Prabowo Dorong BBM Sawit dan PLTS, IESR Soroti Biaya

Upaya pemerintah mempercepat kemandirian energi lewat pengembangan bahan bakar berbasis kelapa sawit hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar dinilai masih menyimpan tantangan keekonomian dan kesiapan industri.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pemerintah tengah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah juga mengkaji produksi bensin dari crude palm oil (CPO) serta pengembangan energi dari batu bara melalui teknologi gasifikasi dan bahan bakar sintetis.

“IESR menyambut baik ambisi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi,” kata Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, melalui keterangannya, Rabu (20/5/2026).

“Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,” lanjutnya.

Meski demikian, IESR menilai target pembangunan PLTS 100 gigawatt (GW) dalam tiga tahun merupakan tantangan yang sangat besar dari sisi teknis maupun linimasa implementasi.

Karena itu, IESR memberikan catatan terkait rasionalitas tahapan implementasi agar target besar tersebut dapat dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem, kesiapan industri, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Selain pengembangan PLTS, pemerintah juga berencana mempercepat produksi solar berbasis minyak kelapa sawit dan mengkaji produksi bensin dari crude palm oil (CPO).

Pemerintah turut menyiapkan pengembangan energi dari batu bara melalui teknologi gasifikasi dan produksi bahan bakar sintetis. Bahkan, limbah pertanian juga disebut akan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang murah dan mudah diakses masyarakat.

Sebagai penghubung dari strategi diversifikasi energi tersebut, IESR menilai pengurangan bauran energi fosil tetap menjadi langkah penting untuk mencapai kemandirian energi nasional.

BBM Sawit Dinilai Berpotensi Tambah Beban Energi

Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil akibat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil yang harganya sangat volatil.

“Krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global,” ujar Deon.

“Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana dicita-citakan Indonesia, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah yang mutlak diperlukan,” lanjutnya.

IESR menilai usulan pemanfaatan bahan bakar berbasis kelapa sawit maupun batu bara berpotensi menambah biaya energi dan belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis serupa kembali terjadi di masa depan.

Menurut IESR, berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi.

Selain itu, kelapa sawit dan batu bara juga dinilai tetap terpapar risiko pasar yang serupa dengan bahan bakar minyak.

IESR juga mengingatkan adanya potensi benturan antara target kemandirian energi dan agenda swasembada pangan.

Peningkatan permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dinilai dapat mengancam ketersediaannya bagi produksi minyak goreng dan pakan ternak yang dibutuhkan masyarakat dan petani.

IESR pun mendorong pemerintah memfokuskan langkah pada peningkatan bauran energi terbarukan dan efisiensi energi melalui elektrifikasi sektor transportasi, industri, hingga rumah tangga.

Konversi Kendaraan Listrik Masih Mahal

Di sektor transportasi, IESR menilai elektrifikasi kendaraan pribadi memang menjadi salah satu jalur transisi energi yang perlu didorong.

Konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik juga disebut dapat menjadi pendekatan untuk memanfaatkan aset kendaraan yang sudah ada.

Meski demikian, IESR mencatat terdapat sejumlah tantangan yang masih harus diperhatikan dalam implementasinya.

“Pertama, total biaya konversi saat ini masih cenderung mahal, bahkan jika dibandingkan dengan pembelian kendaraan listrik baru,” kata Raditya.

Ia menjelaskan, komponen biaya terbesar berada pada baterai serta conversion kit yang mencakup motor listrik dan inverter, dengan porsi lebih dari setengah total biaya konversi.

Selain faktor biaya, IESR juga menilai ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia masih belum terbentuk secara memadai.

Jumlah bengkel konversi dinilai masih terbatas, sementara berbagai komponen utama yang dibutuhkan masih harus diimpor.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena salah satu tujuan elektrifikasi kendaraan ialah mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

“Dengan demikian, kelayakan konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat bergantung pada aspek keekonomian,” ujar Raditya.

“Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,” lanjutnya.

Tag: #prabowo #dorong #sawit #plts #iesr #soroti #biaya