Bea Masuk Elpiji Dihapus, Pemerintah Jaga Industri Plastik dari Lonjakan Harga

- Pemerintah membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (elpiji) menjadi nol persen, sebagai langkah meredam tekanan pasokan bahan baku industri akibat gejolak global.

Kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai respons atas terganggunya pasokan nafta, termasuk imbas ketegangan di Selat Hormuz yang menekan industri petrokimia dan plastik.

“Insentif untuk elpiji di mana intervensi kebijakan untuk bea masuk elpiji utamanya untuk industri petrochemical yang dengan adanya kasus perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta,” kata Airlangga dalam konferensi pers terkait percepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Baca juga: Dilema Elpiji Non-Subsidi: Dinamika Fiskal Vs Proteksi UMKM

ANTARA/HO - Pertamina Patra Niaga Ilustrasi elpiji 5,5 kg dan 12 kg. Harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg per 1 Januari 2026 di seluruh Indonesia.

Untuk impor elpiji, pemerintah menurunkan tarif bea masuk dari sebelumnya 5 persen menjadi nol persen.

Kebijakan itu ditujukan agar elpiji dapat menjadi bahan baku alternatif pengganti nafta, khususnya bagi industri petrokimia dan kilang (refinery).

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto juga telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencari sumber pasokan nafta alternatif.

Namun untuk jangka pendek, pemerintah memilih memberi relaksasi impor elpiji agar industri tetap berjalan.

Baca juga: ASN-PPPK di Jawa Tengah hingga Kelompok Ini Dilarang Pakai Elpiji 3 Kg

“Sebagai langkah ini adalah impor elpiji bea masuknya diturunkan dari 5 persen menjadi nol persen sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke elpiji,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan keberlanjutan produksi refinery penting karena hasil olahannya menjadi bahan baku utama industri plastik.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan akan diikuti aturan turunan yang disiapkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Para Menteri Kabinet Merah Putih dalam konferensi pers terkait percepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

“Karena refinery ini dibutuhkan untuk bahan baku plastik, oleh karena itu nanti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permenperin maupun PMK,” kata Airlangga.

Baca juga: Bahlil Jamin Harga Elpiji 3 Kg Tidak Naik, Pasokan Terjaga

Selain elpiji, pemerintah juga membebaskan bea masuk sejumlah bahan baku plastik menjadi nol persen selama enam bulan.

Kebijakan ini diambil setelah harga plastik global dilaporkan melonjak 50 persen hingga 100 persen, yang dikhawatirkan menekan industri kemasan makanan dan minuman serta berimbas ke harga barang konsumsi.

“Kita ketahui harga plastik naiknya 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging oleh karena itu terhadap plastik packaging karena suplainya dari dalam negeri juga terkendala oleh nafta,” ujar Airlangga.

Jenis bahan baku yang mendapat pembebasan tarif impor meliputi polipropilena (PP), high-density polyethylene (HDPE), linear low-density polyethylene (LLDPE), dan polyethylene (PE).

Baca juga: Bahlil soal Harga Elpiji 12 Kg Naik: Itu untuk Orang Mampu

Menurut Airlangga, langkah ini juga mengikuti kebijakan sejumlah negara lain, termasuk India, untuk menjaga daya saing industri dan mencegah kenaikan biaya produksi.

“Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman,” tambahnya.

Selain relaksasi tarif, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan proses perizinan impor.

Kementerian terkait akan menyusun daftar komoditas yang memerlukan pertimbangan teknis (Pertek), sementara Kementerian Perdagangan akan merevisi aturan terkait agar proses impor lebih pasti.

Tag:  #masuk #elpiji #dihapus #pemerintah #jaga #industri #plastik #dari #lonjakan #harga