkait akses nutrisi bagi masyarakat di pedesaan.

Baca juga: BUMN Berdikari Genjot Hilirisasi Ayam untuk Pasok Program MBG

Menurut Rahmat, peningkatan kualitas generasi bangsa harus dimulai dari pemenuhan gizi anak-anak secara merata.

“Program MBG diharapkan mampu membantu mengurangi ketimpangan, terutama dalam akses nutrisi yang seimbang bagi anak-anak,” ujar Rahmat.

Ia mengatakan sekitar 70 persen populasi Indonesia berada di desa, namun sekitar 70 persen kekayaan justru terkonsentrasi di kota-kota besar.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan masih tingginya ketimpangan ekonomi dan akses kesejahteraan di masyarakat.

Baca juga: Prabowo Sebut Kopdes Merah Putih dan MBG Berpotensi Putar Rp 10,8 M Per Desa

Rahmat menilai Program MBG menjadi salah satu langkah penting dalam mencerdaskan generasi muda sebelum Indonesia menuju peradaban yang lebih maju.

“Peningkatan kualitas generasi dimulai dari pemenuhan gizi anak-anak,” katanya.

Tag:  #disebut #hanya #penuhi #gizi #tapi #gerakkan #ekonomi #desa